Ade Mahmudin

Haul YPPI Al-Ishlah ke-30, Menteri PDT Sindir Jalan Rusak Di Kab. Subang

2011-07-05T11:25:00.000-07:00

SUBANG- Kerusakan jalan di Kabupaten Subang tidak hanya dikeluhkan masyarakat setempat. Pejabat sekelas Menteri Percepatan Daerah Tertinggal (PDT) Ahmad Helmy Faishal Zaini pun merasakan hal yang sama.

Saat menghadiri acara Haul ke-30 Pondok Pesantren Al- Ishlah di Desa Jatireja, Kecamatan Compreng Subang, Senin (4/7/2011), menteri asal Cirebon itu merasakan parahnya kerusakan jalan sepanjang sekitar 20 Km lebih yang berlubang dengan ukuran besar.

"Ini bukan kata warga atau laporan dari masyarakat, tapi saya meraskan sendiri. Di sini ada Pak Wabupnya, mudah-mudahan perbaikan jalan dipercepat, sehingga nantinya Subang menjadi daerah yang maju," keluh Helmy.

Sebenarnya, bukan hanya kali ini saja Helmi merasakan rusaknya jalan raya. Pasalnya pada tahun sebelumnya, saat mendatangi tempat yang sama, ia pun mengalami kondisi yang sama pula.

Keruan saja, keluhan Helmy langsung diutarakan kepada Wakil Bupati Ojang Sohandi beberapa saat setelah sampai di desa Jatireja. "Dia mengatakan akan memperbaiki di tahun 2012, mudah-mudahan katanya tahun ini juga diperbaiki," imbuhnya.

Ketua DPD Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang juga Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Ir A Helmy Faishal Zaini, menyindir kondisi jalan di Kabupaten Subang khususnya yang menuju ke arah Jecamatan Compreng.
Menurut Helmy, jalan yang dilaluinya saat berkunjung ke Yayasan Pendidikan dan Pengajaran Islam Pondok Pesantren Al-Ishlah, di Desa Jatireja kondisinya rusak parah.
"Mudah-mudahan jalan menuju ke Compreng cepat dibangun dan menjadi lancar," ujar Helmy saat melakukan kunjungan ke Subang dalam rangka haul ke-30 Yayasan Pendidikan dan Pengajaran Islam Pondok Pesantren Al-Ishlah, Senin (4/7).
Terkait kegiatannya di Kabupaten Subang, peranan pondok pesantren dari zaman dulu hingga saat ini sungguh sangat luar biasa. “Bahkan jika tidak ada pesantren, republik ini tidak akan tegak,” tegasnya.

Sementara itu, ketua DPC PKB Kabupten Subang Asep Nurhasan yang mendampingi Helmy, mengakui kunjungan tersebut memberikan suntikan moril bagi kader PKB di Kabupaten Subang.
Sementara itu Ketua DPP PKB yang juga Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar, serta Wakil Gubernur Jawa Barat Dede Yusuf yang bakal hadir, hingga petang tidak juga datang. Menurut informasi keduanya mempunyai agenda mendadak.

Sementara itu dari Pemkab Subang, turut hadir Plt Bupati Ojang Sohandi, Ketua Dewan Syuro PKB Subang Kyai Usfuri, Ketua Dai Kamtibmas Polres Subang KH Tasrifien, dan ratusan warga Kecamatan Compreng.

Gerakan Ideologi Atau Gerakan akan Politik?

2011-06-13T10:47:00.000-07:00

Subang - Maraknya pergerakan suhu politik di Kabupaten Subang kini mendapat perhatian dari berbagai kalangan. Subang, yang dulu sepi akan dinamika politik, baik itu demonstrasi mahasiswa atau aksi massa apapun kini tiap minggunya penuh dengan hingar-bingar nada protes jalanan entah itu ditunjukan pada lembaga eksekutif, legislatif atau Yudikatif. Demikian diungkap Fathurrohman Ketua Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Subang di ruang kerjanya Sekretariat Rancari Pamanukan.

Menurut Fathur, pemihakan terhadap ideologi tertentu dalam gerakan mahasiswa atau gerakan massa perlu dilakukan, karena gerakan yang tidak didasari pada hasil refleksi ideologi tidak bisa menjadi alat kepentingan rakyat sepenuhnya, yang ada sarat politik kepentingan. Karena tidak didasarkan pada pemahaman ideologi, banyak gerakan yang menjadi mesin politik pihak tertentu, maka wajar jika hari ini mahasiswa bisa ditunggangi oleh "invisible hand" atau mahasiswa yang mencari tunggangan. Demikian dituturkan Fathurrohman.

Hal senada juga diungkapkan oleh Ade Mahmudin Sekretaris Umum PMII Subang bahwa Mahasiswa harus melakukan sebuah sinergitas gerakan. sebab, sejatinya sebuah gerakan adalah menuju kepada yang lebih baik. Oleh sebab itu lanjut ade, agar masyarakat tidak terjebak kedalam ranah gerakan politik praktis harus dilakukan beberapa upaya pemahaman secara kolektif yang dilakukan oleh setiap elemen masyarakat salah satunya dengan mengadakan pendidikan politik agar masyarakat terhindar dari pemahaman-pemahaman yang sebenarnya menjerumuskan, imbuhnya.

"Pemahaman ideologi kita itu belum selesai, pilihan terhadap salah satu ideologi itu perlu dilakukan sebelum kita turun dalam gerakan massa, karena gerakan masa itu diawali dari diskusi, refleksi dan aksi. Nah, memahami refleksi dan diskusi itukan perlu dibaca dengan nalar ideologinya," demikian ungkap Chepy Aprianto salah satu aktivis Kepemudaan di Kabupaten Subang.

Masih menurut Chepy, banyak organ taktis atau organisasi kemahasiswaan di Subang yang turun ke jalan mengkritisi pemerintah, melakukan perlawanan dan menganggap dirinya pahlawan demokrasi ketika sudah turun ke jalan dengan mengatas namakan rakyat, padahal mereka tidak sadar bahwa dirinya diperalat oleh pihak tertentu yang mau melakukan bargaining dengan pemerintah. Boleh kita turun kejalan, rakyat harus dibela, tetapi baca dulu group ide, group kontak dan group masanya kearah mana. Dan yang bisa membaca itu hanya pemahaman tentang ideologinya yang bisa menjawab.

Mudah-mudahan kedepan, gerakan massa semakin dinamis, semakin ramai tetapi dibarengi dengan pemahaman ideologi yang selesai juga. Gerakan massa menjadi alat perjuangan ideologi dan keberpihakan kepada rakyat, bukan menjadi mesin politik pihak tertentu yang melanggengkan atau mencapai kepentingan golongan atau individu.

PERNYATAAN SIKAP DAN REFLEKSI HARI KEBANGKITAN NASIONAL (HARKITNAS) KE 103 TANGGAL 20 MEI 2011

2011-06-12T11:58:00.000-07:00

INDONESIA BANGKIT, SUBANG BANGKIT

Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) merupakan momentum yang tepat untuk bagaimana kita Rakyat Subang mampu melangkah untuk bangkit dalam menata tatanan masyarakat yang adil dan sejahtera. Sekarang ini, setiap orang selalu mengedepankan kepentingan pribadi dan golongan. Pejabat dan pemimpin sering melupakan keberadaan rakyat. Padahal, sejak dulu, rakyat selalu berjuang. Rakyat Subang yang dahulu terbujuk rayuan wakil-wakil rakyat kini menagih janji. Janji yang akan mensejahterakan rakyat terasa masih jauh dari harapan. Terbukti dengan APBD yang menurut kami tidak ada keberpihakan terhadap rakyat. Bayangkan, dana APBD yang dialokasikan untuk kepentingan aparatur pemerintah jauh lebih besar dibandingkan untuk kepentingan rakyat (72% berbanding 28%). Ini adalah bukti konkrit bahwa rakyat subang diperlakukan tidak adil. Alhasil, pembangunan kurang berkembang, akses jalan di pedesaan sangat memprihatinkan. Padahal, jalan merupakan prasarana mempermudah mobilitas penduduk dan kelancaran perdagangan, ekonomi, dan kegiatan lain, antar daerah.

Ditambah lagi perilaku korupsi yang telah mengakar dan sulit diobati. Korupsi merajalela, karena penegakan hukum sangat lemah. Korupsi yang merajalela, tentu saja merobohkan perekonomian. Karena itulah, perlu suatu investasi bagi pertumbuhan ekonomi dan perkembangan struktur angkatan kerja.

Permasalahan lain adalah, sekarang ini orang mulai luntur rasa dan semangat kebangsaannya. Terbukti dengan munculnya anasir-anasir kontra konstitusional berbaju `Negara Islam Indonesia` (NII) dan gerakan-gerakan radikal atas nama agama belakangan ini. Bagi kami, NKRI merupakan harga mati dan tidak dapat ditawar-tawar lagi. Siapa pun dan dengan alasan apa pun mendirikan negara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan sejumlah rentetan aksi kekerasan dan penyimpangan mengatasnamakan agama serta berlawanan dengan dasar negara, merupakan tindakan yang melanggar hukum, itu sama sekali tidak dapat dibenarkan dan kelompok radikal yang membahayakan negara dan Pancasila layak dijadikan musuh bersama.

Oleh karena itu, dalam refleksi HARKITNAS ini kami PMII Cabang Subang menyatakan sikap dan menuntut:

Alokasi dana APBD yang Pro Rakyat pada tahun anggaran 2012
Supremasi hukum harus di tegakkan
Perekonomian rakyat harus menjadi skala prioritas
Bangun infrastruktur akses jalan di pedesaan
Tindak tegas terhadap kelompok-kelompok dan ajaran-ajaran yang memicu disintegrasi bangsa.

Tangan terkepal dan maju kemuka

Wallahul Muwafiq Ilaa Aqwamith Thorieq

Subang, 20 Mei 2011

BI'DAH DAN SUNNAH

2011-06-12T11:56:00.000-07:00

“Jangan jadikan perbedaan menjadi faktor pemecah belah Ummat. Tapi, jadikanlah perbedaan itu sebagai sarana pemersatu Ummat”

Sering kali terdengar oleh kita perdebatan seputar hal bid'ah (sesat) dan sunnah. bahkan perdebatan ini menjurus pada perpecahan. Padahal tidak harus demikian, justru perbedaan itu adalah rahmat, asalkan kita mau berlapang dada. Oleh karenanya menjadi penting bagi umat muslim untuk mengetahui apakah bid'ah itu, dan bid'ah seperti apa yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan?

Menurut para 'Ulama bid’ah dalam ibadah dibagi dua: yaitu bid’ah hasanah (Baik) dan bid’ah dhalalah (buruk). Di antara para ‘Ulama yang membagi bid’ah ke dalam dua kategori ini adalah:

1. Imam Syafi’i

Menurut Imam Syafi’i, bid’ah dibagi dua; bid’ah mahmudah (terpuji) dan bid’ah madzmumah (tercela). Jadi bid’ah yang mencocoki sunah adalah mahmudah, dan yang tidak mencocoki sunah adalah madzmumah.

Bid’ah hasanah/mahmudah dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah bid’ah wajib seperti kodifikasi (pengumpulan) Al-Qur’an pada zaman Khalifah Utsman bin Affan dan pengumpulan hadits ke dalam kitab-kitab besar pada zaman sesudahnya. Sedangkan bid’ah hasanah yang kedua adalah bid’ah sunah, seperti shalat tarawih 20 rakaat pada zaman khalifah Umar bin Khathab.

2. Imam al-Baihaqi

Bid’ah menurut Imam Baihaqi dibagi dua; bid’ah madzmumah (tercela) dan ghairu madzmumah (tidak tercela). Setiap Bid’ah yang tidak menyalahi al-Qur’an, Sunah, dan Ijma’ adalah bid’ah mahmudah atau ghairu madzmumah. Sedangkan bid’ah yang tercela (madzmumah) adalah bid’ah yang tidak memiliki dasar syar’i sama sekali.

3. Imam Nawawi

Bid’ah menurut Imam Nawawi dibagi menjadi dua; bid’ah hasanah (bagus) dan bid’ah qabihah (jelek).

4. Imam al-Hafidz Ibnu Atsir

Ibnu Atsir juga membagi Bid’ah menjadi dua; bid’ah yang terdapat petunjuk nash (teks al-Qur’an/hadits) di dalamnya, dan bid’ah yang tidak ada petunjuk nash di dalamnya. Jadi setiap bentuk bid’ah yang menyalahi kitab dan sunah adalah tercela dan harus diingkari. Akan tetapi bid’ah yang mencocoki keumuman dalil-dalil nash, maka masuk dalam kategoti terpuji.

Lalu bagaimana dengan hadits

كُلُّ بٍدْعَةٍ ضَلاَلَةٍ Artinya: “Setiap bid’ah adalah sesat”

Berikut ini adalah pendapat para ulama’:

1. Imam Nawawi

Hadits di atas adalah masuk dalam kategori ‘am (umum) yang harus ditakhshish (diperinci).

2. Imam al-Hafidz Ibnu Rajab

Hadits di atas adalah dalam kategori ‘am akan tetapi yang dikehendaki adalah khash (‘am yuridu bihil khash). Artinya secara teks hadits tersebut bersifat umum, namun dalam pemaknaannya dibutuhkan rincian-rincian.

Ada sebagian ulama’ yang membagi bid’ah menjadi lima bagian sebagai berikut,

Bid’ah yang wajib dilakukan : contohnya, belajar ilmu nahwu, belajar sistematika argumentasi teologi dengan tujuan untuk menunjukkan kepada orang-orang atheis (orang yang tidak beragama) dan orang-orang yang ingkar kepada agama Islam, dll.
Bid’ah yang mandub (dianjurkan): contohnya, adzan menggunakan pengeras suara, mencetak buku-buku ilmiah, membangun madrasah, dll.
Bid’ah yang mubah : contohnya, membuat hidangan makanan yang berwarna warni, dan sejenisnya.
Bid’ah yang makruh : contohnya, berlebihan dalam menghias mushaf, masjid dan sebagainya.
Bid’ah yang haram: yaitu setiap sesuatu yang baru dalam hal Agama yang bertentangan dengan keumuman dalil syar’i. misalnya solat isya tujuh rekaat dll.

Tersebut dalam kitab “Lathoiful Isyarot”, Imam Qodlhi Hussein beserta sahabat-sahabtnya mendefinisikan pengertian Sunnah adalah mengerjakan sesuatu yang walaupun Nabi Muhammad SAW sendiri tidak pernah melakukannya. Namun, manusia berikhtiar dengan shalat, dzikir dan do'a. Dan itu akan dicatat sebagai amal shalih dan mendapatkan pahala dari Allah swt. Contohnya : pembacaan tahlil, pembacaan Marhaban, pembacaan manaqib dll. Karena dalam pembacaan-pembacan tersebut mengandung dzikir dan do'a.

Lalu, apakah berdzikir dan berdo'a adalah sesuatu yang sesat, atau bahkan menyesatkan? Jawabannya adalah kembali kepada keyakinan masing-masing. Jika hal itu menurutnya salah atau tidak suka, maka cukup berlaku untuk dirinya sendiri dan jangan memprovokasi orang lain karena itu akan lebih berbahaya dan berakibat perpecahan antar ummat.

“ Wallahul Muwafiq Ilaa Aqwamith Tharieq”

AWAS IDEOLOGISASI NEGARA ISLAM INDONESIA (NII)

2011-06-12T11:50:00.000-07:00

“Awas NII dan Kekerasan atas nama Agama”

Oleh: Ade Mahmudin (Sekretaris Umum PC PMII Subang)

Terkait munculnya anasir-anasir kontra konstitusional berbaju `Negara Islam Indonesia` (NII) dan gerakan-gerakan radikal atas nama agama belakangan ini, menjadi menu utama pembicaraan dalam sebuah kegiatan diskusi yang dilakukan oleh sahabat-sahabat PMII Subang di sekretariat. Bagi PMII, NKRI merupakan harga mati dan tidak dapat ditawar-tawar lagi. Siapa pun dan dengan alasan apa pun mendirikan negara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan sejumlah rentetan aksi kekerasan dan penyimpangan mengatasnamakan agama serta berlawanan dengan dasar negara, merupakan tindakan yang melanggar hukum itu tidak dapat dibenarkan dan kelompok radikal yang membahayakan negara dan Pancasila layak dijadikan musuh bersama.

Mereka yang mengatasnamakan agama sesungguhnya justru melecehkan dan menistakan agamanya dan diri mereka sendiri. Karena, agama pada dasarnya mengajarkan nilai toleransi, keadilan, kearifan, kesetaraan, dan tidak mengajarkan kekerasan atau menebarkan teror. PMII, menganggap kesediaan untuk menerima pluralitas serta nilai-nilai Ideologi Pancasila merupakan suatu keharusan. Karena nilai-nilai dalam agama itu sesungguhnya sudah termasuk di dalam nilai-nilai Pancasila yang menjadi dasar negara dan pedoman bagi segenap rakyat Indonesia.

Dulu kita berfikir radikalisme itu dekat dengan kebodohan dan kemiskinan, ternyata kita salah, melihat perkembangan radikalisme saat ini, ternyata bisa dilihat banyak juga kaum intelektual seperti mahasiswa dan Pelajar SLTA yang terjerumus dalam faham radikalisme.

Ideologi transnasional pascareformasi dapat menjadi ancaman bagi kelangsungan faham Islam Ahlussunah Wal Jama’ah. Pertama , ancaman radikalisme dan fundamentalisme yang bisa timbul dari agama apa pun dan dari mana saja. Kedua, ancaman liberalisme yang menghalalkan segala cara untuk meraih prestisius, kemewahan dan kekuasaan yang mesti berhadapan dengan kelompok pertama yang meneguhkan konservatisme agama.

Islam agama yang suci dan memiliki sifat menyempurnakan segala kebaikan yang sudah ada tanpa bermaksud mengganti atau menghapusnya, tapi juga mencari nilai-nilai baru yang lebih baik dengan tetap memegang teguh nilai-nilai lama yang masih baik.

PMII yang menganut landasan teologis Islam Ahlussunnah Wal Jama’ah memiliki dan mengembangkan sikap kemasyarakatan yang dirumuskan atas dasar:

Pertama, tawassuth, yaitu sikap moderat yang berpijak pada prinsip keadilan serta berusaha menghindari segala bentuk sikap tatharruf (ekstrem), baik dalam bidang agama maupun politik, karena sikap tersebut mengarah pada kekerasan dan disintegrasi.

Kedua, i’tidal, yang berarti tegak lurus dalam mengambil suatu keputusan, mengandung arti bahwa PMII dalam menyikapi setiap permasalahan selalu bersikap adil dan tidak akan terpengaruh dengan unsur-unsur ketidak-benaran.

Ketiga, tasamuh, yaitu sikap toleran yang berintikan penghargaan terhadap perbedaan pandangan dan kemajemukan identitas budaya masyarakat. Karena, hanya dengan sikap tasamuh itu rasa saling percaya dan solidaritas bisa ditegakkan. Ini merpakan inti hidup berbangsa.

Keempat. tawazun , selalu berusaha menciptakan keseimbangan hubungan antara sesama umat manusia dengan Allah SWT, antara akal dan wahyu dan antara individu dan kolektivitas. Dengan sikap tawazun ini harmoni dalam kehidupan baik pikiran maupun tindakan dapat terwujud.

Kelima, amar ma’ruf nahy munkar , yaitu sikap selalu mengajak pada kebaikan serta mencegah setiap kemungkaran. PMII pada prinsipnya senantiasa mengajarkan untuk saling ingat-mengingatkan pada kebaikan perilaku dalam setiap sendi-sendi kehidupan.

Ancaman ideologi transnasional yang disinyalir dapat merusak faham Islam Ahlussunnah Wal Jama'ah, PMII menjadi ujung tombak dalam mengawal dan menjaga kelestarian faham itu yang telah diperjuangkan oleh ulama terdahulu di tengah kegamangan terhadap serangan faham yang tidak sejalan dengan nilai-nilai ke-Islaman sendiri.

Di akhir pembicaraan dalam diskusi tersebut, PMII Subang memberikan pernyataan sikap:

Pertama, PMII menolak dengan tegas segala bentuk kekerasan atasnama agama. Kedua, PMII menolak ideologisasi negara Islam. Ketiga, PMII akan menjadi garda terdepan dalam melawan radikalisme dan ajaran-ajarannya. Keempat, PMII menyerukan kepada seluruh warga PMII khususnya di Subang untuk mengidentifikasi, mengkonter wacana dan melawan ajaran-ajaran yang bertolak belakang dengan Ideologi Pancasila. Kelima, PMII meminta kepada pemerintah untuk bertindak tegas terhadap kelompok-kelompok dan ajaran-ajaran yang memicu disintegrasi bangsa, dalam waktu sesingkat-singkatnya. Keenam, PMII akan mengorganisasikan seluruh warga pergerakan, untuk menyatukan barisan dan memperkuat Islam Ahlusunnah Waljamaah.

Wallahul Muwafiq Ilaa Aqwamith Thorieq,

Salam Pergerakan.... !!!

Gelar Pahlawan Gus Dur Belum Turun

2010-11-10T03:43:00.000-08:00

SURABAYA, KOMPAS.com — Penganugerahan gelar pahlawan nasional kepada mantan Presiden ke-4 Indonesia, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yang diperkirakan jatuh pada Hari Pahlawan, 10 November 2010, ini belum terlaksana. Hingga saat ini Pemerintah Provinsi Jawa Timur belum menerima surat jawaban dari Kementerian Sosial.

"Surat pengajuan gelar pahlawan nasional sudah kami kirim dobel, baik ke Kementerian Sosial (Kemsos) maupun ke Presiden. Syarat-syarat juga sudah kami lengkapi semua," kata Gubernur Jatim, Soekarwo, Rabu (10/11/2010), setelah mengikuti Upacara Peringatan Hari Pahlawan di Gedung Grahadi, Surabaya.

Soekarwo mengirimkan surat usulan penganugerahan gelar pahlawan nasional atas Gus Dur kepada Menteri Sosial Salim Segaf Al'Jufrie tanggal 5 Januari 2010. Surat tersebut berisi empat syarat pengusulan calon pahlawan, yaitu daftar riwayat hidup dan perjuangan, daftar bukti tanda kehormatan, catatan pandangan atau pendapat orang/tokoh masyarakat terhadap calon pahlawan, serta foto-foto dokumentasi calon pahlawan.

Akhir Januari 2010, Badan Pembina Pahlawan Daerah Jatim kembali melengkapi satu syarat lagi, yaitu makalah tentang Gus Dur. Dengan terpenuhinya satu syarat ini, persyaratan administratif terkait penganugerahan gelar pahlawan nasional pada Gus Dur lengkap.

Karena itu, tepat pada peringatan Hari Pahlawan 10 November ini diharapkan Gus Dur resmi ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Jika usulan tersebut diterima, Gus Dur akan menjadi pahlawan nasional ke-148. Sebelumnya, tanggal 11 November 2009, satu tokoh perjuangan Jatim, yaitu Bung Tomo, telah ditetapkan sebagai pahlawan nasional ke-147.

Terus mendorong

Menurut Soekarwo, Pemprov Jatim akan terus mendesak Kemsos agar segera memberi kepastian terkait pengajuan gelar pahlawan nasional untuk Gus Dur. "Kami mendesak terus agar keputusan penetapan segera turun. Biasanya, saat peringatan Hari Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus juga ada kesempatan penganugerahan gelar pahlawan nasional," ujarnya.

