“Negeri
yang tercatat sebagai negeri yang memiliki kekayaan minyak bumi, tapi
kenapa rakyatnya malah gaduh gara-gara harga minyak naik”
Kebijakan pemerintah yang bersikukuh untuk menaikkan harga Bahan Bakar
Minyak (BBM) sangat tidak pro rakyat. Ironisnya, kebijakan tersebut
diberlakukan ditengah kemiskinan yang masih melilit jutaan rakyat
Indonesia Kebijakan ini sangat tidak populis dan menjadi rangkaian upaya
penindasan yang berkepanjangan yang jelas-jelas akan memposisikan
rakyat tak berharga sebagai warga negara. Hak-hak rakyat yang dipayungi
konstitusi UUD 1945 tidak membuat kearifan pemerintah terbangun.
Berbagai kebijakan hanya menjadi rangkaian upaya penindasan yang
berkepanjangan.
Opsi yang dipilih pemerintah untuk menaikkan harga BBM sangat tidak
pantas. Pemerintah sebaiknya melakukan kajian secara menyeluruh karena
dari berbagai pengalaman kebijakan untuk menaikkan BBM tidak pernah
berdampak positif bagi masyarakat. Sementara, Pemerintah berupaya akan
memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada rakyat miskin, tapi kami
menganggap bahwa kemiskinan itu tidak bisa ditanggulangi dengan
pemberian BLT. Untuk itu, kami PC PMII Subang menyatakan sikap dan
menuntut:
- Menolak rencana Pemerintah untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM)dan TDL.
- Meningkatkan pengawasan terhadap sumber-sumber penerimaan pajak Negara
- Nasionalisasi aset-aset vital negara seperti perusahaan-perusahaan minyak dan gas yang selama ini dikuasai oleh pihak asing.
- Pemerintah harus melakukan perekatan ikat pinggang dalam sektor-sektor birokrasi dan memangkas biaya birokrasi, serta lakukan efisiensi.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Subang baik secara kelembagaan maupun institusi untuk menyatakan penolakan kenaikan harga BBM dan TDL kepada Pemerintah Pusat
- Jika SBY-Boediono tetap menaikkan harga BBMdan TDL, lebih baik SBY-Boediono gulung tikar (Mundur dari jabatannya sebagai Kepala Negara)
Wallahul Muwaffiq Ilaa aqwamith Tharieq,
Tangan terkepal dan maju kemuka...
Subang, 14 Maret 2012
ADE MAHMUDIN
Ketua Umum PC PMII Subang