Sejarah Kabupaten Subang

2010-10-23T22:24:00.000-07:00

Prasejarah

Bukti adanya kelompok masyarakat pada masa prasejarah di wilayah Kabupaten Subang adalah ditemukannya kapak batu di daerah Bojongkeding (Binong), Pagaden, Kalijati dan Dayeuhkolot (Sagalaherang). Temuan benda-benda prasejarah bercorak neolitikum ini menandakan bahwa saat itu di wilayah Kabupaten Subang sekarang sudah ada kelompok masyarakat yang hidup dari sektor pertanian dengan pola sangat sederhana.
Selain itu, dalam periode prasejarah juga berkembang pula pola kebudayaan perunggu yang ditandai dengan penemuan situs di Kampung Engkel, Sagalaherang.

Hindu

Pada saat berkembangnya corak kebudayaan Hindu, wilayah Kabupaten Subang menjadi bagian dari 3 kerajaan, yakni Tarumanagara, Galuh, dan Pajajaran. Selama berkuasanya 3 kerajaan tersebut, dari wilayah Kabupaten Subang diperkirakan sudah ada kontak-kontek dengan beberapa kerajaan maritim hingga di luar kawasan Nusantara. Peninggalan berupa pecahan-pecahan keramik asal Cina di Patenggeng (Kalijati) membuktikan bahwa selama abad ke-7 hingga abad ke-15 sudah terjalin kontak perdagangan dengan wilayah yang jauh. Sumber lain menyebutkan bahwa pada masa tersebut, wilayah Subang berada di bawah kekuasaan Kerajaan Sunda. Kesaksian Tome’ Pires seorang Portugis yang mengadakan perjalanan keliling Nusantara menyebutkan bahwa saat menelusuri pantai utara Jawa, kawasan sebelah timur Sungai Cimanuk hingga Banten adalah wilayah kerajaan Sunda.

Islam

Masa datangnya pengaruh kebudayaan Islam di wilayah Subang tidak terlepas dari peran seorang tokoh ulama, Wangsa Goparana yang berasal dari Talaga, Majalengka. Sekitar tahun 1530, Wangsa Goparana membuka permukiman baru di Sagalaherang dan menyebarkan agama Islam ke berbagai pelosok Subang.

Kolonialisme

Pasca runtuhnya kerajaan Pajajaran, wilayah Subang seperti halnya wilayah lain di P. Jawa, menjadi rebutan berbagai kekuatan. Tercatat kerajaan Banten, Mataram, Sumedanglarang, VOC, Inggris, dan Kerajaan Belanda berupaya menanamkan pengaruh di daerah yang cocok untuk dijadikan kawasan perkebunan serta strategis untuk menjangkau Batavia. Pada saat konflik Mataram-VOC, wilayah Kabupaten Subang, terutama di kawasan utara, dijadikan jalur logistik bagi pasukan Sultan Agung yang akan menyerang Batavia. Saat itulah terjadi percampuran budaya antara Jawa dengan Sunda, karena banyak tentara Sultan Agung yang urung kembali ke Mataram dan menetap di wilayah Subang. Tahun 1771, saat berada di bawah kekuasaan Kerajaan Sumedanglarang, di Subang, tepatnya di Pagaden, Pamanukan, dan Ciasem tercatat seorang bupati yang memerintah secara turun-temurun. Saat pemerintahan Sir Thomas Stamford Raffles (1811-1816) konsesi penguasaan lahan wilayah Subang diberikan kepada swasta Eropa. Tahun 1812 tercatat sebagai awal kepemilikan lahan oleh tuan-tuan tanah yang selanjutnya membentuk perusahaan perkebunan Pamanoekan en Tjiasemlanden (P & T Lands). Penguasaan lahan yang luas ini bertahan sekalipun kekuasaan sudah beralih ke tangan pemerintah Kerajaan Belanda. Lahan yang dikuasai penguasa perkebunan saat itu mencapai 212.900 ha. dengan hak eigendom. Untuk melaksanakan pemerintahan di daerah ini, pemerintah Belanda membentuk distrik-distrik yang membawahi onderdistrik. Saat itu, wilayah Subang berada di bawah pimpinan seorang kontrilor BB (bienenlandsch bestuur) yang berkedudukan di Subang.

Nasionalisme

Tidak banyak catatan sejarah pergerakan pada awal abad ke-20 di Kabupaten Subang. Namun demikian, Setelah Kongres Sarekat Islam di bandung tahun 1916 di Subang berdiri cabang organisasi Sarekat Islam di Desa Pringkasap (Pabuaran) dan di Sukamandi (Ciasem). Selanjutnya, pada tahun 1928 berdiri Paguyuban Pasundan yang diketuai Darmodiharjo (karyawan kantor pos), dengan sekretarisnya Odeng Jayawisastra (karyawan P & T Lands). Tahun 1930, Odeng Jayawisastra dan rekan-rekannya mengadakan pemogokan di percetakan P & T Lands yang mengakibatkan aktivitas percetakan tersebut lumpuh untuk beberapa saat. Akibatnya Odeng Jayawisastra dipecat sebagai karyawan P & T Lands. Selanjutnya Odeng Jayawisastra dan Tohari mendirikan cabang Partai Nasional Indonesia yang berkedudukan di Subang. Sementara itu, Darmodiharjo tahun 1935 mendirikan cabang Nahdlatul Ulama yang diikuti oleh cabang Parindra dan Partindo di Subang. Saat Gabungan Politik Indonesia (GAPI) di Jakarta menuntut Indonesia berparlemen, di Bioskop Sukamandi digelar rapat akbar GAPI Cabang Subang untuk mengenukakan tuntutan serupa dengan GAPI Pusat.

Jepang
Pendaratan tentara angkatan laut Jepang di pantai Eretan Timur tanggal 1 Maret 1942 berlanjut dengan direbutnya pangkalan udara Kalijati. Direbutnya pangkalan ini menjadi catatan tersendiri bagi sejarah pemerintahan Hindia Belanda, karena tak lama kemudian terjadi kapitulasi dari tentara Hindia Belanda kepada tentara Jepang. Dengan demikian, Hindia Belanda di Nusantara serta merta jatuh ke tangan tentara pendudukan Jepang. Para pejuang pada masa pendudukan Belanda melanjutkan perjuangan melalui gerakan bawah tanah. Pada masa pendudukan Jepang ini Sukandi (guru Landschbouw), R. Kartawiguna, dan Sasmita ditangkap dan dibunuh tentara Jepang.

Merdeka

Proklamasi Kemerdekaan RI di Jakarta berimbas pada didirikannya

berbagai badan perjuangan di Subang, antara lain Badan Keamanan Rakyat (BKR), API?Pesindo, Lasykar Uruh, dan lain-lain, banyak di antara anggota badan perjuangan ini yang kemudian menjadi anggota TNI. Saat tentara KNIL kembali menduduki Bandung, para pejuang di Subang menghadapinya melalui dua front, yakni front selatan (Lembang) dan front barat (Gunung Putri dan Bekasi). Tahun 1946, Karesidenan Jakarta berkedudukan di Subang. Pemilihan wilayah ini tentunya didasarkan atas pertimbangan strategi perjuangan. Residen pertama adalah Sewaka yang kemudian menjadi Gubernur Jawa Barat. Kemudian Kusnaeni menggantikannya. Bulan Desember 1946 diangkat Kosasih Purwanegara, tanpa pencabutan Kusnaeni dari jabatannya. Tak lama kemudian diangkat pula Mukmin sebagai wakil residen. Pada masa gerilya selama Agresi Militer Belanda I, residen tak pernah jauh meninggalkan Subang, sesuai dengan garis komando pusat. Bersama para pejuang, saat itu residen bermukim di daerah Songgom, Surian, dan Cimenteng. Tanggal 26 Oktober 1947 Residen Kosasih Purwanagara meninggalkan Subang dan pejabat Residen Mukmin yang meninggalkan Purwakarta tanggal 6 Februari 1948 tidak pernah mengirim berita ke wilayah perjuangannya. Hal ini mendorong diadakannya rapat pada tanggal 5 April 1948 di Cimanggu, Desa Cimenteng. Di bawah pimpinan Karlan, rapat memutuskan : 1.Wakil Residen Mukmin ditunjuk menjadi Residen yang berkedudukan di daerah gerilya Purwakarta. 2.Wilayah Karawang Timur menjadi Kabupaten Karawang Timur dengan bupati pertamanya Danta Gandawikarma. 3.Wilayah Karawang Barat menjadi Kabupaten Karawang Barat dengan bupati pertamanya Syafei. Wilayah Kabupaten Karawang Timur adalah wilayah Kabupaten Subang dan Kabupaten Purwakarta sekarang. Saat itu, kedua wilayah tersebut bernama Kabupaten Purwakarta dengan ibukotanya Subang. Penetapan nama Kabupaten Karawang Timur pada tanggal 5 April 1948 dijadikan momentum untuk kelahiran Kabupaten Subang yang kemudian ditetapkan melalui Keputusan DPRD No. : 01/SK/DPRD/1977.

Arti Sebuah Sahabat

2010-09-14T08:40:00.000-07:00

** Mempunyai satu sahabat sejati lebih berharga dari seribu teman yang mementingkan diri sendiri

** Apa yang kita alami demi teman kadang-kadang melelahkan dan menjengkelkan, tetapi itulah yang membuat persahabatan mempunyai nilai yang indah.

** Persahabatan sering menyuguhkan beberapa cobaan, tetapi persahabatan sejati bisa mengatasi cobaan itu bahkan bertumbuh bersama karenanya...

** Persahabatan tidak terjalin secara otomatis tetapi membutuhkan proses yang panjang seperti besi menajamkan besi, demikianlah sahabat menajamkan sahabatnya..

** Persahabatan diwarnai dengan berbagai pengalaman suka dan duka, dihibur - disakiti, diperhatikan - dikecewakan, didengar - diabaikan, dibantu - ditolak, namun semua ini tidak pernah sengaja dilakukan dengan tujuan kebencian..

** Seorang sahabat tidak akan menyembunyikan kesalahan untuk menghindari perselisihan, justru karena kasihnya ia memberanikan diri menegur apa adanya.

** Sahabat tidak pernah membungkus pukulan dengan ciuman, tetapi menyatakan apa yang amat menyakitkan dengan tujuan sahabatnya mau berubah.

** Proses dari teman menjadi sahabat membutuhkan usaha pemeliharaan dari kesetiaan, tetapi bukan pada saat kita membutuhkan bantuan barulah kita memiliki motivasi mencari perhatian, pertolongan dan pernyataaan kasih dari orang lain, tetapi justru ia berinisiatif memberikan dan mewujudkan apa yang dibutuhkan oleh sahabatnya. Kerinduannya adalah menjadi bagian dari kehidupan sahabatnya, karena tidak ada persahabatan yang diawali dengan sikap egoistis.

** Semua orang pasti membutuhkan sahabat sejati, namun tidak semua orang berhasil mendapatkannya. Banyak pula orang yang telah menikmati indahnya persahabatan, namun ada juga yang begitu hancur karena dikhianati sahabatnya.

** Ingatlah kapan terakhir kali anda berada dalam kesulitan. Siapa yang berada di samping anda ???
Siapa yang mengasihi anda saat anda merasa tidak dicintai ??
Siapa yang ingin bersama anda saat anda tak bisa memberikan apa-apa ??

MEREKALAH SAHABAT ANDA

Hargai dan peliharalah selalu persahabatan anda dengan mereka.

** Dalam masa kejayaan, teman-teman mengenal kita. Dalam kesengsaraan, kita mengenal teman-teman kita

Ade Mahmudin Dalam Kenangan

2010-09-07T10:22:00.000-07:00

USIA Tidak menghalangi seseorang berfikir dewasa. Meskipun masih tergolong hijau, namun Ade Mahmudin sudah sudah mampu menempatkan diri jauh melampaui remaja seusianya. Semua itu tidak lepas dari pengalaman hidupnya yang penuh warna.

Dilahirkan di sebuah desa yang berada di Kab. Subang, 25 tahun yang lalu. Lajang yang akrab disapa Adien tersebut tidak tahu bahwa ada dunia di balik naturalisasi desanya dan hamparan sawah luas yang mengelilingi kampung halamannya. Bahkan Adien kecil tidak pernah bermimpi bisa sekolah hingga SLTA (Madrasah Aliyah). Ayahnya hanya petani biasa, anak ke satu dari dua bersaudara ini meski pergi ke ladang sepulang sekolah dan membantu ibundanya di dapur. Kendati demikian, toh prestasi Adien sudah terlihat. Di Sekolah, Adien kerap selalu mendapatkan rangking. Potensinya yang menonjol ternyata dilihat oleh saudaranya yang kebetulan aktiv di salah satu lembaga Pondok Pesantren di pedalaman subang. Lepas tamat Sekolah Dasar, Adien diboyong ke daerah itu untuk melanjutkan pendidikan.

“Saya menyadari betul bahawa saya akan dibawa kesebuah lembaga pendidikan tradisional yang dibina oleh sosok seorang Kyai. Karena itu adalah dambaan saya ingin sekali mencoba mencari jati diri yang kemungkinan disanalah proses pendewasaan karakter akan terbentuk, walaupun sudah menjadi rahasia umum bahwa pesantren yang tradisional itu penuh dengan keprihatinan. tapi saya tidak menyesal atau bersedih, waktu itu dalam pikiran saya, adalah bisa melanjutkan sekolah” kenang adien dengan raut muka sedih.

Tinggal di Pondok Pesantren ternyata telah mengembleng mental Adien sekuat baja. Kerja keras dan keprihatinannya telah mengeringkan air matanya dan mengobarkan semangatnya. Sejak masuk SLTP (MTs) hingga SLTA (MA), prestasinya terus bertahan. Hanya saja, Adien tidak seperti kebanyakan teman-teman lainnya di sekolah. Ia, tidak punya waktu untuk bermain, hari-harinya ia lewati dengan bekerja dan belajar. “Waktu itu, ada sedikit perasaan minder untuk bergaul” ungkap Adien polos.

Sampai akhirnya, ia dapat lulus SLTA dan memutuskan untuk keluar dari Pondok itu. Namun, kapasitasnya yang lumayan itu membuat memikat hati para Civitas Akademika Lembaga itu untuk menahannya dia keluar dan menariknya menjadi salah seorang staf pengajar. Sedikit namun perlahan Adien mencoba untuk memberanikan diri untuk melanjutkan kuliah di STAI Miftahul Huda Subang Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI). Disinilah karakter pribadinya terbentuk. Bersentuhan dengan organisasi membuat rasa mindenya hilang. Ia justru malah tertantang untuk mencoba hal-hal baru. Adien aktif di Kepengurusan Senat Miftahul Huda dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Subang. ”Saya baru sadar, bahwa Tuhan selalu mempunyai skenario hidup setiap umatnya, saya tidak menyangka bisa kuliah dengan biaya sendiri seperti sekarang ini” ujar penggemar musik Bondan Prakoso feat Fade 2 Black ini.

Keaktifannya dalam tempo singkat membuat namanya melambung di dunia gerakan mahasiswa Subang sampai bisa menempati Badan Pengurus Harian (BPH) sebagai Skretaris Umum PMII Subang masa khidmat 2010-2011. Adien mengaku, bahwa dengan pengalaman organisasinya yang dulu pernah dibekali di pondok pesantren, membuatnya dia “gila organisasi”. Selain PMII, dia juga beraafiliasi dengan organisasi-organisasi yang menunjang pengembangan ideologinya. Mulai dari organisai yang berada dibawah Nahdlatul Ulama (NU) seperti Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU), dan Gerakan Pemuda Ansor dan juga organisasi kepemudaan lainnya seperti Gerakan Pemuda Sehat (GPS) Cab. Subang, Briges Gank Motor Subang, dan Viking Distrik Subang.

“Pada prinsipnya, hidup itu relasi. Dan semua yang saya jalani itu adalah sesuai dengan kebutuhan hidup saya. Jadi ini belum seberapa jika kita akan mempersiapkan bekal dikemudian hari. Perjuangan itu terus berlanjut bung...” ungkapnya dengan penuh semangat.

Ketika Cintaku Tergantikan Dengan Keikhlasan

2010-08-24T06:04:00.000-07:00

Ikhlas memang sangat mudah untuk diucapkan tapi sangat sulit untuk dijalanin. Karena itu membutuhkan proses yang panjang sehingga bisa membimbing kita pada sebuah keikhlasan.

Ketika cintaku terbentur dengan kehadiran orang yang jauh lebih sempurna dan ketika aku harus menerima kenyataan orang yang aku sayangi untuk memilih yang lebih baik. Ketika komitmen hanyalah tinggal sebuah komitmen yang tidak terwujud. Tidak mudah untuk menerima kenyataan itu bahkan mungkin sangat sulit untuk aku terima. Hari demi hari aku lewati dengan air mata dan kesedihan. Di kesunyian dan keheningan malam aku menangis di hadapanNYA bukan untuk menyesali apa yang terjadi padaku tapi menyesal kenapa aku belum bisa menjadi hambaNYA yang ikhlas menerima kenyataan ini.

Tapi itulah hidup. Adakalanya kita harus mengalami sesuatu yang pahit. Apapun yang terjadi itulah yang terbaik buat aku meski aku harus sedih, kecewa dan merasa diperlakukan tidak adil.

Aku hanya berusaha untuk ridha dengan semua ketentuan yang telah digariskan oleh ALLAH. Menerima apapun yang terjadi bukan berarti tidak berusaha untuk meraih sesuatu yang lebih baik. Tapi berusaha untuk ikhlas dan menyerahkan semua ini kepadaNYA akan menenangkan hati yang gelisah. Karena dibalik kejadian ini pasti ada hikmahnya dan Insya ALLAH bisa membimbing aku untuk menjadi seseorang yang kuat, sabar dan ikhlas dalam menjalani hidup.

Ketika kita ikhlas dan bersyukur dengan semua yang diberikan ALLAH akan memberikan ketenangan yang luar biasa di hati kita. Sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan dan DIA akan memberikan jalan yang terbaik. Yakin bahwa rencana ALLAH itu lebih indah.

Buat sahabat2ku yang lagi sedih, harus tetap semangat karena ALLAH sayang kepada hambaNYA yang kuat dalam menjalani ujian dariNYA. Karena sebenarnya begitu banyak anugerah dan nikmat yang diberikan olehNYA yang harus kita syukuri. Selalu berprasangka baik kepadaNYA dan bersyukur ALLAH masih memberikan ujian kepada kita, itu berarti kita termasuk orang2 yang masih diperhatikan olehNYA ALLAH selalu memberikan sesuatu yang kita butuhkan bukan sesuatu yang kita inginkan. Karena DIA lebih tahu mana yang terbaik buat hambaNYA.

Ikhlas, sabar dan bersyukur adalah 3 kunci orang hidup. Tidak mudah bahkan mungkin sangat sulit. Tapi tidak ada yang tidak mungkin jika kita mau berusaha dan mencoba untuk menjalaninya dalam kehidupan kita.

Terima Kasih Yaa ALLAH untuk kasih sayang, kekuatan dan semua yang sudah Engkau berikan kepadaku. Berikan petunjuk dan bimbinganMu kepadaku seperti yang telah Engkau berikan kepada hamba2Mu yang Engkau sayangi. Ijinkanlah aku untuk menghabiskan sisa umurku untuk lebih dekat dan mencintaiMu.

Demokrasi Indonesia Dalam Paradoks

2010-07-30T08:53:00.000-07:00

Semenjak tumbangnya rezim orde baru (orba) yang otoriter melalui perjuangan reformasi, Indonesia telah mengalami perkembangan demokrasi yang sangat pesat. Indonesia bahkan disebut-sebut sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Memang, dilihat dari penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) negeri kita cukup berhasil untuk memilih pemimpin baik pusat maupun daerah dan wakil-wakil rakyat di parlemen sebagai penanda adanya kekuasaan rakyat.

Pertanyaannya adalah apakah dengan wujud demokrasi seperti saat ini sudah mampu membawa kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat? Kenyataannya tidak, wujud demokrasi kita saat ini selain masih saja menimbulkan berbagai masalah, juga belum dapat secara lugas menjawab permasalahan-permasalahan negeri kita, lihat saja masih banyaknya ketidakadilan sosial dalam masyarakat, adanya hegemoni kekuasaan asing dan sekelompol elit politik yang menggurita, krisis identitas bangsa, serta ketimpangan-ketimpangan produk hukum yang tidak berpihak pada rakyat banyak. Sehingga dapat dikatakan wujud demokrasi yang ada di Indonesia ini masih belum mampu menyentuh substansi demokrasi itu sendiri yaitu demokrasi politik, ekonomi, sosial, budaya dan hukum. Ada suatu paradoks di sini, demokrasi yang diperjuangkan sebagai melalui reformasi sebagai sistem terbaik yang diharapkan mampu memberikan titik terang atas berbagai permasalahan bangsa ini kenyataannya sampai sekarang masih belum mampu secara lugas menjawab permasalahan-permasalahan bangsa kita.

Kita perlu berkaca apakah demokrasi kita selama ini sudah berjalan pada jalur yang tepat? Ataukah hanya sebatas euforia tanpa arah yang jelas selepas reformasi sehingga belum mampu menyentuh substansi dari demokrasi itu sendiri. untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi kita perlu mencermati fenomena-fenomena demokrasi yang terjadi di negeri kita

Pertama bila kita telisik entitas dari pemilu, sebagai simbol demokrasi adanya kuasa rakyat dalam memilih pangambil kebijakan bagi negara kelihatannya tidak ada masalah bagi Indonesia karena dengan pemilu rakyat Indonesia telah berhasil memilih pemimpinnya secara langsung mulai dari presiden hingga gubernur dan bupati, serta wakil-wakil rakyat baik pusat maupun daerah. Para elit politik yang dipilih rakyat dalam pemilu dianggap representasi rakyat yang memilihnya. Kenyataannya pemilu kita terkesan lebih menguntungkan segelintir elit politik dan golongan daripada menguntungkan rakyat. Suara rakyat sering hanya menjadi alat untuk mencapai kekuasaan oleh para elit politik pencari kekuasaan, ketika mereka mandapat kekuasaan itu rakyat yang memilihnya dan menggantungkan harapan padanya terabaikan oleh hingar bingarnya kekuasaan.

Perlu dipertanyakan juga kapasitas para elit politik yang terpilih itu untuk memperbaiki kondisi bangsa ini. Pasalnya, rakyat kita cenderung memilih calon pemimpin dan wakilnya dalam pemilu berdasarkan ketokohan dan popularitasnya, baik-buruk kapasitas sebenarnya yang dimiliki calon itu sering tertutupi oleh baik-buruknya penilaian rakyat atas penampilan luar yang kadang menipu. Sehingga tak heran jika akhir-akhir ini banyak calon kepala daerah maupun wakil rakyat yang hanya mengumbar popularitas unruk mendapat posisi-posisi yang seharusnya diisi oleh yang benar-benar memiliki kapasitas untuk dapat mengatasi masalah negeri ini yang rumit. Bahkan partai-partai kini berlomba-lomba mengajukan calon kepala daerah dan wakil rakyat dari kalangan artis yang jelas popularitasnya karena dengan itu secara instan mereka akan dengan mudah mencapai kemenangan.

Mungkin kenyataan di atas yang menyebabkan pemilu sebagai pilar demokrasi belum dapat sepenuhnya memenuhi harapan rakyat. Belum lagi kenyataan bahwa pemilu di Indonesia dari pusat hingga daerah tentu saja memakan biaya yang sangat besar, Adalah suatu ironi ketika milyaran bahkan triliyunan dana yang dikeluarkan demi menggelar pemilu sebagai syarat prosedural demokrasi namun hasilnya sering jauh dari harapan rakyat dan substansi demokrasi itu sendiri.

Tentunya pemilu hanya sebagian kecil dari demokrasi, di sisi lain fenomena-fenomena yang mencerminkan paradoks demokrasi Indonesia terus terjadi. Salah satu pilar demokrasi lainnya adalah kebebasan pers, pers kita memang sudah sangat bebas, tapi apakah sudah bertanggungjawab? Pers menjadi harapan untuk menyuarakan aspirasi rakyat di saat mandeknya aspirasi rakyat di tingkat elit politik hasil dari kegagalan proses pemilu di atas. Kenyataannya kebebasan sering disalah artikan. Atas dasar kebebasan berpendapat, fitnah dan perpecahan lebih menonjol untuk diberitakan, tujuan bersama tidak pernah tercapai jika yang ada perpecahan antar elit dan kepentingan antar golongan yang terus terjadi.

Pers diharapkan mampu memberikan pencerahan kepada rakyat untuk menalar akan kebenaran realitas-realitas yang ada. Yang ada pers bagaikan menggiring aspirasi rakyat pada realitas yang dapat menguntungkan mereka dengan pemberitaan kontroversial yang lebih menarik daripada berita biasa Terkadang pada kasus tertentu segelintir pers bahkan mendasarkan pemberitaan pada kekuatan politik yang menguasai pers itu.

Ketika aspirasi rakyat tidak dapat lagi disalurkan dan disuarakan secara tepat dan bertanggungjawab demokrasi itu kembali dikatakan tereduksi substansinya. Tidak heran jika kemudian rakyat menggunakan jalur lain untuk menyuarakan pendapatnya seperti dengan aksi demonstrasi jalanan maupun dengan cara yang populer saat ini dengan facebook maupun jejaring sosial online lainnya. Meskipun cara-cara tersebut cukup dapat memberikan dorongan terhadap perubahan sosial seperti yang diinginkan, namun masih belum mampu memberikan efek seperti yang diinginkan secara langsung dalam tataran praksisnya. Kembali, inilah salah satu yang menjadi penghalang tercapainya harapan rakyat melalui wujud demokrasi yang terlaksana di negeri kita.

Gambaran di atas mungkin hanya sebagian fenomena-fenomena yang paling nampak, mencerminkan paradoks wajah demokrasi kita saat ini. Tentunya masalah-masalah demokrasi Indonesia tidak sesederhana di atas, permasalahan demokrasi kita sangat kompleks, dimana sebenarnya demokrasi secara prosedural sudah tercapai di Indonesia namun belum mampu memberikan hasil yang diinginkan dari adanya demokrasi itu. Perkembangan demokrasi yang sudah dicapai Indonesia saat ini memang perlu diapresiasi. Namun, kita juga tidak bisa menampik perlunya mengevaluasi lagi wujud demokrasi yang telah tercapai hingga saat ini. Kegagalan bentuk demokrasi saat ini dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat bisa kita simpulkan memang akibat dari demokrasi kita yang belum berjalan sesuai dengan yang semestinya. Bagaimana bentuk demokrasi yang semestinya mampu mewujudkan harapan rakyat dan sesuai dengan bangsa Indonesia tentunya kita sendiri sebagai bangsa Indonesia yang harus menemukan rumusannya sendiri seiring waktu. Waktu 12 tahun selepas reformasi bukanlah waktu yang singkat dalam upaya pencarian bentuk demokrasi yang tepat. Sudah saatnya para elit politik dan rakyat merefleksi kembali pencapaian demokrasi Indonesia agar dapat lebih dewasa dalam berdemokrasi untuk mencapai tujuan bersama kesejahteraan dan keadilan negeri ini.

Harlah PKB XII: DPP PKB Santuni Yatim Piatu Dan Bermujahadah

2010-07-23T10:22:00.000-07:00

Jumat, 23 Juli 2010 15:39

Jakarta - Berbagi kebahagian, itulah yang dilakukan fungsionaris DPP PKB kepada ratusan anak yatim piatu dari berbagai daerah dalam rangka mensyukuri Harlah PKB ke-XII

sekaligus peresmian sekretariat baru di Jl Raden Saleh, Jakarta Pusat.

Kepala Sekratariat DPP PKB, Darussalam disela hiruk pikuk kesibukannya mempersiapkan acara puncak Harlah yang rencananya akan diselenggarakan Jum'at (23/07) malam nanti berharap Allah SWT memberi keberkahan dan kemudahan bagi perjuangan PKB dimasa yang akan datang.

"Santunan sebagai bagian dari rasa syukur PKB yang bertambah usia, kebahagiaan khan perlu dibagi-bagi, moga hal ini membawa berkah dan kemudahan bagi perjuangan PKB dimasa yang akan datang." katanya singkat.

Selain acara santunan, salah satu rangkaian acara khusus yang telah dilakukan adalah Mujahadah dan sholat tasbih yang dipimpin langsung KH Aziz Mansur. Seluruh fungsionaris dan peserta Mukernas PKB yang hadir, tampak mengikuti dengan khidmat rangkaian bacaan dzikir dan doa.(rif)

Gus Dur is Somebody, Dipuja dan Dibenci

2010-07-21T08:38:00.000-07:00

Gus Dur memang kontraversial, apa yang dikatakan seringkali menimbulkan polemik dikalangan masyarakat. Situasi ini telah menunjukkan keberadaan dan sikap Gus Dur penting untuk ditanggapi, baik atas dukungan dari mereka yang mencintai atau kritikan dari mereka yang membenci.

Rais Syuriyah PBNU KH Masdar F Mas’udi berpendapat Gus Dur adalah Somebody, tak ada orang yang bersikap netral terhadap Gus Dur, semua orang memperhitungkan keberadaannya.

“Gus Dur adalah somebody, langka orang yang mendapat posisi seperti itu, sementara sebagian besar kita adalah nobody, keberadaannya tidak diperhitungkan,” katanya dalam diskusi buku tentang Gus Dur akhir pekan lalu.

Buku yang membahas tentang Gus Dur juga sudah sangat banyak, tapi sebagian besar hanya mengambil satu sisi pemikiran Gus Dur, atau kalau melihatnya secara komprehensif, ya hanya bersifat highlight saja.

“Gus Dur adalah manusia ide, gagasan bukan hanya mengartikulasikan gagasan yang ada, tetapi mengemukakan ide yang belum pernah dikemukakan orang lain. Sebagian besar orang kan komentator ide, sekedar mengomentari, ini juga penting, tetapi orisinalitas ide belum tentu dimiliki orang lain,” tambahnya.

Ia menjelaskan, terdapat tiga tahapan dalam pemikiran Gus Dur, yaitu gagasan, aksi dan institusionalisasi. Ia merupakan orang yang sangat kaya dengan ide, gagasannya mengejutkan, aksi politiknya juga luar biasa. Orang yang paling membenci bisa ditaklukkan dalam waktu singkat, seolah-olah tak ada jarak apa-apa,

Sayangnya, yang kurang adalah upaya institusionalisasi dari gagasan yang dimiliki. Ini merupakan ladang garapan yang masih sangat luas. Dilingkungan NU, ia pemimpin yang menandai titik balik khittah 1926, gagasannya luar biasa dan aksi pemihakan pada masyarakat juga luar biasa.

“Tetapi sebagai institusi, NU belum sempat dibangun sebagaimana gagasan menghendakinya. Jadi inventarisasi gagasan kurang, di PKB juga begitu, gagasan, pemikiran, politiknya luar biasa, aksinya juga kita tahu, tapi institusionalisasinya yang kurang,” terangnya.

Aspek lain adalah Gus Dur merupakan tipe pemimpin yang one man show, semuanya berpusat pada dia. Ini sebenarnya bukan hal yang aneh mengingat dalam masyarakat NU, yang masih menjunjung tinggi kharisma pribadi.

“Masyarakat NU digerakkan oleh kharisma, bukan gagasan. Karena itu sebagian besar kita kalau disuruh berangkat ke utara tidak menanyakan mengapa ke utara, yang terjadi karena beliau menyuruh ke utara. Samikna waatokna, ini kata-kata luara biasa, tak ada kritik dan internalisasi, perintah ditangkap langsung ke hati, tidak ada proses penalaran,” paparnya.

Ini menurutnya bukan persoalan sederhana kalau mau melakukan transformasi, NU ditangannya secara gagasan semua menyambut gagap gempita, tetapi NU sebagai institusi belum tertata.

Karena itu, kalau mau melanjutkan perjuangan Gus Dur, maka yang dilakukan adalah melakukan interpretasi, memperkaya gagasannya, tetapi yang lebih penting lagi adalah melakukan institusionalisasi dari ide-ide tersebut.

“Kalau institusionalisasi ini berhasil dilakukan, Gus Dur betul-betul masyaallah. Membangun institusi yang kompatible dengan gagasan kebangsaan, keislaman dan kemanusiaan, ini tidak mudah,” tandasnya.

Dijelaskannya, membangun organisasi yang sehat merupakan sesuatu yang berat, ada pengaruh personal yang kuat, kewibawaan masih bersifat personal, kesetiaan pada pemimpin bukan karena idenya, tetapi karena wibawanya, kharismanya. Ketika tidak ada proses transformasi, maka organisasi tidak ada pernah kuat. Organisasi baru kuat kalau seluruh konstituen meleburkan keakuannya kedalam kekitaan.

“Dalam masyarakat tradisional, “akunya” banyak yang gede. Ini menghambat terjadinya penguatan organisasi, NU ini terdiri dari “aku-aku” dan masing-masing independent,” imbuhnya.

Namun demikian, ini bukan hal yang mustahil untuk dirubah, asal dengan keteladanan, ini adalah sebuah revolusi budaya agar bisa berhasil dimasa mendatang, karena kalau tidak organisasi akan selalu dalam posisi lemah diantara individu-individu. (mkf)

AD/ART PMII

2010-06-04T08:27:00.000-07:00

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA (AD/ART)

PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA (PMII)

ANGGARAN DASAR

MUKADDIMAH :

Insyaf dan sadar bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dan permusyawaratan/perwakilan dan Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan ideology negara dan falsafah bangsa Indonesia.

Sadar dan yakin bahwa Islam merupakan panduan bagi umat manusia yang kehadirannya memberikan rahmat sekalian alam. Suatu keharusan bagi umatnya mengejewantahkan nilai Islam dalam pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta dalam kehidupan masyarakat dunia.

Bahwa keutuhan komitmen keisalaman dan keindonesiaan merupakan perwujudan kesadaran beragama dan berbangsa bagi setiap insan muslim Indonesia dan atas dasar itulah menjadi keharusan untuk mempertahankan bangsa dan negara dengan segala tekad dan kemampuan, baik secara perseorangan maupun bersama-sama.

Mahasiswa Islam Indonesia sebagai salah satu eksponen pembaharu bangsa dan pengemban misi intelektual berkewajiban dan bertanggung jawab mengemban komitmen keislaman dan keindonesiaan demi meningkatkan harkat dan martabat umat manusia dan membebaskan bangsa Indonesia dari kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan baik spiritual maupun material dalam segala bentuk.

Maka atas berkat rahmat Allah SWT, dibentuklah Pergerakan Mahasiswa Islam Indoensia yang berhaluan Ahlussunnah wal-jamaah dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) sebagai berikut:

BAB I

NAMA, WAKTU DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

1. Organisasi ini bernama Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia yang disingkat PMII.

2. PMII didirikan di Surabaya pada tanggal 21 Syawal 1379 Hijriyah, bertepatan dengan tanggal 17 April 1960 M. dengan jangka waktu yang tidak terbatas.

3. PMII berpusat di Ibukota Republik Indonesia.
BAB II

ASAS

Pasal 2

PMII berasaskan Pancasila.

BAB III

SIFAT

Pasal 3

PMII bersifat keagamaan, kemahasiswaan, kebangsaan, kemasyara-katan, independen, dan profesional.

BAB IV

TUJUAN DAN USAHA

Pasal 4

TUJUAN

Terbentuknya pribadi muslim Indonesia yang bertaqwa kepada Allah SWT, berbudi luhur, berilmu, cakap dan bertanggung jawab dalam mengamalkan ilmunya dan komitmen memperjuangkan cita-cita kemerdekaan Indonesia.

Pasal 5

USAHA

1. Menghimpun dan membina mahasiswa Islam sesuai dengan sifat dan tujuan PMII serta peraturan perundang-undangan dan paradigma PMII yang berlaku.

2. Melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam berbagai bidang sesuai dengan asas dan tujuan PMII serta upaya mewujudkan pribadi insan ulul albab.

BAB V

ANGGOTA DAN KADER

Pasal 6

1. Anggota PMII.

2. Kader PMII.

BAB VI

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 7

Struktur organisasi PMII terdiri dari :

1. Pengurus Besar (PB).

2. Pengurus Koordinator Cabang (PKC).

3. Pengurus Cabang (PC).

4. Pengurus Komisariat (PK).

5. Pengurus Rayon (PR).

BAB VII

PERMUSYAWARATAN

Pasal 8

Permusyawaratan dalam organisasi terdiri dari:

1. Kongres.

2. Musyawarah Pimpinan Nasional (Muspimnas).

3. Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas).

4. Konferensi Koordinator Cabang (Konkorcab).

5. Musyawarah Pimpinan Daerah(Muspimda).

6. Musyawarah Kerja Kordinator Cabang (Musker Korcab).

7. Konferensi Cabang (Konfercab).

8. Musyawarah Pimpinan Cabang (Muspimcab).

9. Rapat Kerja Cabang (Rakercab).

10. Rapat Tahunan Komisariat (RTK).

11. Rapat Tahunan Anggota Rayon (RTAR).

12. Kongres Luar Biasa (KLB).

13. Konferensi Koorcab Luar Biasa (Konkorcab LB).

14. Konferensi Cabang Luar Biasa (Konfercab LB).

15. Rapat Tahunan Komisariat Luar Biasa (RTK LB).

16. Rapat Tahunan Anggota Rayon Luar Biasa (RTARLB).

BAB VIII

WADAH PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Pasal 9

1. Wadah ini adalah badan otonom yang secara khusus menangani pengembangan dan pemberdayaan kader PMII dan isu perempuan.

2. Selanjutnya pengertian otonom dijelaskan dalam bab penjelasan.

BAB IX

PERUBAHAN DAN PERALIHAN

Pasal 10

Anggaran Dasar ini dapat dirubah oleh kongres dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 suara yang hadir.

Pasal 11

1. Apabila PMII terpaksa harus dibubarkan dengan keputusan kongres atau referendum yang khususnya diadakan untuk itu, maka hak milik dan kekayaan organisasi diserahkan kepada organisasi yang lain asas dan tujuannya tidak bertentangan.

2. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Aggaran Rumah Tangga, serta peraturan peraturan organisasi lainnya.

Anggaran Dasar ini ditetapkan oleh kongres dan berlaku sejak waktu dan tanggalnya ditetapkan.

**** * ****

PENJELASAN ANGGARAN DASAR

UMUM

I. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagai Hukum Dasar Organisasi

Anggaran Dasar adalah hukum dasar yang tertulis, yaitu aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan organisasi.

II. Pokok Pikiran dalam Pembukaan

Organisasi sebagai bagian dari bangsa Indonesia mengakui adanya ideologi dan falsafah hidup bangsa yang terumuskan dalam pancasila.

Sebagai organisasi yang menganut nilai ke-Islaman, yang senantiasa menjadikan Islam sebagai panduan dan sekaligus menyebarkan dan mengejawantahkan kedalam pribadi, masyarakat, bangsa dan negara.

Bahwa nilai ke-Indonesiaan dan ke-Islaman merupakan paduan unsur yang tidak dapat dipisahkan dari Indonesia, maka kewajiban bagi setiap orang adalah mempertahankannya dengan segala tekad dan kemampuan, baik secara pribadi maupun bersama-sama.

Sebagai organisasi yang mengemban misi perubahan dan intelektual, Mahasiswa Islam wajib bertanggung jawab membebaskan bangsa Indonesia dari keterbelakangan dan keterpurukan kepada kemajuan, kemakmuran dan keadilan.

Kewajiban dan tanggung jawab ke-Islaman, ke-Indonesiaan dan Intelektual, menginspirasikan terbentuknya Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia sebagai Organisasi Mahasiswa Islam yang berhaluan Ahlussunah Wal Jamaah.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1-2

Cukup Jelas

Pasal 3

- Ke-Islaman adalah nilai-nilai Islam Ahlussunah Wal Jamaah.

- Kemahasiswaan adalah sifat-sifat yang dimiliki mahasiswa, yaitu idealisme, perubahan, komitmen, keperdulian sosial dan kecintaan kepada hal-hal yang bersifat positif.

- Kebangsaan adalah nilai-nilai yang bersumber dari kultur, filosofi, sosiologi dan yuridis bangsa Indonesia.

- Kemasyarakatan adalah bersifat include dan menyatu dengan masyarakat dengan masyarakat. Bergerak dari dan untuk masyarakat.

- Independen adalah berdiri secara mandiri, tidak bergantung kepada pihak lain, baik secara perorangan maupun kelompok.

- Profesional adalah distrubusi tugas dan wewenang sesuai dengan bakat, minat, kemampuan dan keilmuan masing-masing.

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

(1) Cukup Jelas

(2) Pribadi ulul albab adalah seseorang yang selalu haus akan ilmu, dengan senantiasa berdzikir kepada Allah, berkesadaran historis-primordial atas relasi Tuhan-manusia-alam, berjiwa optimis transendental sebagai kemampuan untuk mengatasi masalah kehidupan, berpikir dialektis, bersikap kritis dan bertindak transformatif.

Pasal 6-8

Cukup Jelas

Pasal 9

Yang dimaksud otonom adalah menangani persoalan khusus dalam hal ini persoalan perempuan di PMII dan isu perempuan secara umum dalam rangka mempercepat tercapainya keadilan gender di PMII dan masyarakat luas, bersifat hierarkis dan bertanggung jawab kepada pleno PMII.

Pasal 10-11

Cukup Jelas

**** * ****

ANGGARAN RUMAH TANGGA
BAB I

ATRIBUT

Pasal 1

1. Lambang PMII sebagaimana yang terdapat dalam Anggaran Rumah Tangga ini.

2. Lambang seperti tersebut pada ayat (1) di atas dipergunakan pada bendera, jaket, badge, vandel, logo PMII dan benda atau tempat-tempat dengan tujuan menunjukan identitas PMII.

3. Bendera PMII adalah seperti yang terdapat dalam lampiran.

4. Mars PMII adalah seperti yang terdapat dalam lampiran Anggaran Rumah Tangga PMII.

BAB II

USAHA

Pasal 2

1. Melakukan dan meningkatkan amar ma’ruf nahi munkar.

2. Mempertinggi mutu ilmu pengetahuan Islam dan IPTEK.

3. Mrningkatkan kualitas kehidupan umat manusia dan umat Islam melalui kontekstualisasi pemikiran, pemahaman dan pengalaman ajaran agama Islam sesuai dengan perekembangan budaya masyarakat.

4. Meningkatkan usaha-usaha dan kerjasama untuk kesejahteraan umat manusia, umat Islam dan mahasiswa serta usaha sosial kemasyarakatan.

5. Mempererat hubungan dengan ulama dan umara demi terciptanya ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wathoniyah dan ukhuwah insaniyah..

6. Memupuk dan meningkatkan semangat nasionalisme melalui upaya pemahaman, dan pengamalan pancasila secara kreatif dan bertanggung jawab.

BAB III

KEANGGOTAAN

BAGIAN I

ANGGOTA

Pasal 3

1. Anggota biasa adalah :

a. Mahasiswa Islam yang tercatat sebagai mahasiswa pada suatu perguruan tinggi dan atau yang sederajat.

b. Mahasiswa Islam yang telah menyelesaikan program studi pada perguruan tinggi dan atau yang sederajat atau telah mencapai gelar kesarjanaan S1, S2, atau S3 tetapi belum melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun.

c. Anggota yang belum melampaui usia 35 tahun.

2. Kader adalah :

a. Telah dinyatakan berhasil menyelesaikan Pelatihan Kader Dasar (PKD) dan follow up-nya.

b. Sebagai mana pada ayat (2) poin (a) baik yang menjadi pengurus Rayon dan seterusnya maupun yang telah menggeluti kajian-kajian, aktif melakukan advokasi di masyarakat maupun telah memasuki wilayah professional.

BAGIAN II

PENERIMAAN ANGGOTA

Pasal 4

Penerimaan anggota dilakukan dengan cara :

1. Calon anggota mengajukan permintaan secara tertulis atau mengisi formulir untuk menjadi calon anggota PMII kepada Pengurus Cabang.

2. Seseorang syah menjadi anggota PMII setelah mengikuti Masa Penerimaan Anggota Baru (MAPABA) dan mengucapkan bai’at persetujuan dalam suatu upacara pelantikan.

3. Dalam hal-hal yang sangat diperlukan, Pengurus Cabang dapat mengambil kebijaksanaan lain yang jiwanya tidak menyimpang dari ayat (1) dan ayat (2) tersebut diatas.

4. Apabila syarat-syarat yang tersebut dalam ayat 1 dan 2 di atas dipenuhi kepada anggota tersebut diberikan tanda anggota oleh Pengurus Cabang.

Pasal 5

Jenjang Pengkaderan dilakukan dengan cara :

1. Calon kader mengajukan permintaan tertulis atau mengisi formulir PKD.

2. Seseorang telah syah menjadi kader apabila dinyatakan berhasil mengikuti PKD dan diikuti pernyataan bai’at persetujuan secara lisan dalam suatu upacara pelantikan kader yang dilakukan oleh Pengurus Cabang.

BAGIAN III

MASA KEANGGOTAAN

Pasal 6

1. Anggota berakhir masa keanggotaan :

a. Meninggal dunia.

b. Atas permintaan sendiri secara tertulis yang disampaikan kepada Pengurus Cabang.

c. Diberhentikan sebagai anggota, baik secara terhormat maupun secara tidak terhormat.

d. Telah habis masa keanggotaan sebagai anggota biasa sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 1 ART ini.

2. Bentuk dan tata cara pemberhentian diatur dalam ketentuan tersendiri.

3. Anggota yang telah habis masa keanggotaannya pada saat masih menjabat sebagai pengurus dapat diperpanjang masa keanggotaannya hingga berakhirnya masa kepengurusan.

4. Anggota yang telah habis masa keanggotaannya disebut “Alumni PMII”.

5. Hubungan PMII dan Alumni PMII adalah hubungan histories, kekeluargaan, kesetaraan dan kualitatif.

BAGIAN V

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 7

1. Hak Anggota:

Anggota berhak atas pendidikan, kebebasan berpendapat, perlindungan, dan pembelaan serta pengampunan (rehabilitasi).

2. Kewajiban Anggota:

a. Membayar uang pangkal dan iuran pada setiap bulan yang besarnya ditentukan oleh Pengurus Cabang.

b. Mematuhi AD/ART, NDP, Paradigma Gerakan serta produk hukum organisasi lainnya.

c. Menjunjung tinggi dan mempertahankan nama baik agama Islam, Negara dan organisasi.

Pasal 8

3. Hak Kader :

a. Berhak memilih dan dipilih.

b. Berhak mendapat pendidikan, kebebasan berpendapat, perlindungan, dan pembelaan serta pengampunan (rehabilitasi).

c. Berhak mengeluarkan pendapat, mengajukan usul-usul dan pertanyaan-pertanyaan secara lisan maupun secara tulisan.

4. Kewajiban Kader :

a. Melakukan dinamisasi organisasi dan masyarakat melalui gerakan pemikiran dan rekayasa sosial secara sehat mulia.

b. Membayar uang pangkal dan iuran pada setiap bulan yang besarnya ditentukan oleh Pengurus Cabang.

c. Mematuhi dan menjalankan AD/ART, NDP, Paradigma Gerakan dan produk hukum organisasi lainnya.

d. Menjunjung tinggi dan mempertahankan nama baik agama Islam, negara dan organisasi.

BAGIAN V

PERANGKAPAN KEANGGOTAAN DAN JABATAN

Pasal 9

1. Anggota dan Kader tidak dapat merangkap dengan keanggotaan organisasi mahasiswa dan atau organisasi kemasyarakatan lain yang bertentangan dengan nilai-nilai yang diperjuangkan oleh PMII.

2. Pengurus PMII tidak dapat merangkap sebagai pengurus partai politik dan atau sebagai calon legislatif, calon presiden, calon gubernur dan calon bupati/walikota.

3. Perangkapan keanggotaan dan atau jabatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) di atas dikenakan sanksi pemberhentian keanggotaan.

BAGIAN VI

PENGHARGAAN DAN SANKSI ORGANISASI

Pasal 10

Penghargaan

1. Penghargaan organisasi dapat diberikan kepada anggota yang berprestasi dan atau mengangkat citra dan mengharumkan nama organisasi.

2. Bentuk dan tata cara penganugrahan dan penghargaan di atur dalam ketentuan sendiri.
Pasal 11

Sanksi organisasi

1. Sanksi organisasi dapat diberikan kepada anggota karena: Melanggar ketentuan AD/ART serta peraturan-peraturan PMII dan mencemarkan nama baik organisasi.

2. Sanksi yang diberikan pada anggota berbentuk scorsing dan pemberhentian keanggotaan.

3. Anggota yang diberi sanksi organisasi dapat mengajukan banding atau pembelaan dalam suatu mekanisme organisasi yang ditentukan (tetapi khusus untuk ayat tiga perlu dilanjutkan dalam pasal tambahan tentang mekanisme banding).

BAB IV

STRUKTUR ORGANISASI, SUSUNAN PENGURUS, TUGAS DAN WEWENANG

BAGIAN I

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 12

Struktur organisasi PMII adalah:

1. Pengurus Besar (PB).

2. Pengurus Koordinator Cabang (PKC).

3. Pengurus Cabang (PC).

4. Pengurus Komisariat (PK).

5. Pengurus Rayon (PR).

BAGIAN II

SUSUNAN, TUGAS, WEWENANG DAN PERSYARATAN PENGURUS

Pasal 13

Pengurus Besar

1. Pengurus besar adalah pimpinan tertinggi PMII pengemban amanat kongres dan badan eksekutif.

2. Masa jabatan pengurus besar adalah 2 (dua) tahun.

3. Pengurus besar terdiri dari :

a. Ketua umum.

b. Ketua- ketua sebanyak 9 (sembilan) Orang.

c. Sekretaris jenderal.

d. Sekretaris-sekretaris sebanyak 9 (sembilan) orang.

e. Bendahara.

f. Wakil bendahara.

g. Pengurus lembaga – lembaga.

4. Ketua-ketua seperti yag dimaksud ayat 3 point b membidangi :

a. Pengkaderan dan pengembangan sumberdaya anggota.

b. Organisasi, hubungan organisasi umum dan kelembagaan politik.

c. Pengembangan Pemikiran dan IPTEK.

d. Pendayagunaan potensi organisasi.

e. Hubungan luar negeri dan kerjasama international.

f. Pemberdayaan ekonomi dan kelompok professional.

g. Komunikasi Organ Gerakan, Kepemudaan dan Perguruan Tinggi.

h. Advokasi Kebijakan Publik.

5. Ketua umum dipilih oleh Kongres.

6. Ketua umum PB tidak dapat dipilih kembali lebih dari 1 (satu) periode.

7. Pengurus besar memiliki tugas dan wewenang :

a. Ketua umum memilih sekretaris jenderal dan menyusunan perangkat kepengurusan secara lengkap dibantu 6 orang Formatur yang dipilih kongres selambat lambatnya 3 x 24 jam pasca formatur terbentuk.

b. Pengurus besar berkewajiban menjalankan segala ketentuan yang yang ditetepkan kongres, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan peraturan peraturan organisasi lainnya,serta memperhatikan nasehat,pertimbangan dan saran Mabinas.

c. Pengurus besar berkewajiban mengesahkan susunan pengurus Koorcab dan Pengurus Cabang.

8. Persyaratan Pengurus Besar adalah:

a. Pendidikan formal kaderisasi minimal telah mengikuti PKL.

b. Pernah aktif di kepengurusan Koorcab dan atau cabang minimal satu periode.

c. Mendapat rekomendasi dari cabang bersangkutan.

d. Membuat pernyataan bersedia aktif di PB secara tertulis.

Pasal 14

Pengurus Koordinator Cabang

1. PKC merupakan perwakilan PC di wilayah koordinasinya.

2. Wilayah koordinasi PKC minimal satu Propinsi.

3. PKC dapat dibentuk manakala terdapat 2 cabang atau lebih dalam wilayah koordinasi.

4. PKC berkedudukan di Ibu kota Propinsi.

5. Masa jabatan PKC adalah 2 (dua) tahun.

6. PKC pengurusnya terdiri dari kader terbaik dari PC-PC dalam wilayah koordinasinya.

7. PKC terdiri dari: Ketua Umum, 3 Ketua, Sekretaris Umum, 3 Sekretaris, Bendahara dan 1 Wakil Bendahara serta Biro-Biro.

8. Bidang - Bidang PKC : Bidang Internal, Bidang Eksternal dan Bidang Keagamaan.

9. Bidang internal meliputi; Kaderisasi dan pengembangan sumber daya anggota, Pendayagunaan potensi dan kelembagaan organisasi, Kajian pengembangan intelektual dan eksplorai teknologi, serta Pemberdayaan ekonomi dan kelompok profesional.

10. Bidang ekternal meliputi; Hubungan dan komunikasi pemerintah dan kebijakan public, Organisasi gerakan kepemudaan dan perguruan tinggi, Hubungan lintas agama dan komunikasi informasi, Hubungan dan kerja sama LSM, serta Advokasi, HAM dan lingkungan hidup.

11. Ketua umum PKC dipilih oleh Konferensi Koorcab.

12. Ketua umum memilih Sekretaris Umum dan menyusun PKC selengkapnya, dibantu 6 (enam) orang formatur yang dipilih oleh Konkorcab dalam waktu selambatnya 3×24 jam.

13. PKC baru syah setelah mendapat pengesahan dari PB PMII.

14. Ketua Umum PKC tidak dapat dipilih kembali lebih dari satu Periode.

15. Ketua Umum KOPRI Wilayah merupakan anggota pleno PKC dan berhubungan koordinatif dengan Ketua Umum PKC dengan garis terputus-putus.

16. Persyaratan Pengurus Koorcab :

a. Pendidikan formal kaderisasi minimal telah mengikuti PKL.

b. Pernah aktif di kepengurusan cabang minimal satu periode.

c. Mendapat rekomendasi dari cabang bersangkutan.

d. Membuat pernyataan bersedia aktif di pengurus Koorcab secara tertulis.

17. PKC memiliki tugas dan wewenang:

a. PKC melaksanakan dan mengembangkan kebijaksanaan tentang berbagai masalah organisasi di lingkungan koordinasinya.

b. PKC berkewajiban melaksanakan AD /ART, keputusan kongres, keputusan Konkorcab, peraturan peraturan organisasi dan memperhatikan nasehat serta saran saran Mabinas/Mabinda

c. PKC berkewajiban menyampaikan laporan kepada PB PMII 6 (enam) bulan sekali.

d. Pelaporan yang disampaikan PKC meliputi, perkembangan jumlah anggota, aktivitas internal dan ekternal.

e. Mekanisme pelaporan lebih lanjut akan ditentukan dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 15

Pengurus Cabang

1. Cabang dapat dibentuk di kabupaten / kota di daerah yang ada perguruan tinggi dengan persetujuan dan rekomendasi dari PKC dan atau cabang terdekat.

2. Cabang dapat dibentuk apabila sekurang kurangnya ada 2 (dua) komisariat.

3. Dalam keadaan dimana ayat (2) di atas tidak dapat dilaksanakan cabang dapat dibentuk apabila telah mencapai 50 (lima puluh) anggota dan kecuali pada daerah yang mayoritas non muslim.

4. Masa jabatan PC adalah satu tahun.

5. Cabang dapat digugurkan statusnya apabila tidak dapat memenuhi klasifikasi dan kriteria yang ditetapkan oleh PB yang menyangkut standar Program Minimum :

a. Sekurang-kurangnya dalam jangka waktu satu tahun menyelenggarakan Mapaba dan pelatihan kader formal.

b. Sekurangnya dalam jangka satu setengah tahun menyelenggarakan Konfercab.

6. Cabang dan Pengurus Cabang dapat dianggap sah apabila telah mendapat pengesahan dari PB melalui Rekomendasi PKC.

7. Apabila Cabang yang belum Ada PKCnya maka PC dapat memintakan pengesahan langsung dari PB.

8. PC terdiri dari: Ketua umum, Ketua bidang Internal, Ketua bidang Eksternal, Ketua bidang Keagamaan, Sekretaris Umum dan Sekretaris internal, Sekretaris eksternal dan Sekretaris keagamaan, Bendahara dan Wakil bendahara, dan Departemen-departemen.

9. Bidang internal meliputi; Kaderisasi dan pengembangan sumber daya anggota, Pendayagunaan potensi dan kelembagaan organisasi, Kajian pengembangan intelektual dan eksplorasi teknologi, dan Pemberdayaan ekonomi dan kelompok profesional.

10. Bidang eksternal meliputi; Hubungan dan komunikasi pemerintah dan kebijakan public, Organ gerakan kepemudaan dan perguruan tinggi, Hubungan lintas agama dan komunikasi informasi, Hubungan dan kerja sama LSM, dan Advokasi, HAM dan Lingkungan Hidup.

11. Bila dipandang perlu PC dapat membentuk kelompok minat, profesi, hobi dan lain sebagainya.

12. Ketua Umum dipilih oleh Konferensi Cabang.

13. Ketua Umum memilih sekretaris Umum dan menyusun PC selengkap-lengkapnya dibantu 6 (enam) orang formatur yang dipilih konfercab dalam waktu selambat lambatnya 3 x 24 jam.

14. Ketua Umum cabang tidak dapat dipilih kembali lebih dari 1 (satu) periode.

15. Pengurus cabang memiliki tugas dan wewenang :

a. Menjalankan keputusan AD/ART kongres, keputusan Muspimnas, keputusan Konfercab dan memperhatikan nasehat, pertimbangan dan saran Mabincab

b. Menyampaikan pemberitahuan kepengurusan dan kegiatan kepada PKC serta kepada PB secara periodik empat bulan sekali.

c. Pemberitahuan yang disampaikan kepada PKC meliputi; perkembangan jumlah anggota, aktivitas internal dan eksternal.

d. Mekanisme pemberitahuan lebih lanjut akan ditentukan dalam Peraturan Organisasi.

15. Persyaratan Pengurus Cabang :

a. Pendidikan formal kaderisasi minimal telah mengikuti PKD.

b. Pernah aktif di kepengurusan Komisariat atau Rayon minimal satu periode.

c. Mendapat rekomendasi dari komisariat atau Rayon bersangkutan.

d. Membuat pernyataan bersedia aktif di pengurus cabang secara tertulis.

16. Ketua KOPRI cabang merupakan anggota pleno cabang sehingga berhubungan koordinatif dengan Ketua Umum Cabang (dengan garis koordinasi putus-putus).

Pasal 16

Pengurus Komisariat

1. Komisariat dapat dibentuk disetiap perguruan tinggi.

2. Komisariat dapat dibentuk apabila sekurang-kurangnya telah ada 2 (dua) rayon.

3. Dalam keadaan dimana ayat 2 di atas tidak dapat dilaksanakan komisariat dapat dibentuk apabila sekurang kurangnya 25 (dua puluh lima) orang.

4. Komisariat dan PK dapat dianggap sah setelah mendapatkan pengesahan dari PC.

5. Masa Jabatan PK adalah satu tahun.

6. PK merupakan perwakilan Rayon di wilayah koordinasinya.

7. PK terdiri dari ketua, wakil ketua, bidang internal, bidang eksternal, bidang kajian gender dan emansipasi perempuan, sekretaris dan wakil sekretaris, serta bendahara dan wakil bendahara.

8. Bidang internal meliputi; Kaderisasi dan pembinaan sumber daya anggota, Pendayagunaan potensi organisasi aparatur dan kelembagaan, serta Kajian intelektual.

9. Bidang eksternal meliputi; Komunikasi dengan pihak instansi kampus di wilayahnya, dan Organ gerakan di kampus.

10. Departemen-departemen dalam PK dapat mengacu lembaga yang terdapat pada PB PMII.

11. Konsentrasi penuh PK semata-mata adalah melakukan pendampingan dan pemberdayaan kepada Rayon-rayon di bawah koordinasinya.

12. Ketua PK dipilih oleh RTK.

13. Ketua memilih sekretaris dan menyusun PK selengkapnya, dibantu 3 (tiga) orang formatur yang dipilih oleh RTK dalam waktu selambatnya 3×24 jam.

14. Ketua PK tidak dapat dipilih kembali lebih dari satu periode PK .

15. Persyaratan Pengurus Komisariat :

a. Pendidikan formal kaderisasi minimal telah mengikuti PKD.

b. Pernah aktif di kepengurusan rayon minimal satu periode.

c. Mendapat rekomendasi dari rayon bersangkutan.

d. Membuat pernyataan bersedia aktif di pengurus PK secara tertulis.

16. PK memiliki tugas dan wewenang :

a. Melaksanakan keputusan Kongres, Keputusan Muspimnas, dan Muspimda serta keputusan RTK.

b. Melakukan pendampinagan dan pemberdayaan terhadap Rayon sepenuhnya.

c. Menyampaikan pemberitahuan kepengurusan dan aktivitas kepada kepada PC secara periodik empat bulan sekali.

d. Pemberitahuan yang disampaikan PK meliputi, perkembangan jumlah anggota, aktivitas internal dan ekternal.

e. Mekanisme pemberitahuan lebih lanjut akan ditentukan dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 17

Pengurus Rayon

1. Rayon dapat dibentuk di setiap fakultas dan atau jurusan atau setingkatnya apabila terdapat sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang anggota.

2. Rayon sudah dapat dibentuk ditempat yang dianggap perlu oleh PK apabila telah memiliki sekurang kurangnya 10 (sepuluh) anggota.

3. Pengurus Rayon dianggap sah apabila telah mendapat pengesahan dari PC.

4. Masa Jabatan PR satu tahun.

5. Ketua Rayon dipilih oleh RTAR.

6. PR terdiri dari: Ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara, wakil bendahara dan beberapa departemen yang disesuaikan dengan studi minat, hobby, profesi, kesejahteraan, bakti kemasyarakatan dan keagamaan.

7. Persyaratan Pengurus Rayon :

a. Pendidikan formal kaderisasi minimal telah mengikuti PKD dan atau Mapaba.

b. Mendaat rekomendasi dari rayon bersangkutan.

c. Membuat pernyataan bersedia aktif di pengurus rayon secara tertulis.

8. PR memiliki tugas dan wewenang.:

a. PR berkewajiban melaksanakan AD/ART, keputusan kongres dan RTAR.

b. PR berkewajiban menyampaikan laporan kepada PK dengan tembusan kepada PC secara periodik.

c. Pelaporan yang disampaikan PR kepada PK meliputi, perkembangan jumlah anggota, aktivitas internal dan ekternal

d. Mekanisme pelaporan lebih lanjut akan ditentukan dalam Peraturan Organisasi.

BAB V

LEMBAGA - LEMBAGA

Pasal 18

1. Lembaga adalah badan yang dibentuk dan hanya berada ditingkat PB berfungsi sebagai laboratorium dan pengembangan sesuai dengan bidangnya.

2. Lembaga lembaga tersebut terdiri dari:

a. Lembaga Pengembangan Kaderisasi dan Pelatihan (LPKP).

b. Lembaga Penelitian dan Pengembangan (LITBANG).

c. Lembaga Kajian dan Pengembangan Ekonomi dan Kewiraswastaan (LPEK).

d. Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan (LSIK).

e. Lembaga Kebijakan Publik dan Otonomi Daerah (LKPOD).

f. Lembaga Kajian Masalah Internasional (LKMI).

g. Lembaga Kajian Sosial Budaya (LKSB).

h. Lembaga Sains dan Teknologi Informasi (LSTI).

i. Lembaga Pers, Penerbitan dan Jurnalistik (LP2J).

j. Lembaga Bantuan Hukum (LBH).

k. Lembaga Study Advokasi Buruh, Tani dan Nelayan (LSATN).

3. Lembaga berstatus semi otonom di bawah koordinasi dan bertanggung jawab kepada PB.

4. Lembaga tidak punya struktur hierarkhi ke bawah.

5. Lembaga sekurang kurangnya terdiri dari: ketua, sekretaris dan bendahara.

6. Kedudukan lembaga ditentukan oleh PB setelah mendapat persetujuan PC di tempat lembaga akan didudukkan.

7. Pedoman dan tata kerja lembaga disusun oleh lembaga masing masing dengan mengacu pada ketentuan atau kebijaksanaan yang ditetapkan PB.

8. Kebijaksanaan tentang tata kerja, pola koordinasi dan mekanisme organisasi lembaga-lembaga akan diatur kemudian dalam ketentuan tersendiri.

BAB VI

PENGISIAN LOWONGAN JABATAN ANTAR WAKTU

Pasal 19

1. Apabila terjadi lowongan jabatan antar waktu, maka lowongan tersebut diisi oleh anggota pengurus yang berada dalam urutan langsung di bawahnya.

2. Apabila ketua Umum PB, PKC, PC, PK, PR berhenti atau mengundurkan diri maka jabatannya digantikan oleh :

a. Apabila Ketua Umum PB jabatan digantikan Ketua Bidang Pengkaderan.

b. Apabila Ketua Umum PKC jabatan digantikan Ketua Bidang Internal.

c. Apabila ketua Umum PC Jabatan digantikan Ketua Bidang Internal.

d. Apabila Ketua PK digantikan wakil ketua.

e. Apabila Ketua PR digantikan wakil Ketua.

3. Dalam kondisi dimana tidak dapat dilakukan pengisian lowongan jabatan antar waktu, maka lowongan jabatan dapat diisi oleh anggota pengurus lainnya berdasarkan keputusan rapat pengurus harian yang khusus diadakan untuk itu.

BAB VII

KUOTA KEPENGURUSAN

Pasal 20

1. Kepengurusan disetiap tingkat harus menempatkan anggota perempuan minimal 1/3 keseluruhan anggota pengurus.

2. Setiap kegiatan PMII harus menempatkan anggota perempuan minimal 1/3 dari keseluruhan anggota.

BAB VIII

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Pasal 21

1. Pemberdayaan Perempuan PMII diwujudkan dengan pembentukan wadah perempuan yaitu KOPRI (Korp PMII Putri).

2. Wadah Perempuan tersebut diatas selanjutnya diataur dalam Peraturan Organisasi.

BAB IX

WADAH PEREMPUAN

Pasal 22

1. Wadah perempuan bernama KOPRI.

2. KOPRI adalah wadah perempuan yang didirikan oleh kader-kader Putri PMII melalui Kelompok Kerja sebagai keputusan Kongres PMII XIV.

3. KOPRI didirikan pada 29 September 2003 di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta dan merupakan kelanjutan sejarah dari KOPRI yang didirikan pada 26 November 1967.

4. KOPRI bersifat otonom dalam hubungannya dengan PMII.

5. Struktur KOPRI terdiri dari :

PB KOPRI

PKC KOPRI

PC KOPRI

6. Kelengkapan KOPRI diatur kemudian dalam AD/ART dan Kongres PMII.

BAB X

MAJELIS PEMBINA

Pasal 23

1. Majelis pembina adalah badan yang terdapat ditingkat organisasi PB, Koorcab dan Cabang

2. Majelis pembina ditingkat PB disebut Mabinas

3. Majelis Pembina ditingkat Koorcab disebut Mabinda

4. Majelis pembina tingkat cabang disebut Mabincab

Pasal 24

1. Tugas dan fungsi Majelis Pembina :

a. Memberikan nasehat, gagasan pengembangan dan saran kepada pengurus PMII baik diminta maupun tidak.

b. Membina dan mengembangkan secara informal kader kader PMII dibidang Intelektual dan profesi.

2. Susunan Majelis pembina terdiri dari tujuh Orang yakni:

a. Satu orang ketua merangkap anggota.

b. Satu orang sekretaris merangkap Anggota.

c. Lima orang Anggota.

3. Kenggotaan Majelis dipilih dan ditetapkan pengurus di tingkat masing- masing.

BAB XI

PERMUSYAWARATAN

Pasal 25

Musyawarah dalam organisasi PMII terdiri dari dari :

a. Kongres.

b. Musyawarah Pimpinan Nasional (Muspimnas).

c. Musyarah Kerja Nasional (Muskernas).

d. Konferensi Koordinator Cabang (Konkorcab).

e. Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspimda).

f. Musyawarah Kerja Koordinator Cabang (Musker Korcab).

g. Konferensi Cabang (Konfercab).

h. Musyawarah Pimpinan Cabang (Muspincab).

i. Rapat Kerja Cabang (Rakercab).

j. Rapat Tahunan Komisariat (RTK).

k. Rapat Tahunan Anggota Rayon (RTAR).

l. Kongres Luar Biasa (KLB).

m. Konferensi Koorcab Luar Biasa (Konkorcab LB).

n. Konferensi Cabang Luar Biasa(Konfercab LB).

o. Rapat Tahunan Komisariat Luar Biasa(RTK LB).

p. Rapat Tahunan Anggota Rayon Luar Biasa(RTAR LB).

Pasal 26

Kongres

1. Kongres merupakan forum musyawarah tertinggi dalam organisasi.

2. Kongres dihadiri oleh utusan cabang dan peninjau.

3. Kongres diadakan tiap dua tahun sekali.

4. Kongres syah apabila dihadiri oleh sekurangnya separuh lebih satu dari jumlah cabang yang sah.

5. Kongres memiliki kewenangan:

a. Menetapkan/merubah AD/ART PMII.

b. Menetapkan dan merubah NDP PMII.

c. Menetapkan paradigma gerakan PMII.

d. Menetapkan strategi pengembangan PMII

e. Menetapkan kebijakan umum dan GBHO.

f. Menetapkan sistem pengkaderan PMII.

g. Menetapkan Ketua Umum dan Tim Formatur.

h. Memilih dan menetapkan Ketua KOPRI PB PMII dan formatur.

i. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi.

Pasal 27

Musyawarah Pimpinan Nasional

1. Muspim adalah forum tertinggi atau institusi tertinggi setelah kongres.

2. Muspim dihadiri oleh semua Pengurus Besar, PB KOPRI dan Ketua Umum PKC, PKC KOPRI dan Ketua Umum PC serta PC KOPRI.

3. Muspimnas diadakan paling sedikit satu kali dalam satu periode kepengurusan.

4. Muspimnas menghasilkan ketetapan organisasi dan PO (Peraturan Organisasi).

5. Muspimnas membentuk Badan Pekerja Kongres.

Pasal 28

Musyawarah Kerja Nasional

1. Mukernas dilaksanakan oleh PB PMII.

2. Mukernas dilaksanakan setidaknya satu kali atau lebih selama satu periode.

3. Peserta Mukernas adalah Pengurus Harian PB dan lembaga-lembaga.

4. Mukernas memiliki kewenangan: membuat dan menetapkan action plan berdasarkan program kerja yang diputuskan di Kongres.

Pasal 29

Konferensi Koorcab

1. Dihadiri oleh utusan cabang.

2. Dapat berlangsung apabila dihadiri oleh 2/3 dari jumlah cabang yang sah.

3. Diadakan setiap 2 tahun sekali.

4. Konferkoorcab memiliki wewenang.

a. Menyusun program kerja koorcab dalam rangka pelaksanaan program dan kebijakan PMII.

b. Menilai laporan pertanggung jawaban PKC dan PKC KOPRI.

c. Memilih ketua umum koorcab dan tim formatur.

d. Memilih dan menetapkan Ketua KOPRI PKC PMII.

Pasal 30

Musyawarah Pimpinan Daerah

1. Musyawarah Pimpinan Daerah adalah forum tertinggi atau institusi tertinggi setelah Konferkoorcab.

2. Musyawarah Pimpinan Daerah dihadiri semua PKC, PKC KOPRI dan Ketua Umum PC dan PC KOPRI yang berada dalam wilayah koordinasinya.

3. Musyawarah Pimpinan daerah diadakan paling sedikit enam bulan sekali, sebelum pelaksanaan Muspimnas.

4. Musyawarah Pimpinan Daerah memiliki kewenangan:

a. Menetapkan dan merubah peraturan organisasi yang mengikat kondisi lokal, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

b. Evaluasi program selama satu semester baik bidang internal maupun eksternal.

c. Mengesahkan laporan organisasi dari berbagai wilayah koordinasi.

Pasal 31

Musyawarah Kerja Koorcab

1. Musker Koorcab dilaksanakan oleh PKC paling sedikit satu kali dalam masa kepengurusan.

2. Muker Koorcab berwenang merumusken action plan berdasarkan program kerja yang diputuskan di konkorcab.

Pasal 32

Konferensi Cabang

1. Konfercab adalah forum musyawarah tertinggi di tingkat cabang.

2. Konferensi dihadiri oleh utusan komisariat dan rayon.

3. Apabila cabang dibentuk berdasarkan ART pasal 15 ayat 3 maka konfercab dihadiri oleh setengah anggota yang ada ditambah satu.

4. Konfercab dianggap sah apabila dihadiri oleh 2/3 peserta atau suara yang sah.

5. Konfercab diadakan satu tahun sekali.

6. Konfercab memiliki wewenang.:

a. Menyusun program kerja cabang dalam rangka pelaksanaan program kerja umum dan kebijakan PMII.

b. Menilai Laporan Pertannggung jawaban pengurus PC dan PC KOPRI.

c. Memilih ketua umum dan formatur.

d. Memilih dan menetapkan Ketua KOPRI PC PMII dan formatur.

Pasal 33

Musyawarah Pimpinan Cabang

1. Musyawarah Pimpinan Cabang adalah forum tertinggi atau institusi tertinggi setelah konfercab.

2. Musyawarah Pimpinan Cabang dihadiri semua PC dan Ketua Umum PK dan Ketua Umum Rayon.

3. Musyawarah Pimpinan Cabang diadakan paling sedikit empat bulan sekali, sebelum pelaksanaan Muspimda.

4. Musyawarah Pimpinan Cabang memiliki kewenangan:

a. Menetapkan dan merubah peraturan organisasi yang menyangkut kondisi lokal, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

b. Evaluasi program Pengurus Cabang selama catur wulan.

c. Mengesahkan laporan organisasi dari PK dan Pengurus Rayon.

Pasal 34

Rapat Kerja Cabang

1. Menyusun dan menetapkan action plan selama satu periode berdasarkan hasil dari Konfercab.

2. Rakercab dilaksanakan PC.

3. Peserta Mukercab adalah seluruh pengurus harian dan badan-badan di lingkungan PC.

Pasal 35

Rapat Tahunan Komisariat

1. RTK adalah forum musyawarah tertinggi di tingkat komisariat

2. RTK dihadiri oleh utusan-utusan rayon-rayon

3. Apabila Komisariat dibentuk berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam pasal 16 ayat 3 maka RTK dihadiri oleh anggota komisariat

4. RTK berlangsung dan dianggap sah apabila dihadiri minimal 2/3 rayon yang sah

5. RTK diadakan satu tahun sekali

6. RTK memiliki wewenang :

a. Menyusun program kerja komisariat dalam rangka pelaksanaan program kerja umum dan kebijakan PMII.

b. Menilai Laporan Pertanggungjawaban pengurus komisariat.

c. Memilih ketua komisariat dan tim formatur.

Pasal 36

Rapat Tahunan Anggota Rayon

1. RTAR dihadiri oleh Pengurus Rayon dan anggota PMII dilingkungannya.

2. Diadakan setahun sekali.

3. Dapat berlangsung dan dianggap sah apabila dihadiri minimal 2/3 jumlah anggota.

4. Menyusun program kerja rayon dalam rangka penjabaran program dan pelaksanaan program umum dan kebijakan PMII.

5. Menilai laporan kegiatan pengurus rayon.

6. Memilih ketua dan tim formatur.

7. Setiap satu anggota mempunyai satu suara.

Pasal 37

Kongres Luar Biasa (KLB)

1. KLB merupakan forum yang setingkat dengan Kongres.

2. KLB diadakan apabila terdapat pelanggaran terhadap Konstitusi (AD/ART dan /atau Peraturan Organisasi) yang dilakukan oleh Pengurus Besar.

3. Ketentuan pelanggaaran Konstitusi ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi PMII, yang akan diatur dalam peraturan organisasi.

4. KLB diadakan atas usulan 2/3+1 dari jumlah cabang yang sah.

5. Sebelum diadakan KLB, setelah syarat sebagaimana disebut dalam point 2 dan 3 terpenuhi, kepengurusan PB diambil alih oleh Majelis Pembina Nasional (Mabinas), yang kemudian membentuk panitia KLB yang terdiri dari unsur Mabinas dan cabang-cabang.

Pasal 38

Konferensi Koordinator Cabang Luar Biasa (Konkoorcab-LB)

1. Konkorcab-LB merupakan forum yang setingkat dengan Konkoorcab.

2. Konkoorcab-LB diadakan apabila terdapat pelanggaran terhadap Konstitusi (AD/ART dan /atau Peraturan Organisasi) yang dilakukan oleh Pengurus Koordinator Cabang.

3. Ketentuan pelanggaaran Konstitusi ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi PMII, yang akan diatur dalam peraturan organisasi.

4. Konkoorcab-LB diadakan atas usulan 2/3 dari jumlah cabang yang sah.

5. Sebelum diadakan Konkoorcab-LB, setelah syarat sebagaimana disebut dalam poin 2 dan 3 terpenuhi, kepengurusan Korcab didomisioner dan diambil alih oleh Pengurus Besar, yang kemudian membentuk panitia Konkoorcab-LB yang terdiri dari unsur PB dan cabang-cabang.

Pasal 39

Konferensi Cabang Luar Biasa (Konpercab- LB)

1. Konpercab-LB merupakan forum yang setingkat dengan Konpercab.

2. Konpercab-LB diadakan apabila terdapat pelanggaran terhadap Konstitusi (AD/ART dan /atau Peraturan Organisasi) yang dilakukan oleh Pengurus Cabang.

3. Ketentuan pelanggaran Konstitusi ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi PMII, yang akan diatur dalam peraturan organisasi.

4. Konpercab-LB diadakan atas usulan 2/3 dari jumlah komisariat yang sah.

5. Sebelum diadakan Konpercab-LB, setelah syarat sebagaimana disebut dalam poin 2 dan 3 terpenuhi, kepengurusan Cabang didomisioner dan diambil alih oleh Pengurus Besar, yang kemudian membentuk panitia Konpercab-LB yang terdiri dari unsur Pengurus Korcab dan Komisariat-komisariat.

Pasal 40

Rapat Tahunan Komisariat Luar Biasa (RTK-LB)

1. RTK-LB merupakan forum yang setingkat dengan RTK.

2. RTK-LB diadakan apabila terdapat pelanggaran terhadap Konstitusi (AD/ART dan /atau Peraturan Organisasi) yang dilakukan oleh Pengurus Komisariat.

3. RTK-LB diadakan atas usulan 2/3 dari jumlah Rayon yang sah.

4. Ketentuan pelanggaaran Konstitusi ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi PMII, yang akan diatur dalam peraturan organisasi. Sebelum diadakan RTK-LB, setelah syarat sebagaimana disebut dalam poin 2 dan 3 terpenuhi, kepengurusan Komisariat didomisioner dan diambil alih oleh Pengurus Cabang, yang kemudian membentuk panitia RTK-LB yang terdiri dari unsur Pengurus Cabang danRayon-Rayon.

Pasal 41

Rapat Tahunan Anggota Rayon Luar Biasa (RTAR-LB)

1. RTAR-LB merupakan forum yang setingkat dengan RTAR.

2. RTAR-LB diadakan apabila terdapat pelanggaran terhadap Konstitusi (AD/ART dan /atau Peraturan Organisasi) yang dilakukan oleh Pengurus Rayon.

3. Ketentuan pelanggaaran Konstitusi ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi PMII, yang akan diatur dalam peraturan organisasi.

4. RTAR-LB diadakan atas usulan 2/3 dari jumlah anggota.

5. Sebelum diadakan RTAR-LB, setelah syarat sebagaimana disebut dalam poin 2 dan 3 terpenuhi, kepengurusan Rayon didomisioner dan diambil alih oleh Pengurus Cabang, yang kemudian membentuk panitia RTK-LB yang terdiri dari unsur Pengurus Komiasriat dan anggota Rayon.

Pasal 42

Penghitungan Anggota

1. Setiap anggota dianggap mempunyai bobot manakala telah ditetapkan oleh PB berdasarkan pelaporan organisasi yang disampaikan PKC dan PC.

2. Ketentuan pelaporan anggota akan ditentukan dalam peraturan organisasi.

Pasal 43

Quorum dan Pengambilan Keputusan

1. Musyawarah, konferensi dan rapat-rapat seperti tersebut dalam pasal 25 ART ini adalah sah apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah peserta.

2. Pengambilan keputusan pada dasarnya diusahakan sejauh mungkin secara musyawarah untuk mufakat dan apabila hal ini tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

3. Keputusan mengenai pemilihan seseorang dilaksanakan secara bebas dan rahasia.

4. Dalam hal pemilihan terdapat suara yang seimbang, maka pemilihan diulang kembali. Manakala dalam pemilihan kedua masih terdapat suara yang sama, maka akan ditentukan dengan mekanisme undi (qur’ah) yang dipimpin pimpinan sidang dengan asas musyawarah dan kekeluargaan.

PERUBAHAN DAN PERALIHAN

Pasal 44

Perubahan

1. Perubahan ART ini hanya dapat dilakukan oleh Kongres dan Referendum yang khusus diadakan untuk itu.

2. Keputusan ART baru sah apabila disetujui oleh 2/3 jumlah cabang yang sah.

Pasal 45

Peralihan

1. Apabila segala badan-badan dan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh ART ini belum terbentuk, maka ketentuan lama akan tetap berlaku sejauh tidak bertentangan dengan ART ini.

2. Untuk melaksanakan perubahan organisasi harus dibentuk penitia pembubaran, guna menyelesaikan segala sesuatu diseluruh jajaran organisasi.

3. Kekayaan PMII setelah pembubaran diserahkan kepada organisasi yang seas as dan setujuan.

BAB XII

PENUTUP

Pasal 46

1. Hal-hal yang belum diatur dalam ART ini akan ditetapkan oleh PB dalam peraturan Organisasi.

2. ART ini ditetapkan oleh Kongres sejak tanggal ditetapkan.

**** * ****

PENJELASAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan pasal 9 cukup jelas

pasal 10

a. Berjasa kepada organisasi adalah perhatian dan kontribusi kepada organisasi yang dilakukan secara intensif dan berulang-ulang dan/atau telah turut serta menyelamatkan organisasi dalam keadaan dan situasi tertentu dan/atau telah membantu memajukan, mengharumkan dan menyebar-luaskan nama baik organisasi kepada masyarakat dan dunia internasional.

b. Penghargaan dapat diberikan dalam bentuk sertifikat, cinderamata, bintang kehormatan dan medali.

pasal 11

a. Cukup Jelas

b. Non-aktif adalah pemberhentian sementara status pengurus atau anggota yang disebabkan karena berstatus sebagai pelanggar. Pengurus dan anggota yang berada dalam status non-aktif dilarang melakukan kegiatan dan/atau mengatas namakan organisasi dalam keadaan dan situasi apapun.

pasal 12-35

Cukup Jelas

pasal 36

e. (Mekanisme KLB)

Penandatanganan petisi dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- Bila telah terkumpul tanda tangan PC sekurang-kurangnya 50% + 1, selanjutnya dikirm utusan untuk menyampaikan petisi tersebut kepada Mabinas

- Mabinas diwajibkan untuk melakukan verifikasi tentang keabsahan petisi tersebut.

- Apabila petisi tersebut dinyatakan valid, Mabinas wajib membentuk kepanitiaan yang terdiri dari unsur Mabinas dan Pengurus Cabang.

- Selanjutnya Panitia mengagendakan waktu pelaksanaan dan mengundang PC untuk mengadakan KLB.

Deklarasi Tentang Hubungan Pancasila dengan Islam

2010-05-12T02:27:00.000-07:00

Bismillahirrahmanirrahim

1. Pancasila sebagai dasar dan falsafah Negara Republik Indonesia bukanlah agama, tidak dapat menggantikan agama dan tidak dapat dipergunakan untuk menggantikan kedudukan agama.

2. Sila "Ketuhanan Yang Maha Esa" sebagai dasar Negara Republik Indonesia menurut pasal 29 ayat 1 Undang Undang Dasar (UUD) 1945, yang menjiwai sila yang lain, mencerminkan tauhid menurut pengertian keimanan dalam Islam.

3. Bagi Nahdlatul Ulama (NU) Islam adalah akidah dan syariah, meliputi aspek hubungan manusia dengan Allah dan hubungan antara manusia.

4. Penerimaan dan pengamalan Pancasila merupakan perwujudan dari upaya umat Islam Indonesia untuk menjalankan syariat agamanya.

5. Sebagai kondisi dari sikap di atas, NU berkewajiban mengamankan pengertian yang benar tentang Pancasila dan pengamalannya yang murni dan konsekwen oleh semua pihak.

Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama

Situbondo,

16 Rabiul Awwal 1404 H / 21 Desember 1983 M

*Ket: Teks asli ditulis dalam bahasa Indonesia dengan huruf Arab Pegon

Bahtsul Masail tentang Hukum Merokok

2010-05-12T01:47:00.000-07:00

Sejak awal abad XI Hijriyah atau sekitar empat ratus tahun yang lalu, rokok dikenal dan membudaya di berbagai belahan dunia Islam. Sejak itulah sampai sekarang hukum rokok gencar dibahas oleh para ulama di berbagai negeri, baik secara kolektif maupun pribadi. Perbedaan pendapat di antara mereka mengenai hukum rokok tidak dapat dihindari dan berakhir kontroversi. Itulah keragaman pendapat yang merupakan fatwa-fatwa yang selama ini telah banyak terbukukan. Sebagian di antara mereka menfatwakan mubah alias boleh, sebagian berfatwa makruh, sedangkan sebagian lainnya lebih cenderung menfatwakan haram.

Kali ini dan di negeri ini yang masih dilanda krisis ekonomi, pembicaraan hukum rokok mencuat dan menghangat kembali. Pendapat yang bermunculan selama ini tidak jauh berbeda dengan apa yang telah terjadi, yakni tetap menjadi kontroversi.

Kontroversi Hukum Merokok

Seandainya muncul fatwa, bahwa korupsi itu hukumnya haram berat karena termasuk tindak sariqah (pencurian), maka semua orang akan sependapat termasuk koruptor itu sendiri. Akan tetapi persoalannya akan lain ketika merokok itu dihukumi haram. Akan muncul pro dari pihak tertentu dan muncul pula kontra serta penolakan dari pihak-pihak yang tidak sepaham. Dalam tinjauan fiqh terdapat beberapa kemungkinan pendapat dengan berbagai argumen yang bertolak belakang.

Pada dasarnya terdapat nash bersifat umum yang menjadi patokan hukum, yakni larangan melakukan segala sesuatu yang dapat membawa kerusakan, kemudaratan atau kemafsadatan sebagaimana termaktub di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai berikut:

Al-Qur'an :

وَلاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. البقرة: 195

Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. (Al-Baqarah: 195)

As-Sunnah :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ. رواه ابن ماجه, الرقم: 2331

Dari Ibnu 'Abbas ra, ia berkata ; Rasulullah SAW. bersabda: Tidak boleh berbuat kemudaratan (pada diri sendiri), dan tidak boleh berbuat kemudaratan (pada diri orang lain). (HR. Ibnu Majah, No.2331)

Bertolak dari dua nash di atas, ulama' sepakat mengenai segala sesuatu yang membawa mudarat adalah haram. Akan tetapi yang menjadi persoalan adalah apakah merokok itu membawa mudarat ataukah tidak, dan terdapat pula manfaat ataukah tidak. Dalam hal ini tercetus persepsi yang berbeda dalam meneliti dan mencermati substansi rokok dari aspek kemaslahatan dan kemafsadatan. Perbedaan persepsi ini merupakan babak baru munculnya beberapa pendapat mengenai hukum merokok dengan berbagai argumennya.

Seandainya semua sepakat, bahwa merokok tidak membawa mudarat atau membawa mudarat tetapi relatif kecil, maka semua akan sepakat dengan hukum mubah atau makruh. Demikian pula seandainya semuanya sepakat, bahwa merokok membawa mudarat besar, maka akan sepakat pula dengan hukum haram.

Beberapa pendapat itu serta argumennya dapat diklasifikasikan menjadi tiga macam hukum.

Pertama ; hukum merokok adalah mubah atau boleh karena rokok dipandang tidak membawa mudarat. Secara tegas dapat dinyatakan, bahwa hakikat rokok bukanlah benda yang memabukkan.

Kedua ; hukum merokok adalah makruh karena rokok membawa mudarat relatif kecil yang tidak signifikan untuk dijadikan dasar hukum haram.

Ketiga; hukum merokok adalah haram karena rokok secara mutlak dipandang membawa banyak mudarat. Berdasarkan informasi mengenai hasil penelitian medis, bahwa rokok dapat menyebabkan berbagai macam penyakit dalam, seperti kanker, paru-paru, jantung dan lainnya setelah sekian lama membiasakannya.

Tiga pendapat di atas dapat berlaku secara general, dalam arti mubah, makruh dan haram itu bagi siapa pun orangnya. Namun bisa jadi tiga macam hukum tersebut berlaku secara personal, dengan pengertian setiap person akan terkena hukum yang berbeda sesuai dengan apa yang diakibatkannya, baik terkait kondisi personnya atau kwantitas yang dikonsumsinya. Tiga tingkatan hukum merokok tersebut, baik bersifat general maupun personal terangkum dalam paparan panjang 'Abdur Rahman ibn Muhammad ibn Husain ibn 'Umar Ba'alawiy di dalam Bughyatul Mustarsyidin (hal.260) yang sepotong teksnya sebagai berikut:

لم يرد في التنباك حديث عنه ولا أثر عن أحد من السلف، ....... والذي يظهر أنه إن عرض له ما يحرمه بالنسبة لمن يضره في عقله أو بدنه فحرام، كما يحرم العسل على المحرور والطين لمن يضره، وقد يعرض له ما يبيحه بل يصيره مسنوناً، كما إذا استعمل للتداوي بقول ثقة أو تجربة نفسه بأنه دواء للعلة التي شرب لها، كالتداوي بالنجاسة غير صرف الخمر، وحيث خلا عن تلك العوارض فهو مكروه، إذ الخلاف القوي في الحرمة يفيد الكراهة

Tidak ada hadits mengenai tembakau dan tidak ada atsar (ucapan dan tindakan) dari seorang pun di antara para shahabat Nabi SAW. … Jelasnya, jika terdapat unsur-unsur yang membawa mudarat bagi seseorang pada akal atau badannya, maka hukumnya adalah haram sebagaimana madu itu haram bagi orang yang sedang sakit demam, dan lumpur itu haram bila membawa mudarat bagi seseorang. Namun kadangkala terdapat unsur-unsur yang mubah tetapi berubah menjadi sunnah sebagaimana bila sesuatu yang mubah itu dimaksudkan untuk pengobatan berdasarkan keterangan terpercaya atau pengalaman dirinya bahwa sesuatu itu dapat menjadi obat untuk penyakit yang diderita sebagaimana berobat dengan benda najis selain khamr. Sekiranya terbebas dari unsur-unsur haram dan mubah, maka hukumnya makruh karena bila terdapat unsur-unsur yang bertolak belakang dengan unsur-unsur haram itu dapat difahami makruh hukumnya.

Senada dengan sepotong paparan di atas, apa yang telah diuraikan oleh Mahmud Syaltut di dalam Al-Fatawa (hal.383-384) dengan sepenggal teks sebagai berikut:

إن التبغ ..... فحكم بعضهم بحله نظرا إلى أنه ليس مسكرا ولا من شأنه أن يسكر ونظرا إلى أنه ليس ضارا لكل من يتناوله, والأصل في مثله أن يكون حلالا ولكن تطرأ فيه الحرمة بالنسبة فقط لمن يضره ويتأثر به. .... وحكم بعض أخر بحرمته أوكراهته نظرا إلى ما عرف عنه من أنه يحدث ضعفا فى صحة شاربه يفقده شهوة الطعام ويعرض أجهزته الحيوية أو أكثرها للخلل والإضطراب.

Tentang tembakau … sebagian ulama menghukumi halal karena memandang bahwasanya tembakau tidaklah memabukkan, dan hakikatnya bukanlah benda yang memabukkan, disamping itu juga tidak membawa mudarat bagi setiap orang yang mengkonsumsi. ...Pada dasarnya semisal tembakau adalah halal, tetapi bisa jadi haram bagi orang yang memungkinkan terkena mudarat dan dampak negatifnya. Sedangkan sebagian ulama' lainnya menghukumi haram atau makruh karena memandang tembakau dapat mengurangi kesehatan, nafsu makan, dan menyebabkan organ-organ penting terjadi infeksi serta kurang stabil.

Demikian pula apa yang telah dijelaskan oleh Prof Dr Wahbah Az-Zuhailiy di dalam Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh (Cet. III, Jilid 6, hal. 166-167) dengan sepotong teks, sebagai berikut:

القهوة والدخان: سئل صاحب العباب الشافعي عن القهوة، فأجاب: للوسائل حكم المقاصد فإن قصدت للإعانة على قربة كانت قربة أو مباح فمباحة أو مكروه فمكروهة أو حرام فمحرمة وأيده بعض الحنابلة على هذا التفضيل. وقال الشيخ مرعي بن يوسف الحنبلي صاحب غاية المنتهى: ويتجه حل شرب الدخان والقهوة والأولى لكل ذي مروءة تركهما

Masalah kopi dan rokok; penyusun kitab Al-'Ubab dari madzhab Asy-Syafi'i ditanya mengenai kopi, lalu ia menjawab: (Kopi itu sarana) hukum, setiap sarana itu sesuai dengan tujuannnya. Jika sarana itu dimaksudkan untuk ibadah maka menjadi ibadah, untuk yang mubah maka menjadi mubah, untuk yang makruh maka menjadi makruh, atau haram maka menjadi haram. Hal ini dikuatkan oleh sebagian ulama' dari madzhab Hanbaliy terkait penetapan tingkatan hukum ini. Syaikh Mar'i ibn Yusuf dari madzhab Hanbaliy, penyusun kitab Ghayah al-Muntaha mengatakan : Jawaban tersebut mengarah pada rokok dan kopi itu hukumnya mubah, tetapi bagi orang yang santun lebih utama meninggalkan keduanya.

Ulasan 'Illah (reason of law)

Sangat menarik bila tiga tingkatan hukum merokok sebagaimana di atas ditelusuri lebih cermat. Kiranya ada benang ruwet dan rumit yang dapat diurai dalam perbedaan pendapat yang terasa semakin sengit mengenai hukum merokok. Benang ruwet dan rumit itu adalah beberapa pandangan kontradiktif dalam menetapkan 'illah atau alasan hukum yang di antaranya akan diulas dalam beberapa bagian.

Pertama; sebagian besar ulama' terdahulu berpandangan, bahwa merokok itu mubah atau makruh. Mereka pada masa itu lebih bertendensi pada bukti, bahwa merokok tidak membawa mudarat, atau membawa mudarat tetapi relatif kecil. Barangkali dalam gambaran kita sekarang, bahwa kemudaratan merokok dapat pula dinyaakan tidak lebih besar dari kemudaratan durian yang jelas berkadar kolesterol tinggi. Betapa tidak, sepuluh tahun lebih seseorang merokok dalam setiap hari merokok belum tentu menderita penyakit akibat merokok. Sedangkan selama tiga bulan saja seseorang dalam setiap hari makan durian, kemungkinan besar dia akan terjangkit penyakit berat.

Kedua; berbeda dengan pandangan sebagian besar ulama' terdahulu, pandangan sebagian ulama sekarang yang cenderung mengharamkan merokok karena lebih bertendensi pada informasi (bukan bukti) mengenai hasil penelitian medis yang sangat detail dalam menemukan sekecil apa pun kemudaratan yang kemudian terkesan menjadi lebih besar. Apabila karakter penelitian medis semacam ini kurang dicermati, kemudaratan merokok akan cenderung dipahami jauh lebih besar dari apa yang sebenarnya. Selanjutnya, kemudaratan yang sebenarnya kecil dan terkesan jauh lebih besar itu (hanya dalam bayangan) dijadikan dasar untuk menetapkan hukum haram. Padahal, kemudaratan yang relatif kecil itu seharusnya dijadikan dasar untuk menetapkan hukum makruh.

Hal seperti ini kemungkinan dapat terjadi khususnya dalam membahas dan menetapkan hukum merokok. Tidakkah banyak pula makanan dan minuman yang dinyatakan halal, ternyata secara medis dipandang tidak steril untuk dikonsumsi. Mungkinkah setiap makanan dan minuman yang dinyatakan tidak steril itu kemudian dihukumi haram, ataukah harus dicermati seberapa besar kemudaratannya, kemudian ditentukan mubah, makruh ataukah haram hukumnya.

Ketiga; hukum merokok itu bisa jadi bersifat relatif dan seimbang dengan apa yang diakibatkannya mengingat hukum itu berporos pada 'illah yang mendasarinya. Dengan demikian, pada satu sisi dapat dipahami bahwa merokok itu haram bagi orang tertentu yang dimungkinkan dapat terkena mudaratnya. Akan tetapi merokok itu mubah atau makruh bagi orang tertentu yang tidak terkena mudaratnya atau terkena mudaratnya tetapi kadarnya kecil.

Keempat; kalaulah merokok itu membawa mudarat relatif kecil dengan hukum makruh, kemudian di balik kemudaratan itu terdapat kemaslahatan yang lebih besar, maka hukum makruh itu dapat berubah menjadi mubah. Adapun bentuk kemaslahatan itu seperti membangkitkan semangat berpikir dan bekerja sebagaimana biasa dirasakan oleh para perokok. Hal ini selama tidak berlebihan yang dapat membawa mudarat cukup besar. Apa pun yang dikonsumsi secara berlebihan dan jika membawa mudarat cukup besar, maka haram hukumnya. Berbeda dengan benda yang secara jelas memabukkan, hukumnya tetap haram meskipun terdapat manfaat apa pun bentuknya karena kemudaratannya tentu lebih besar dari manfaatnya.

KH Arwani Faishal
Wakil Ketua Lembaga Bahtsul Masa’il PBNU

Ust. Nashori Anshor

2010-04-05T10:39:00.001-07:00

Ust. Syukri

2010-04-05T10:32:00.000-07:00

Ust. Shomadi

2010-04-05T10:29:00.000-07:00

Ust. Imron Nur Khoirot Al-Ushfuri

2010-04-05T10:07:00.000-07:00

KH. Ushfuri Anshor

2010-04-05T10:00:00.000-07:00

Taushiyah Gusdur

2010-03-30T01:13:00.000-07:00

Belajar Tashawuf Dengan Thoriqoh

2010-03-29T02:19:00.000-07:00

Sering kita dapati jika ada orang yang membaca atau mendengar istilah “tashawuf” maka dalam fikiran atau benak thariqah-1hatinya muncul suatu negative image, walau sebenarnya dia belum faham betul terhadap seluk beluk dunia itu. Tak pelak memang munculnya negative image tersebut karena dipicu oleh pengkonotasian jika orang – orang yang hidup dalam dunia tashawuf itu adalah orang – orang yang tidak dapat menerima suatu modernitas, fikirannya jumud (beku), pakaiannya dekil, miskin, hidup dalam keterbelakangan, senang dengan dunia mistik dsb. Sungguh jika pandangan tentang tashawuf seperti itu adalah pandangan yang perlu diluruskan.
Sebagian orang memang ada yang mendefinisikan tashawuf sebagai suatu aliran mistisme dalam islam. Tapi bagi yang telah mengerti tentang pokok – pokok ajaran islam, maka yang sebenarnya tashawuf itu adalah nama bagi istilah lain dari ilmu yang mempelajari tentang Ihsan.

Konon munculnya penamaan tersebut karena dahulu orang – orang yang berusaha mempraktekan tuntunan ihsan ini banyak yang memakai jubah wol yang dalam bahasa Arabnya disebut dengan istilah “shuf”. Pemakainya dinamakan “Shufi” dan perbuatannya disebut “Tashawwuf”.

Sebagaimana diketahui bahwa islam mengenal 3 pokok ajaran utama, yaitu Iman, Islam dan Ihsan. Ilmu yang mempelajari tentang Iman kemudian dikenal dengan sebutan Tauhid, Ushuluddin atau Aqidah. Sedang ilmu yang mempelajari tentang Islam disebut dengan Fiqh. Dan ilmu yang mempelajari tentang Ihsan disebut dengan Akhlak, Tashawuf atau Thariqah. Jadi jika merujuk pada hal ini, maka pemahaman yang menyatakan bahwa tashawuf itu adalah sebuah aliran “mistisme” dalam islam jelas amat keliru.

Untuk dapat mempraktekkan Ihsan secara benar dikenal ada dua manhaj yang dapat dipilih sesuai dengan tuntunan Rasulullah Saw. Pertama, berusaha senantiasa melakukan ibadah seolah – olah berada dihadapan Allah Swt. Kedua, berusaha senantiasa melakukan ibadah seolah – olah dilihat oleh Allah Swt. Dan inilah dua manhaj tashawuf yang benar. Jadi apabila ada penerapan tashawuf dengan tidak memakai salah satu diantara dua manhaj ini jelas telah terjadi penyimpangan system. Penyimpangan inilah yang tidak benar bukan tashawuf yang tidak benar. Karena tashawuf (baca ; Ihsan) itu juga mengikuti tuntunan Rasulullah Saw.

Pada prinsipnya tashawuf tidak boleh bertentangan dengan syari’at. Oleh karenanya selain asas yang dipakai, dua manhaj diatas dapat dijadikan sebagai sebuah parameter untuk menilai apakah faham tashawuf yang dijalankan oleh seorang muslim itu benar atau tidak. Jika bertentangan dengan syari’at pasti salah. Dan jika memakai salah satu diantara dua manhaj diatas, insyaallah sesuai dengan syari’at. Bila sesuai dengan syari’at maka itulah tashawuf yang tidak melenceng dari islam.

Memenej hati adalah bidang utama yang digarap dalam tashawuf. Oleh karenanya menurut para ulama ahli tashawuf, dzikir adalah amaliah yang mesti dijalani oleh para pelaku – pelakunya (salik). Karena dengan berdzikir maka seorang salik akan dapat ber-takhalli, tahalli dan tajalli.

Takhalli adalah upaya mengosongkan atau meminimalisir diri seseorang dari perbuatan akhlakul madzmumah (perilaku tercela) seperti dengki, iri, takabur dan beberapa penyakit batin lainnya. Sedangkan Tahalli adalah menghias diri dengan akhlakul mahmudah (perbuatan terpuji). Dan Tajalli yaitu mendekatkan diri pada Allah Swt.

Cara seseorang mengolah dzikir inilah yang dikenal dengan istilah Thariqah. Ada ungkapan tentang hal ini yang terkenal dari Al-Imam Al-Qusyairi yaitu “Al-Ashlu fit Thariq Adz-Dzikru”. Artinya ; substansi pokok dalam thariqah adalah dzikrullah. Oleh karenanya jika anda mendengar istilah Thariqah As-Syzadziliyyah maka seharusnya yang muncul pada pemahaman ialah berarti suatu tunutunan metode berdzikir menurut Al-Imam Abil Hasan As-Syadzili. Thariqah Qadiriyyah berarti cara berdzikir menurut tuntunan Al-Imam Abdul Qadir Al-Jilani. Demikian dan seterusnya. Penamaan metode dzikir itu biasanya dinisbatkan kepada seorang tokoh waliyullah yang terkenal dan telah mengajarkannya kepada murid – murid beliau.

Bagi pandangan ulama ahli tashawuf, upaya seseorang dalam mengosongkan atau meminimalisir dirinya dari perbuatan akhlakul madzmumah itu akan sulit berhasil jika dia tidak melazimkan dirinya dengan dzikrullah. Karena manusia secara kodrati telah diberi oleh Allah Swt dua buah tabiat. Yaitu tabiat Malakutiyyah (tabiat yang mendorong kearah ketaatan kepada perintah ilahi) dan tabiat Hayawaniyyah (tabiat yang mengarah kepada penentangan terhadap tuntunan ilahi). Oleh karenanya agar yang mengisi pada pribadinya adalah tabiat malakutiyyah maka itu adalah sesuatu yang bukan mudah. Dibutuhkan sekali hidayah dari Allah Swt. Dan upaya terbaik mengharapkan naungan hidayah dari Allah Swt adalah dengan jalan dzikrullah lalu istiqomah.

Disebutkan dalam Al-Qur’an, QS: Fushilat Ayat 30:

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلاَئِكَةُ أَلآتَخَافُوا وَلاَتَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ

Artinya, “Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan “Tuhan kami ialah Allah” kemudian mereka istiqomah (meneguhkan pendirian mereka), maka malaikat rahmat akan turun kepada mereka dengan mengatakan “Janganlah kamu takut dan bersedih. Dan bergembiralah kamu sekalian dengan jannah (surga) yang telah dijanjikan Allah kepadamu“. (AQ. Surat (41) Fushilat, A. 30).

Tashawuf tidak boleh bertentangan dengan syari’at. Oleh karenanya bagi ulama tashawuf muttashil (bersambung)-nya sanad dzikir dari pelaku sampai kepada shahibus syar’i yaitu Rasulullah Saw menjadi dianggap penting dan vital. Karena jika sanad dzikirnya tidak tasalsul (bersambung mata rantainya) sampai kepada Rasulullah Saw maka thariqah yang dijalaninya menjadi batal secara riwayah (batal demi hukum). Dan jika batal maka 3 buah faedah dzikir seperti yang telah disebut diatas tidak akan diperoleh oleh si dzakir (pelaku dzikir). Oleh karenanya jangan heran jika kita melihat ada beberapa orang yang mengaku menjalani thariqah akan tetapi kelakuannya masih buruk akhlak. Hal itu terjadi bukan tidak mungkin karena sanad mereka munqathi’ (terputus) serta tidak shahih, namun mereka mengaku sanadnya muttashil. Untuk itu berhati – hatilah memilih seorang mursyid (guru pembimbing). Lihat dulu backgroundnya, nasabnya, haliahnya dsb. Insyaallah dengan kehati – hatian dalam memilih maka kita akan dapat terminimalisir dari ketergelinciran.

NU Tidak Mungkin Lepas dari Politik

2010-03-26T07:42:00.000-07:00

Makassar, Jumat - 26 Maret 2010 20:43

Tokoh muda Nahdlatul Ulama (NU), Ali Masykur Musa, menyatakan bahwa NU tidak mungkin melepaskan diri dari politik karena kelahirannya tak lepas dari pergulatan politik.

"Sejarah NU selalu berkelindan dengan politik," kata Ali Masykur dalam bedah buku karyanya yang bertajuk "NU dan Moralitas Politik Bangsa" di arena Muktamar NU ke-32 di Asrama Haji Sudiang Makassar, Jumat.

Hanya saja, lanjut anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) itu, peran politik yang dijalankan NU bukan politik praktis melainkan politik tingkat tinggi (high politics), politik dalam ranah etis, moral dan norma.

Sayangnya, kata Ali Masykur, kini NU telah terseret ke arus politik praktis, dukung-mendukung, yang pada akhirnya justru mendelegitimasi organisasi Islam terbesar di Indonesia itu.

"Di Pilpres 2009, NU tidak punya kekuatan untuk ikut menjadi penentu kepemimpinan nasional. NU hanya jadi justivikator proses politik," katanya.

Ke masa depan, kata mantan politisi PKB itu, NU harus kembali memainkan peran strategis di politik etis.

Namun, lanjutnya, ada beberapa hal yang mesti dilakukan, menjaga independensi, mempertajam visi dan pengabdian di bidang sosial dan keagamaan serta meningkatkan sumber daya manusia NU.

"Kalau semua itu kuat, NU ke depan akan sangat didengar dan jadi panutan, termasuk oleh pengambil kebijakan," katanya.

Dalam buku terbarunya ini, Ali Masykur mencoba menganalisis sejumlah persoalan internal dan eksternal yang selama ini berkembang di tubuh NU.

“Buku ini disumbangkan agar menjadi khasanah intelektual yang bermanfaat, tidak saja pada pertumbuhan apresiasi warga NU terhadap jamiyyah NU, tapi juga pengembangan wawasan jamaah NU,” katanya.

Menurutnya, warna NU di kanvas politik tanah air telah sedemikian menonjol sejak kelahirannya hingga usianya yang ke 83. Selain dilatarbelakangi oleh factor persebaran jamaahnya yang berada di pelbagai pelosok negeri, juga disebabkan oleh keberanian jamiyyah NU dalam mengambil peran-peran stgrategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

NU memiliki kekuatan kompleks dalam merepresentasikan kekuasaan yang setidaknya mengakar dalam dua arus, yakni arus jamiyyah (organisatoris) dan arus jamaah (warga NU) yang biasa dikenal dengan sebutan tradisionalis dan kultural.

Dua kekuatan ini menjadi modal dasar bagi perannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan syarat mempertajam komitmen peningkatan kualitas pendidikan (SDM).

“Pendulum kembali ke aras pendidikan perlu disampaikan, suka atau tidak suka, terhadap eksistensi NU sebagai jamiyyah maupun sebagai bagian dari kultur masyarakat,” imbuhnya.

Fungsi dan peran pendidikan ini mesti dikembalikan agar eksistensi NU benar-benar terasa oleh masyarakat luas. “Jangan sampai idealitas kepenidikan NU ini terkikis hanya karena syahwat politik yang berlebihan,” terangnya.

Untuk itu, NU hanya memiliki dua pilihan, mengembalikan NU ke aras pendidikannya dan mempertajam komitmen sosialnya atau membiarkan NU menjadi jamiyyah besar yang kian kehilangan ruhnya.

“Saya berharap agar buku “saku” ini bias menjadi semacam cermin introspeksi dan wacana revitalisasi yang pantas direnungkan oleh jamaah NU, terutama bagi upaya menjayakan kembali eksistensi NU di masa mendatang. (mad)

Kriteria Orang Kafir Yang Boleh Diperangi

2010-03-15T08:05:00.000-07:00

Latar belakang

Kita sering menyaksikan pertiakaian antar etnis yang melibatkan dua agama, sebagaimana kasus Ambon. Sebagai rasa solidaritas, ada sebagian organisasi Islam yang mengirimkan bala bantuan kedaerah pertikaian untuk membantu saudara-saudaranya sesama muslim dan mereka menganggap hal tersebut adalah jihad fii sabilillah, sedangkan mereka tidak mengetahui secara mendetail apa yang melatar belakangi peperangan itu, karena kompleksnya permasalahan.

Pertanyaan :

a. Kriteria apa saja yang menjadi penyebab orang kafir boleh diperangi?

b. Dapatkah pertikaian yang dipicu oleh sentimen rasial (kedaerahan, kesukuan dan golongan), menjadi penyebab wajibnya jihad?

c. Apakah kewajiban jihad dibatasi oleh wilayah teritorial suatu daerah atau negara?

d. Jika terjadi pertiakaian antar agama pada suatu daerah atau negara, bolehkah warga muslim diluar daerah atau negara tersebut melakukan jihad tanpa ada izin dari pemerintah?

Rumusan jawaban:

a. Kriteria yang menjadi penyebab orang kafir boleh diperangi adalah kafir harbi (yaitu selain kafir musta’man, mu’ahad dan dzimmi) dan murtad

Pengambilan Ibarot (Referensi):

v التشريع الجنائى الإسلامى الجزء الأول ص:53 مؤسسة الرسالة

(الإهدار هو الإباحة ويقع على النفس الشخص أو على طرفه أو على ماله فإذا وقع الإهدار على نفس شخصخ ابيح جرحه أو قطعه أو قتله واذا وقع الاهدار على طرف شخص لم يبح من الشخص الا قطع هذا الطرف واذا وقع الإهدار على مال شخص ابيح ماله كإباحة مال الحربى والمقصود من هذا البحث إهدار الأشخاص لا إهدار الأموال . ونستطيع ان نعرف إهدار الشخص بأنه إباحة نفس الشخص أو طرفه كما نستطيع أن نعرف الشخص المهدر بأنه من أبيحت نفسه أو طرفه . علة الإهدار الواحيدة هى زوال عصمة الشخص وتزول العصمة إما بزوال سببها وإما بارتكاب الجرائم المهدرة . زوال العصمة بزوال سببها : القاعدة العامة فى الشريعة الإسلامية أن الدماء والأموال معصومة أى ليست مباحة وأساس العصمة إما الإيمان وإما الأمان .

ولأمان فى الشريعة الاسلامية على نوعين أمان مؤقت وأمان مؤبد – إلى أن قال- واذا كان اساس العصمة هو الإيمان والأمان فان العصمة تزول بزوال الأساس الذى قامت عليه فالمسلم تزول عصمته بردته وخروجه عن الاسلام والمستأمن والمعاهد والذمى ومن فى حكمهم تزول عصمتهم بانتهاء أمانهم ونقض عهدهم واذا زالت عصمتهم أصبحوا بزوالها حريين حكمهم حكم الحربى الذى لم يكتب عصمة واذا كانت العصمة تعنى تتحريم الدم والمال فإن زوالها يعنى اباحة الدم والمال وهذا هو الإهدار – إلى أن قال- وكما تزول أيضا بارتكاب الجرائم المهدرة والجرائم المهدرة هى الجرائم التى تجب عليها عقوبات مقدرة متلفة للنفس أو الطرف . إهـ

b. Pertikaian yang semata mata dilatar belakangi rasial tidak bisa menjadi penyebab wajibnya jihad.

v الفقه المنهجى الشافعى المجلد الثالث ص :483- 484 دار القلم دمشق

(الشروط التى تتعلق بالكفار) انما يجب على المسلمين الخروج لقتال الكفار على وجه الجهاد بعد ملاحظة الشروط التالية: ان لا يكون الكفار مستأمنين أو معاهدين أو من أهل الذمة . وذلك لقوله عز وجل فى المستأمنين " وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه " (التوبة :6) قال تبارك وتعالى فى حق المعاهد " وإما تخافن من قوم حيانة فانبد اليهم على سواء ان الله لا يحب الخائنين " (الأنفال:58) اى فاذا لم يجد بوادر الخيانة فلا يجوز نكث العهد وخرقه ومقاتلة أصحاب تلك العهود . قال عليه الصلاة السلام فى حرمة قتال أهل الذمة وقتلهم " من قتل رجلا من أهل الذمة لم يجد ريح الجنة وان ريحها ليوجد من مسيرة سبعين عاما " (رواه ابو داوود فى الجهاد) .

أن يسبق القتال تعريف لهم بالاسلام وشرح لحقيقته ورد لما قد يكون من شبه لهم فيه حتى إذا قامت بذلك عليهم الحجة ولم يتحولوا عن عنادهم قوتلوا على ذلك ودليل ذلك ارساله عليه الصلاة والسلام الرسائل والكتب الى الملوك والأمراء فى العلم يومئذ يعرفهم فيها بالاسلام ويشرح لهم جوهر رسالته التى أرسله الله بها الى العالمين ويأمرهم بالخضوع لهذا الاسلام والدخول فيه .

v أحكام القرآن والسنة ص : 311 – 312

أغراض الحرب فى الإسلام . الإسلام يرى أن الحرب سيئة فى نفسها لأن فيها هلاك خلق الله وتخريب ما تحتاج اليه الناس فى معاشيهم من نعم الله فهى شر كبير ولكن هذا الشر يتحمل للغاية الحميدة التى تبتغى من ورائه وهى إعلاء كلمة الله والقضاء على فساد المشركين وبغيهم وعدوانهم ومن أنعم النظر فى مومضوعات التى ورد فيها ذكر القتال فى القرآن الكريم يجد ان القتال لم يشرع الا لمقاصد شريفة ونمايات نبيلة . المقصد الأول : قتال من حاربوا الدعوة الإسلامية وقاوموا بوسائل العنف والقوة نشرها ووضعوا العقبات فى سبيلها لإحباطها وإطفاء نورها . المقصد الثانى قتال من اعتدوا على المسلمين فى أنفسهم وأموالهم وأوطانهم أو أى حق لهم . المقصد الثالث : قتال من ارتدوا عن الاسلام وانحازوا إلى مكان انفردوا به وتحصنوا فيه . المقصد الرابع : قتال فئة بغت من المسلمين وخرجت على جماعتهم وامتنعت عن طاعة إمامهم وعن تنفيذ أحكامهم وعن أداء ما عليهم من حقوق.

وهذه المقاصد الأربعة ترجع الى القتال دفاعا عن الدعوة الإسلامية أو عن حقوق المسلمين وكيانهم . وقد قاتل رسول الله وأصحابه دفاعا عن الدعوة وعن المسلمين وقاتل أبو بكر أهل الردة حفظا للدين. وقاتل على بن أبى طالب بعض الفئات التى بغت وتركت جماع المسلمين . محافظة على كيان الأمة . فالقتال المشروع فى الإسلام الذى يعتبر جهادا فى سبيل الله هو القتال لغرض من الأغراض السابقة . وعلى هذا فكل ما سوى هذه الأعراض الإنسانية النبيلة من القاصد المادية و الشخصية او النفعية او النفسية كالقتال للمغانم والإظهار القوة والشجاعة او للفخر اوللمحبة و العصبية أو للإنتقام و العدوان أو للرياء ..إلى أن قال.. قد حرم الإسلام الحرب من أجلها . لإنها لا يقصد بها إعلاء كلمة الله ولا طلب مرضاته . وذلك واضح من إضافة القتال أو الجهاد دائما الى سبيل الله . إهـ

c. Jika yang dimaksud adalah Insyaul jihad (memulai jihad) maka batas teritorial daerah atau negara tidak dipertimbangkan, sedang bila untuk menolong atau membantu maka dibatasi dengan masafatul qoshri.

v إعانة الطالبين الجزء الرابع ص: 197 حاشية

و تعين على من دون مسافة قصر منها أي من البلدة التي دخلوا فيها وإن كان في أهلهم كفاية لأنهم في حكمهم وكذا من كان على مسافة القصر إن لم يكف أهلها ومن يليهم فيصير فرض عين في حق من قرب وفرض كفاية في حق من بعد وحرم على من هو من أهل فرض الجهاد انصراف عن صف بعد التلاقي وإن غلب على ظنه أنه إذا ثبت قتل

قوله وتعين أي الجهاد قوله وإن كان في أهلهم الأولى في أهلها أي البلدة التي دخلوها ثم وجدت ذلك في بعض نسخ الخط قوله لأنهم في حكمهم أي لأن من كان دون مسافة القصر في حكم أهل البلدة التي دخلوها )قوله وكذا من كان الخ( أي وكذا يتعين الجهاد على من كان على مسافة القصر وقوله إن لم يكف أهلها أي البلدة التي دخلوها وقوله ومن يليهم أي ومن يلي أهل البلدة التي دخلوها وهم من على دون مسافة القصر )قوله فيصير( أي الجهاد وقوله فرض عين في حق من قرب أي وهم من على دون مسافة القصر )قوله وفرض كفاية( بالنصب معطوف على فرض عين أي ويصير فرض كفاية وقوله في حق من بعد أي وهم من على مسافة القصر ولا يظهر تفريع هذا على ما قبله إلا لو زاد بعد قوله وكذا على من كان على مسافة القصر بقدر الكفاية فيفهم منه حينئذ أنه لا يلزم جميعهم الخروج بل يكفي في سقوط الحرج عنهم خروج قوم منهم فيهم كفاية ولعل في كلامه سقطا من الناسخ وهو ما ذكر) قوله وحرم على من هو من أهل فرض الجهاد( خرج من هو ليس من أهله كمريض وامرأة فلا حرمة عليه بانصرافه وقوله انصراف عن صف خرج به ما لو لقي مسلم مشركين فإنه يجوز إنصرافه عنهما وإن طلبهما ولم يطلباه

v المجوع الجزء التاسع عشر ص: 267

v حاشيةالجمل الجزء الخامس ص : 180

d. Kalau pandangan Imam adalah Maslahah maka hukumnya makruh, kalau tidak lilmaslahah maka tidak makruh. Sedang untuk tentara tanpa izin Imam tidak boleh karna tentara posisinya sebagaimana orang sewaan (dibayar pemerintah).

v بجيرمى على المنهج الجزء الرابع ص: 252

(كره غزو بلا اذن إمام) بنفسه أو نائبه لانه أعرف بما فيه المصلحة نعم إن عطل الغزو وأقبل هو وجنده على الدنيا أو غلب على الظن أنه اذا استأذن لم يأذن أو كان الذهاب للإستئذان يفوت المقصود لم يكره (قوله إن عطل الغزو الخ) وينبغى الوجوب فى هذه . إه ط ب سم

v حاشية القليوبى الجزء الرابع ص: 217

(قوله بما فيه مصلحة) قيل محل هذا فى غير المرتزقة والا فيمتنع عليهم لأنهم بصدد مهمات الدين التى تعرض فلا يغزون بغير إذن الإمام .

v نهاية المحتاج الجزء الثامن ص: 60

v حاشية الجمل الجزء الخامس 192

Adab Memintakan Ampunan Bagi Jenazah

2010-03-13T05:36:00.000-08:00

Bagi masyarakat Nahdliyin, adab atau tatakrama/sopan santun adalah salah satu hal terpenting dalam pergaulan di antara sesama manusia. Karenanya, seorang Muslim harus mengerti sopan santun dalam pergaulan sehari-harinya, termasuk dalam tata cara berdoa.

Demikian juga bila seorang Muslim hendak memohankan ampunan bagi Muslim lainnya yang sudah meninggal kepada Allah SWT. Terutama bila sedang di muka umum. Seorang Muslim sebaiknya menghindari menggunakan kata-kata "atas segala kesalahan si mayit" secara langsung.

Demikian diterangkan oleh Ketua Pengurus Pusat Lembaga Dakwah nahdlatul Ulama (PP LDNU) KH AN. Nuril Huda kepada Jama'ah tahlil di Gedung PBNU untuk mendoakan Ketua PBNU alm. Rozy Munir, Rabu (24/2). Menurut Kiai Nuril, tidak ada seorang manusia pun yang sempurna, karenanya sudah tentu seseorang memiliki kesalahan.

"Maka hendaknya hindari kata-kata, yang menohok langsung kepada seseorang bahwa dirinya memiliki kesalahan. Tetapi gunakanlah kata-kata pengandaian seperti 'apabila, jika, bila, mungkin' dan lain sebagainya," terang Kiai Nuril.

Lebih lanjut Kiai Nuril menjelaskan, penggunaan kata-kata langsung yang menohok dapat menyakiti keluarga mayit, terutama bila si mayit adalah orang-orang yang dianggap bersalah dalam waktu-waktu dekatnya sebelum ia meninggal.

"Para ulama Ahlussunnah wal Jamaah telah menyampaikan ajaran Rasulullah SAW untuk mempersaksikan seorang mayit dengan kebaikannya. Dan karena hal inilah yang akan dipersaksikan di hadapan Allah. Karenanya, jangan malah mengungkit-ungkit kesalahan sesama saudara Muslim di hadapan jenazahnya sendiri," tandas Kiai Nuril.

Pada sementara kalangan, para juru bicara yang mewakili keluarga atau pembawa acara untuk doa-doa kepada seseorang yang telah meninggal dunia, lazim menggunakan kalimat, "semoga Allah menerima segala amal kebajikanya dan mengampuni segala kesalahan dan dosa-dosanya." Ungkapan seperti ini dicontohkan oleh Kiai Nuril sebagai kalimat yang tidak sopan.

"Akan menjadi lebih beradab,bertakrama dan tidak menyinggung perasaan keluarga si mayit bila dinyatakan dengan kalimat: Semoga Allah memberikan pahala berlipat ganda atas segala amal kebajikannya. Semoga Allah meridhoi kehidupan dan kepulangannya. Dan bila si fulan ini memiliki kesalahan dan kekhilafan, semoga Allah mengampunkannya," pungkas Kiai Nuril mengakhiri tausiyahnya. (min)

SHOLAWAT FATIH

2010-03-13T05:24:00.000-08:00

Sholawat Fatih ini merupakan kebanggaan tarekat Tijaniyah, adapun lafadz sholawat Fatih ini adalah

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلىَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْفَاتِحِ لِمَا أَغْلَقَ وَالْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ, نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ الْهَادِي إِلَى صِرَاطِكَ الْمَسْتَقِيْمِ وَعَلىَ آلِهِ حَقَّ قَدْرِهِ وَمِقْدَارُهُ عَظِيْمٌ

Artinya: “Ya Allah berikanlah shalawat kepada penghulu kami Nabi Muhammad yang membuka apa yang tertutup dan yang menutupi apa-apa yang terdahulu, penolong kebenaran dengan kebenaran yang memberi petunjuk ke arah jalan yang lurus. Dan kepada keluarganya, sebenar-benar pengagungan padanya dan kedudukan yang agung.”

Para pengikut tijaniyah berkeyakinan bahwa sholawat fatih ini adalah firman Allah yang disampaikan Nabi Muhammad sholallahu ‘alaihi wasallam kepada Syekh Ahmad bi Muhammab At Tijaniyah dalam keadaan mimpi dan juga dalam keadaan sadar dan keutamaan satu kali membaca sholawat fatih ini adalah 6 kali khatam Al Quran.

KILAS BALIK PERSIB MAUNG BANDUNG

2010-03-12T01:40:00.000-08:00

Sebelum bernama Persib, di Kota Bandung berdiri Bandoeng Inlandsche Voetball Bond ( BIVB ) pada sekitar tahun 1923. BIVB ini merupakan salah satu organisasi perjuangan kaum nasionalis. Tercatat sebagai Ketua Umum BIVB adalah Mr. Syamsudin yang kemudian diteruskan oleh putra pejuang wanita Dewi Sartika, yakni R. Atot.

Atot ini pulalah yang tercatat sebagai Komisaris daerah Jawa Barat yang pertama. BIVB memanfaatkan lapangan Tegallega didepan tribun pacuan kuda. Tim BIVB ini beberapa kali mengadakan pertandingan diluar kota seperti Yogyakarta dan Jatinegara Jakarta.

BIVB kemudian menghilang dan muncul dua perkumpulan lain yang juga diwarnai nasionalisme Indonesia yakni Persatuan Sepak Bola Indonesia Bandung ( PSIB ) dan National Voetball Bond ( NVB ).

Pada tanggal 14 Maret 1933, kedua perkumpulan itu sepakat melakukan fusi dan lahirlah perkumpulan yang bernama Persib yang kemudian memilih Anwar St. Pamoentjak sebagai Ketua Umum. Klub- klub yang bergabung kedalam Persib adalah SIAP, Soenda, Singgalang, Diana,Matahari, OVU, RAN, HBOM, JOP, MALTA, dan Merapi.

Di Bandung pun saat itu pun sudah berdiri perkumpulan sepak bola yang dimotori oleh orang- orang Belanda yakni Voetbal Bond Bandung & Omstreken ( VBBO). Perkumpulan ini kerap memandang rendah Persib. Seolah- olah Persib merupakan perkumpulan “ kelas dua “. VBBO sering mengejek Persib. Maklumlah pertandingan- pertandingan yang dilangsungkan oleh Persib dilakukan dipinggiran Bandung—ketika itu—seperti Tegallega dan Ciroyom.

Masyarakat pun ketika itu lebih suka menyaksikan pertandingan yang digelar VBBO. Lokasi pertandingan memang didalam Kota Bandung dan tentu dianggap lebih bergengsi, yaitu dua lapangan dipusat kota, UNI dan SIDOLIG.

Persib memenangkan “ perang dingin “ dan menjadi perkumpulan sepakbola satu- satunya bagi masyarakat Bandung dan sekitarnya.Klub- klub yang tadinya bernaung dibawah VBBO seperti UNU dan SIDOLIG pun bergabung dengan Persib. Bahkan VBBO kemudian menyerahkan pula lapangan yang biasa mereka pergunakan untuk bertanding yakni Lapangan UNI, Lapangan SIDOLIG ( kini Stadion Persib ), dan Lapangan SPARTA ( kini Stadion Siliwangi ). Situasi ini tentu saja mengukuhkan eksistensi Persib di Bandung.

Ketika Indonesia jatuh ke tangan Jepang. Kegiatan persepakbolaan yang dinaungi organisasi lam dihentikan dan organisasinya dibredel. Hal ini tidak hanya terjadi di Bandung melainkan juga diseluruh tanah air. Dengan sendirinya Persib mengalami masa vakum. Apalagi Pemerintah Kolonial Jepang pun mendirikan perkumpulan baru yang menaungi kegiatan olahraga ketika itu yakni Rengo Tai Iku Kai.

Tapi sebagai organisasi bernapaskan perjuangan, Persib tidak takluk begitu saja pada keinginan Jepang. Memang nama Persib secara resmi berganti dengan nama yang berbahasa Jepang tadi. Tapi semangat juang, tujuan dan misi Persib sebagai sarana perjuangan tidak berubah sedikitpun.

Pada masa Revolusi Fisik, setelah Indonesia merdeka, Persib kembali menunjukkan eksistensinya. Situasi dan kondisi saat itu memaksa Persib untuk tidak hanya eksis di Bandung. Melainkan tersebar diberbagai kota, sehingga ada Persib di Tasikmalaya, Persib di Sumedang, dan Persib di Yogyakarta.

Pada masa itu prajurit- prajurit Siliwangi hijrah ke ibukota perjuangan Yogyakarta. Baru tahun 1948 Persib kembali berdiri di Bandung, kota kelahiran yang kemudian membesarkannya.

Rongrongan Belanda kembali datang, VBBO diupayakan hidup lagi oleh Belanda ( NICA ) meski dengan nama yang berbahasa Indonesia Persib sebagai bagian dari kekuatan perjuangan nasional tentu saja dengan sekuat tenaga berusaha menggagalkan upaya tersebut. Pada masa pendudukan NICA tersebut, Persib didirikan kembali atas usaha antara lain, dokter Musa, Munadi, H. Alexa, Rd. Sugeng dengan Ketua Munadi.

Perjuangan Persib rupanya berhasil, sehingga di Bandung hanya ada satu perkumpulan sepak bola yakni Persib yang dilandasi semangat nasionalisme. Untuk kepentingan pengelolaan organisasi, decade 1950- an ini pun mencatat kejadian penting. Pada periode 1953- 1957 itulah Persib mengakhiri masa pindah- pindah secretariat. Walikota Bandung saat itu R. Enoch, membangunkan Sekretariat Persib di Cilentah.

Awal Persib memiliki gedung yang kini berada di Jalan Gurame, adalah upaya R. Soendoro, seorang overste replubiken yang baru keluar dari LP Kebonwaru pada tahun 1949. Pada waktu itu, melalui kepengurusan yang dipimpinnya, Soendoro menghadap kepada R. Enoch yang kebetulan kawan baiknya. Dari hasil pembicaraan, Walikota mendukung dan memberikan sebidang tanah di Jalan Gurame sekarang ini.

Pada saat itu, karena kondisi keuangan yang memprihatinkan, Persib tidak memiliki dana untuk membangun gedung, Soendoro kembali menemui Walikota dan menyatakan, “ Taneuh puguh deui, tapi rapat ditiungan ku langit biru,” kata Soendoro.
Akhirnya Enoch juga membantu membangun gedung yang kemudian mengalami dua kali renovasi. Kiprah Soendoro sendiri didunia sepak bola diteruskan putranya, antara lain, Soenarto, Soenaryono, Soenarhadi, Risnandar, dan Giantoro serta cucunya Hari Susanto.

Dalam menjalankan roda organisasi beberapa nama yang juga berperan dalam berputarnya roda organisasi Persib adalah Mang Andun dan Mang Andi. Kedua kakak beradik ini adalah orang lapangan Persib. Tugas keduanya, sekarang ini dilanjutkan oleh putra dan menantunya, Endang dan Ayi sejak 90-an. Selain juga staf administrasi Turahman.

Renovasi pertama dilakukan pada kepemimpinan Kol. CPM Adella ( 1953- 1963 ). Kini sekretariat Persib di Jalan Gurame itu sudah cukup representatif, apalagi setelah Ketua Umum H. Wahyu Hamijaya ( 1994- 1998 ) merenovasi gedung tersebut sehingga menjadi kantor yang memadai untuk mewadahi berbagai kegiatan kesekretariatan Persib.

Kemampuan Persib menjaga nilai- nilai dan tradisinya serta menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tentu tidak lepas dari figur Ketua Umum bukan hanya figur yang berkemampuan mengelola organisasi dalam artian agar organisasi itu terus hidup, melainkan juga figur yang mampu menggali potensi dan mengakomodasikan kekuatan yang ada, sehingga kiprah Persib dalam kancah sepakbola nasional terus berlangsung lewat berbagai karya Persib.

MATERI PARADIGMA KRITIS TRANSFORMATIF

2010-03-12T00:50:00.000-08:00

Apakah Paradigma itu?

Paradigma pertama kali diperkenalkan oleh Thomas Khun, seorang ahli fisika teoritik, dalam bukunya “The Struktur Of Scientific Revolution”, yang dipopulerkan oleh Robert Friederichs (The Sociologi Of Sociology; 1970), Lodhal dan Cardon (1972), Effrat (1972), dan Philips (1973).Sementara Khun sendiri, seperti ditulis Ritzer (1980) tidak mendefinisikan secara jelas pengertian paradigma. Bahkan menggunakan kata paradigma dalam 21 konteks yang berbeda. Namun dari 21 pengertian tersebut oleh Masterman diklasifikasikan dalam tiga pengertian paradigma.

Paradigma metafisik yang mengacu pada sesuatu yang menjadi pusat kajian ilmuwan.
Paradigma Sosiologi yang mengacu pada suatu kebiasaan sosial masyarakat atau penemuan teori yang diterima secara umum. Paradigma Konstrak sebagai sesuatu yang mendasari bangunan konsep dalam lingkup tertentu, misalnya paradigma pembangunan, paradigma pergerakan dll.

Masterman sendiri merumuskan paradigma sebagai “pandangan mendasar dari suatu ilmu yang menjadi pokok persoalan yang dipelajari (a fundamental image a dicipline has of its subject matter).Sedangkan George Ritzer mengartikan paradigma sebagai apa yang harus dipelajari, persoalan-persoalan apa yang mesti dipelajari, bagaimana seharusnya menjawabnya, serta seperangkat aturan tafsir sosial dalam menjawab persoalan-persoalan tersebut. Maka, jika dirumuskan secara sederhana sesungguhnya paradigma adalah “How to see the Word” semacam kaca mata untuk melihat, memaknai, menafsirkan masyarakat atau realitas sosial. Tafsir sosial ini kemudian menurunkan respon sosial yang memandu arahan pergerakan.

Apakah yang disebut Teori kritis?

Apa sebenarnya makna “Kritis”? Menurut kamus ilmiah populer, kritis adalah Tajam/tegas dan teliti dalam menanggapi atau memberikan penilaian secara mendalam. Sehingga teori kritis adalah teori yang berusaha melakukan analisa secara tajam dan teliti terhadap realitas. Secara historis, berbicara tentang teori kritis tidak bisa lepas dari MadzhabFrankfurt.

Dengan kata lain, teori kritis merupakan produk dari institute penelitian sosial, Universitas Frankfurt Jerman yang digawangi oleh kalangan neo-marxis Jerman. Teori Kritis menjadi disputasi publik di kalangan filsafat sosial dan sosiologi pada tahun 1961. Konfrontasi intelektual yang cukup terkenal adalah perdebatan epistemologi sosial antara Adorno (kubu Sekolah Frankfurt - paradigma kritis) dengan Karl Popper (kubu Sekolah Wina - paradigma neo positivisme/neo kantian). Konfrontasi berlanjut antara Hans Albert (kubu Popper) dengan Jürgen Habermas (kubu Adorno). Perdebatan ini memacu debat positivisme dalamsosiologi german, Habermas adalah tokoh yang berhasil mengintegrasikan metode analitis ke dalam pemikiran dialektis Teori Kritis. Teori kritis adalah anak cabang pemikiran marxis dan sekaligus cabang marxisme yang paling jauh meninggalkan Karl Marx (Frankfurter Schule).

Cara dan ciri pemikiran aliran Frankfurt disebut ciri teori kritik masyarakat “eine Kritische Theorie der Gesselschaft”. Teori ini mau mencoba memperbaharui dan merekonstruksi teori yang membebaskan manusia dari manipulasi teknokrasi modern. Ciri khas dari teori kritik masyarakat adalah bahwa teori tersebut bertitik tolak dari inspirasi pemikiran sosial Karl Marx, tapi juga sekaligus melampaui bangunan ideologis marxisme bahkan meninggalkan beberapa tema pokok Marx dan menghadapi masalah masyarakat industri maju secara baru dan kreatif, Beberapa tokoh Teori Kritis angkatan pertama adalah Max Horkheimer, Theodor Wiesengrund Adorno (musikus, ahli sastra, psikolog dan filsuf), Friedrich Pollock (ekonom), Erich Fromm (ahli psikoanalisa Freud), Karl Wittfogel (sinolog), Leo Lowenthal (sosiolog), Walter Benjamin (kritikus sastra), Herbert Marcuse (murid Heidegger yang mencoba menggabungkan fenomenologi dan marxisme, yang juga selanjutnya Marcuse menjadi “nabi” gerakan New Left di Amerika). Pada intinya madzhab Frankfurt tidak puas atas teori Negara Marxian yang terlalu bertendensi determinisme ekonomi. Determinisme ekonomi berasumsi bahwa perubahan akan terjadi apabila masalah ekonomi sudah stabil. Jadi basic strurtur (ekonomi) sangat menentukan supras truktur (politik, sosial, budaya, pendidikan dan seluruh dimensi kehidupan manusia). Kemudian mereka mengembangkan kritik terhadap masyarakat dan berbagai sistem pengetahuan. Teori kritis tidak hanya menumpukkan analisisnya pada struktur sosial, tapi teori kritis juga memberikan perhatian pada kebudayaan masyarakat (culture society).

Seluruh program teori kritis Madzhab Frankfurt dapat dikembalikan pada sebuah manifesto yang ditulis di dalam Zeischrift tahun 1957 oleh Horkheimer. Dalam artikel tentang “Teori Tradisional dan teori Kritik” (Traditionelle und KritischeTheorie) ini, konsep “Teori kritis” pertama kalinya muncul. Tokoh utama teori kritis ini adalah Max Horkheimer (1895-1973), Theodor Wiesengrund Adorno (1903-1969) dan Herbert Marcuse (1898-1979) yang kemudian dilanjutkan oleh Generasi kedua mazhab Frankfur, yaitu Jurgen Habermas yang terkenal dengan teori komunikasinya.
Diungkapkan Goerge Ritzer, secara ringkas teori kritis berfungsi untuk mengkritisi :
Teori Marxian yang deterministic yang menumpukan semua persoalan pada bidang ekonomi. Positivisme dalam Sosiologi yang mencangkok metode sains eksak dalam wilayah sosial-humaniora katakanlah kritik epistimologi.
Teori- teori sosiologi yang kebanyakan hanya memperpanjang status quo.
Kritik terhadap masyarakat modern yang terjebal pada irrasionalitas, nalar teknologis,nalar instrumental yang gagal membebaskan manusia dari dominasi.
Kritik kebudayaan yang dianggap hanya menghancurkan otentisitas kemanusiaan.
Madzhab Frankfrut mengkarakterisasikan berpikir kritis dengan empat hal :

1. Berpikir dalam totalitas (dialektis)

2. Berpikir empiris-historis

3. Berpikir dalam kesatuan teori dan praksis

4. Berpikir dalam realitas yang tengah dan terus bekerja (working reality).

Mereka mengembangkan apa yang disebut dengan kritik ideology atau kritik dominasi. Sasaran kritik ini bukan hanya pada struktur sosial namun juga pada ideologi dominan dalam masyarakat. Teori Kritis berangkat dari 4 (empat sumber) kritik yang dikonseptualisasikan oleh Immanuel Kant, Hegel, Karl Marx dan Sigmund Freud

Kritik dalam pengertian Kantian

Immanuel Kant melihat teori kritis dari pengambilan suatu ilmu pengetahuan secara subyektif sehingga akan membentuk paradigma segala sesuatu secara subyektif pula. Kant menumpukkan analisisnya pada aras epistemologis; tradisi filsafat yang bergulat pada persoalan “isi” pengetahuan. Untuk menemukan kebenaran, Kant mempertanyakan “condition of possibility” bagi pengetahuan. Bisa juga disederhanakan bahwa kitik Kant terhadap epistemologi tentang (kapasitas rasio dalam persoalan pengetahuam) bahwa rasio dapat menjadi kritis terhadap kemampuannya sendiri dan dapat menjadi ‘pengadilan tinggi’. Kritik ini bersifat transendental. Kritik dalam pengertian pemikiran Kantian adalah kritik sebagai kegiatan menguji kesahihan klaim pengetahuan tanpa prasangka.

Kritik dalam pengertian Hegelian

Kritik dalam makna Hegelian merupakan kritik terhadap pemikiran kritis Kantian. Menurut Hegel, Kant berambisi membangun suatu “meta-teori” untuk menguji validitas suatu teori. Menurut Hegel pengertian kritis merupakan refleksi-diri dalam upaya menempuh pergulatan panjang menuju ruh absolute. Hegel merupakan peletak dasar metode berpikir dialektis yang diadopsi dari prinsip tri-angle-nya Spinoza Diktumnya yang terkenal adalah therational is real, the real is rational. Sehingga, berbeda dengan Kant, Hegel memandang teori kritis sebagai proses totalitas berfikir. Dengan kata lain, kebenaran muncul atau kritisisme bisa tumbuh apabila terjadi benturan dan pengingkaran atas sesuatu yang sudah ada. Kritik dalam pengertian Hegel didefinisikan sebagai refleksi diri atas tekanan dan kontradiksi yang menghambat proses pembentukan diri-rasio dalam sejarah manusia

Kritik dalam pengertian Marxian

Menurut Marx, konsep Hegel seperti orang berjalan dengan kepala. Ini adalah terbalik. Dialektika Hegelian dipandang terlalu idealis, yang memandang bahwa, yang berdialektika adalah pikiran. Ini kesalahan serius sebab yang berdialektika adalah kekuatan-kekuatan material dalam masyarakat. Pikiran hanya refleksi dari kekuatan material (modal produksi masyarakat). Sehingga teori kritisbagi Marx sebagai usaha mengemansipasi diri dari penindasan dan elienasi yang dihasilkan oleh penguasa di dalam masyarakat. Kritik dalam pengertian Marxian berarti usaha untuk mengemansipasi diri dari alienasi atau keterasingan yang dihasilkan oeh hubungan kekuasaan dalam masyarakat.

Kritik dalam pengertian Freudian

Madzhab frankfrut menerima Sigmun Freud karena analisis Freudian mampu memberikan basis psikologis masyarakat dan mampu membongkar konstruk kesadaran dan pemberdayaan masyarakat. Freud memandang teori kritis dengan refleksi dan analisis psikoanalisanya. Artinya, bahwa orang bisa melakukan sesuatu karena didorong oleh keinginan untuk hidupnya sehingga manusia melakukan perubahan dalam dirinya. Kritik dalam pengertian Freudian adalah refleksi atas konflik psikis yang menghasilkan represi dan memanipulasi kesadaran. Adopsi Teori Kritis atas pemikiran Freudian yang sangat psikologistik dianggap sebagai pengkhianatan terhadap ortodoksi marxisme klasik.Berdasarkan empat pengertian kritis di atas, teori kritis adalah teori yang bukan hanya sekedar kontemplasi pasif prinsip-prinsip obyektif realitas, melainkan bersifat emansipatoris. Sedang teori yang emansipatoris harus memenuhi tiga syarat:
a. bersifat kritis dan curiga terhadap segala sesuatu yang terjadi pada zamannya.
b. berfikir secara historis, artinya selalu melihat proses perkembangan masyarakat.
c. tidak memisahkan teori dan praksis. Tidak melepaskan fakta dari nilai semata-mata untuk mendapatkan hasil yang obyektif.

Paradigma Kritis; Sebuah Sintesis Perkembangan Paradigma Sosial

William Perdue, menyatakan dalam ilmu sosial dikenal adanya tiga jenis utama paradigma:
1. Order Paradigm (Paradigma Keteraturan)

ELEMEN PARADIGMATIK	ASUMSI DASAR	TYPE IDEAL
Imajinasi sifat dasar manusia	Rasional, memiliki kepentingan pribadi, ketidakseimbangan personal dan berpotensi memunculkan dis integrasi sosial	Pandangan hobes mengenai konsep dasar Negara
Imajinasi tentang masyarakat	Consensus, kohesif/fungsional struktural, ketidakseimbangan sosial, ahistoris, konservatif, pro-status quo, anti perubahan	Negara Republic Plato
Imajinasi ilmu pengetahuan	Sistematic, positivistic, kuantitatif dan prediktif.	Fungsionalisme Auguste Comte, fungsionalisme Durkheim, fungsionalisme struktural Talcot Parson

Inti dari paradigma keteraturan adalah bahwa masyarakat dipandang sebagai sistem sosial yang terdiri dari bagian-bagian atau elemen-elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan sistemik. Asumsi dasarnya adalah bahwa setiap struktur sosial adalah fungsional terhadap struktur lainnya. Kemiskinan, peperangan, perbudakan misalnya, merupakan suatu yang wajar, sebab fungsional terhadap masyarakat. Ini yang kemudian melahirkan teori strukturalisme fungsional. Secara eksternal paradigma ini dituduh a historis, konservatif, pro-satus quo dan karenanya, anti-perubahan. Paradigma ini mengingkari hukum kekuasaan : setiap ada kekuasaan senantiasa ada perlawanan

2. Conflic Paradigm (Paradigma Konflik)

ELEMEN PARADIGMATIK	ASUMSI DASAR	TYPE IDEAL
Imajinasi sifat dasar manusia	Rasional,kooperatif, sempurna	Konsep homo feber hegel
Imajinasi tentang masyarakat	Integrasi sosial terjadi karena adanya dominasi, konflik menjadi instrument perubahan, utopia	Negara Republic plato
Imajinasi ilmu pengetahuan	Filsafat materialisme, histories, holistic, dan terapan	Materialisme historis marx

Secara konseptual paradigma Konflik menyerang paradigma keteraturan yang mengabaikan kenyataan bahwa : Setiap unsur-unsur sosial dalam dirinya mengandung kontradiksi-kontradiksi internal yang menjadi prinsip penggerak perubahan- Perubahan tidak selalu gradual; namun juga revolusioner- Dalam jangka panjang sistem sosial harus mengalami konflik sosial dalam lingkar setan (vicious circle) tak berujung pangkal Kritik itulah yang kemudian dikembangkan lebih lanjut menjadi paradigma konflik. Konflik dipandang sebagai inhern dalam setiap komunitas, tak mungkin dikebiri, apalagi dihilangkan. Konflik menjadi instrument perubahan.

3. Plural Paradigm (Paradigma plural)

ELEMEN PARADIGMATIK	ASUMSI DASAR	TYPE IDEAL
Imajinasi sifat dasar manusia	Manusia bertindak atas kesadaran subyektif, memiliki kebebasan menafsirkan realitas/aktif	Konsep kesadaran diri imanuel kant
Imajinasi tentang masyarakat	Struktur internal yang membentuk kesadaran manusia, kontrak sosial sebagai mekanisme control.	Konsep kontrak sosial J.J Rousseau
Imajinasi ilmu pengetahuan	Filsafat idealisme, tindakan manusia tidak dapat diprediksi	Metode Verstehen Weber

Dari kontras/perbedaan antara paradigma keteraturan dan paradigma konflik tersebut melahirkan upaya membangun sintesis keduanya yang melahirkan paradigma plural. Paradigma plural memandang manusia sebagai sosok yang independent, bebas dan memiliki otoritas serta otonomi untuk melakukan pemaknaan dan menafsirkan realitas sosial yang ada disekitarnya.

Terbentuknya Paradigma Kritis

Ketiga paradigma di atas merupakan pijakan-pijakan untuk membangun paradigma baru. Dari optic pertumbuhan teori sosiologi telah lahir Paradigma kritis setelah dilakukan elaborasi antara paradigma pluralis dan paradigma konflik. Paradigma pluralis memberikan dasar pada paradigma kritis terkait dengan asumsinya bahwa manusia merupakan sosok yang independent, bebas dan memiliki otoritas untuk menafsirkan realitas. Sedangkan paradigma konflik mempertajam paradigma kritis dengan asumsinya tentang adanya pembongkaran atas dominasi satu kelompok pada kelompok yang lain.. Apabila disimpulkan apa yang disebut dengan paradigma kritis adalah paradigma yang dalam melakukan tafsir sosial atau pembacaan terhadap realitas masyarakat bertumpu pada:

Analisis struktural: membaca format politik, format ekonomi dan politik hukum suatu masyarakat, untuk menelusuri nalar dan mekanisme sosialnya untuk membongkar pola dan relasi sosial yang hegemonik, dominatif, dan eksploitatif.
Analisis ekonomi untuk menemukan fariabel ekonomi politikbaik pada level nasional maupun internasional.

Analisis kritis yang membongkar “the dominant ideology” baik itu berakar pada agama, nilai-nilai adat, ilmu atau filsafat. Membongkar logika dan mekanisme formasi suatu wacana resmi dan pola-pola eksklusi antar wacana.
Psikoanalisis yang akan membongkar kesadaran palsu di masyarakat.
Analisis kesejarahan yang menelusuri dialektika antar tesis-tesis sejarah, ideologi, filsafat, aktor-aktor sejarah baik dalam level individual maupun sosial, kemajuan dan kemunduran suatu masyarakat.

Kritis dan Transformatif

Namun Paradigma kritis baru menjawab pertanyaan : struktur formasi sosial seperti apa yang sekarang sedang bekerja. Ini baru sampai pada logika dan mekanisme working-sistem yang menciptakan relasi tidak adil, hegemonik, dominatif, dan eksploitatif; namun belum mampu memberikan prespektif tentang jawaban terhadap formasi sosial tersebut; strategi mentransformasikannya; disinilah “Term Transformatif” melengkapi teori kritis.
Dalam perspektif Transformatif dianut epistimologi perubahan non-esensialis. Perubahan yang tidak hanya menumpukan pada revolusi politik atau perubahan yang bertumpu pada agen tunggal sejarah; entah kaum miskin kota (KMK), buruh atau petani, tapi perubahan yang serentak yang dilakukan secara bersama-sama. Disisi lain makna tranformatif harus mampu mentranformasikan gagasan dan gerakan sampai pada wilayah tindakan praksis ke masyarakat. Model-model transformasi yang bisa dimanifestasikan pada dataran praksis antara lain:

Transformasi dari Elitisme ke Populisme

Dalam model tranformasi ini digunakan model pendekatan, bahwa mahasiswa dalam melakukan gerakan sosial harus setia dan konsisten mengangkat isu-isu kerakyatan, semisal isu advokasi buruh, advokasi petani, pendampingan terhadap masyarakat yang digusur akibat adanya proyek pemerintah yang sering berselingkuh dengan kekuatan pasar (kaum kapitalis) dengan pembuatan mal-mal, yang kesemuanya itu menyentuh akan kebutuhan rakyat secara riil. Fenomena yang terjadi masih banyak mahasiswa yang lebih memprioritaskan isu elit, melangit dan jauh dari apa yang dikehendaki oleh rakyat, bahkan kadang sifatnya sangat utopis. Oleh karena itu, kita sebagai kaum intelektual terdidik, jangan sampai tercerabut dari akar sejarah kita sendiri. Karakter gerakan mahasiswa saat ini haruslah lebih condong pada gerakan yang bersifat horisonta.

Transformasi dari Negara ke Masyarakat

Model tranformasi kedua adalah transformasi dari Negara ke masyarakat. Kalau kemudian kita lacak basis teoritiknya adalah kritik yang dilakukan oleh Karl Marx terhadap G.W.F. Hegel. Hegel memaknai Negara sebagai penjelmaan roh absolute yang harus ditaati kebenarannya dalam memberikan kebijakan terhadap rakyatnya. Disamping itu, Hegel mengatakan bahwa Negara adalah satu-satunya wadah yang paling efektif untuk meredam terjadinya konflik internal secara nasional dalam satu bangsa. Hal ini dibantah Marx. Marx mengatakan bahwa justru masyarakatlah yang mempunyai otoritas penuh dalam menentukan kebijakan tertinggi. Makna transformasi ini akan sesuai jika gerakan mahasiswa bersama-sama rakyat bahu-membahu untuk terlibat secara langsung atas perubahan yang terjadi disetiap bangsa atau Negara.

Transformasi dari Struktur ke Kultur

Bentuk transformasi ketiga adalah transformasi dari struktur ke kultur, yang mana hal ini akan bisa terwujud jika dalam setiap mengambil keputusan berupa kebijakan-kebijakan ini tidak sepenuhnya bersifat sentralistik seperti yang dilakukan pada masa orde baru, akan tetapi seharusnya kebijakan ini bersifat desentralistik. Jadi, aspirasi dari bawah harus dijadikan bahan pertimbangan pemerintah dalam mengambil keputusan, hal ini karena rakyatlah yang paling mengerti akan kebutuhan, dan yang paling bersinggungan langsung dengan kerasnya benturan sosial di lapangan.

Transformasi dari Individu ke Massa

Model transformasi selanjutnya adalah transformasi dari individu ke massa. Dalam disiplin ilmu sosiologi disebutkan bahwa manusia adalah mahluk sosial, yang sangat membutukan kehadiran mahluk yang lain. Bentuk-bentuk komunalitas ini sebenarnya sudah dicita-citakan oleh para foundhing fathers kita tentang adanya hidup bergotong royong. Rasa egoisme dan individualisme haruslah dibuang jaung-jauh dari sifat manusia. Salah satu jargon yang pernah dikatakan oleh Tan Malaka (Sang Nasionalis Kiri), adalah adanya aksi massa. Hal ini tentunya setiap perubahan meniscayakan adanya power atau kekuatan rakyat dalam menyatukan program perjuangan menuju perubahan sosial dalam bidang apapun (ipoleksosbudhankam).

Paradigma Kritis Transformatif (PKT ) yang diterapkan di PMII?

Dari paparan diatas, terlihat bahwa PKT sepenuhnya merupakan proses pemikiran manusia, dengan demikian dia adalah sekuler. Kenyataan ini yang membuat PMII dilematis, karena akan mendapat tuduhan sekuler jika pola pikir tersebut diberlakukan. Untuk menghindari dari tudingan tersebut, maka diperlukan adanya reformulasi penerapan PKT dalam tubuh warga pergerakan. Dalam hal ini, paradigma kritis diberlakukan hanya sebagai kerangka berpikir dan metode analisis dalam memandang persoalan. Dengan sendirinya dia tidak dilepaskan dari ketentuan ajaran agama, sebaliknya justru ingin mengembalikan dan memfungsikan ajaran agama sebagaimana mestinya. PKT berupaya menegakkan harkat dan martabat kemanusiaan dari belenggu, melawan segala bentuk dominasi dan penindasan, membuka tabir dan selubung pengetahuan yang munafik dan hegemonik. Semua ini adalah pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Islam. Oleh karenanya pokok-pokok pikiran inilah yang dapat diterima sebagai titik pijak penerapan PKT di kalangan warga PMII.

[*] Disampaikan dalam diskusi kader Ulul Albab PMII Miftahul Huda

PC NU Subang Adakan Latihan Kepemimpinan Kader NU

2010-03-08T08:11:00.000-08:00

Subang, 07 Maret 2010

Sedikitnya 100 orang kader Nahdatul Ulama (NU) yang terdiri dari IPNU, PMII, GP ANSOR, Patayat NU dan Muslimat NU dari berbagai daerah di Kabupaten Subang, mengikuti Latihan Kepemimpinan NU bertempat di Aula PC NU Kabupaten Subang, Jalan Darmoharjo, Subang.
Pelatihan Kepemimpinan NU yang dilaksanakan selama dua hari (Sabtu-Minggu) itu, berthemakan “Memperkuat Sumber Daya manusia (SDM) NU Kabupaten Subang yang Mandiri dan Berkeberadaban”.
Ketua NU Kabupaten Subang KH Musyfik Amrullah, Lc., M.Si., dalam sambutannya mengatakan bahwa latihan kepemimpinan bagi kader NU Subang merupakan tujuan yang sangat mulia, dalam rangka era kepemimpinan NU ke depan.
Dikatakan Musyfik, seperti diketahui bahwa NU adalah lembaga atau ormas terbesar di Indonesia. Selama ini kader-kader NU ada dimana-mana baik di politisi, pengusaha maupun di lembaga pemerintahan baik tingkat pusat maupun daerah.
Langkah Pengurus NU Cabang Subang ke depan akan menyelesaikan gedung secretariat yang pembangunannya baru 30 %. Selain itu NU Subang juga akan membuka sekolah dilingkungan secretariat Pengurus Cabang NU Subang, diantaranya membuka SMA dan SMK Islam, ujar Musyfik Amrullah.
Sementara Rois NU Kabupaten Subang Drs. KH. Moch Musa Mutaqin, M.Si., yang juga Kakandepag Subang menghimbau agar para peserta mengikuti latihan dengan sebaik-baiknya, karena kedepan tidak ingin lagi kasus krisis kepemimpinan. Untuk itu para pemuda yang cerah harus menjadi pemimpin, katanya.
Para peserta latihan kepemimpinan NU, juga mendapat pengarahan diantaranya dari KH. DR. Masdar Farid Mashudi dari PBNU, tentang Rencana Strategis NU Tahun 2010-2015, serta menyongsong Satu Abad NU 2026.
Sedangkan HM Surjani Ichsan menyampaikan ceramah tentang Faham Aswaja serta pandangan insklusif serta aplikasi di daerah. Dan Otonomi daerah dan partisifasi masyarakat dalam kebijakan public disampaikan oleh H. Qomarudin Thaher (Wakil Ketua DPRD Jawa Barat).
Hari ini minggu, para peserta akan mendapatkan pengarahan dari DPRD Subang tentang “Tupoksi DPRD”, dan tentang Posisi dan peran setrategis ormas dalam kehidupan social kemasyarakatan disampaikan Kepala Kesbangpol Linmas Kab Subang, dan selanjutnya situasi sosail, ekonomi, pendidikan dan budaya di Kabupaten Subang akan disampaikan Sekda Kab Subang. (adang)

KESETARAAN GENDER

2010-02-22T05:56:00.000-08:00

Kesetaraan yang dimaksud adalah kondisi dan posisi yang menggambarkan kemitraan yang selaras, serasi dan seimbang antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh peluang/kesempatan dalam mengakses, partisipasi, control dan manfaat dalam pelaksanaan pembangunan serta menikmati hasil pembangunan dalam kehidupan keluarga, maupun dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Dilakukan upaya pemberdayaan perempuan, bukan suatu kecengengan, tetapi memang merupakan upaya yang mutlak dan wajib dilaksanakan oleh karena:

a. UUD menyebutkan bahwa setiap Warga Negara mempunyai hak yang sama baik dalam bidang sosial, politik, ekonomi maupun hukum

b. UU HAM juga menyatakanan bahwa laki-laki dan perempuan punya HAM yang tidak berbeda.

c. Tetapi faktanya kondisi dan posisi perempuan diberbagai bidang masih belum memadai.

d. Laki-laki dan perempuan harus berperan serta dalam pembangunan.

3. Masalah Tenaga Kerja

Bekerja merupakan hak manusia laki-laki dan perempuan untuk meningkatkan kesejahteraan dirinya. Bekerja dapat dilakukan pada sektor formal maupun informal. Tempat bekerja bisa di dalam negeri maupun di luar negeri. Pekerja di Luar negeri pun ada 2 kelompok yaitu yang legal dan illegal.

Persoalan yang dihadapi perempuan bekerja cukup banyak antara lain; perbedaan upah antara laki-laki dan perempuan dengan beban kerja yang sama, hak-hak perempuan berkaitan dengan kodratnya belum terpenuhi, pelecehan seksual dan lain-lain. Untuk pekerja di luar negeri, tidak diberikan gaji, kekerasan juga pelecehan seksual.

Berkaitan dengan persoalan diatas upaya yang dilakukan meliputi :

a. Pencegahan terjadinya permasalahan ketenagakerjaan
b. Perlindungan terhadap tenaga kerja perempuan

b. Dengan cara :

- Peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi
- Membantu perempuan akses pada modal (MOU-MOU dengan bank)
- Advokasi hak-hak buruh kepada perusahaan melalui asosiasi-asosiasi
- KIE di daerah kantong Pengiriman Tenaga Kerja
- Bekerja sama dengan departemen Tenaga Kerja dalam Penyusunan UU Perlindungan Tenaga Kerja

4. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Visi dari Pemberdayaan Perempuan adalah mewujudkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara. Faktanya kekerasan dalam rumah tangga masih sangat mernggejala.
Seringkali persoalan ini dianggap urusan domestic, tetapi saat ini telah dibahas di DPR dan hampir final UU penghapusan KDRT yang mengatur tentang pengertian KDRT, ruang lingkup hak, perlindungan serta sangsi pelanggaran KDRT.

5. Pornografi dan Pornoaksi

a. Pornografi bermasalah karena pada dasarnya, Pornografi adalah merupakan sebuah bentuk kejahatan terhadap nilai-nilai sosial. Pornografi secara sengaja merendahkan dan melecehkan kaum perempuan menjadi sekedar objek seks yang tidak bermartabat dan pantas dieksploitasi. Pornografi juga sangat mungkin mendorong desakralisasi seks yang pada gilirannya menyebabkan setumpuk penyakit sosial, seperti AIDS dan penyakit menular seksual lainnya, perkosaan, kehamilan remaja, aborsi, perselingkuhan, perceraian, hidup bersama tanpa ikatan pernikahan, pelacuran dan homoseksual/ lesbian, dlsbnya.

b. Pornografi dan pornoaksi di media massa telah merembak dan menjadi masalah yang meresahkan masyarakat karena ditengarai dapat mempengaruhi perkembangan moral dan mengarah kepada pengabaian terhadap norma agama dan norma yang berlaku di masyarakat. Kondisi ini sangat menghawatirkan terhadap pertumbuhan generasi muda yang mengarah kepada pergaulan bebas, maraknya pesta-pesta seks dikalangan orang dewasa dan remaja.

c. Sebagai ilustrasi di Indonesia pornografi perlu mendapat perhatian serius antara lain:
1) Adanya dampak bagi generasi muda adanya perilaku seks bebas usia dini, pelecehan seksual, penyimpangan dikaitkan dengan HIV/AIDS, prostitusi, dll (Yayasan AIDS Indonesia)
2) Peredaran VCD Porno dapat merusak masyarakat dan menjadi stimulan psikologis destruktif (BID, DIY, September 2002).
3) Data Polda DIY 2000 tentang pornografi : 1 kasus dengan 20 barang bukti, tahun 2001 meningkat menjadi 12 kasus dengan 523 barang bukti, tahun 2002 24 kasus dengan 2-4 barang bukti.
4) Penelitian baru-baru ini di Yogyakarta, Agustus 2002, dari 2000 responden mahasiswi hanya 0,18 % yang belum pernah melakukan kegiatan seksual termasuk masturbasi, sedangkan 97,05 % telah melakukan “intercourse” pranikah. 5,9 % prnah melakukan aborsi. (Penelitian Lembaga Studi Kemanusiaan serta Pusat Pelatihan Bisnis dan Humaniora)

Yang pernah dilakukan:
a. Menggerakakan masyarakat untuk membendung pornografi
b. Advokasi kepada media massa melalui pertemuan-pertemuan.
c. Penyiapkan RUU Anti Pornografi
d. Melakukan pemantauan pada bentuk pornografi pada media cetak maupun elektronik (Media Watch)

6. Kesejahteraan dan Perlindungan Anak

Negara Republik Indonesia telah meratifikasi The Convention on The Rights of the Child (CRC) atau Konvensi Hak-Hak Anak (KHA), sejak tahun 1990 melalui Kepres No. 36/1990. Dengan telah diratifikasinya CRC maka Indonesia mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk mengimplementasikannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Hak-hak anak yang telah disepakati dalam KHA adalah:
a. Hak sipil dan kebebasan;
b. Hak mendapatkan lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
c. Hak memperoleh pelayanan kesehatan
d. Hak memperoleh pendidikan;
e. Hak mendapatkan perlindungan khusus;

Melalui Kepres 101/2001, Kementerian Pemberdayaan Perempuan mendapat mandat bahwa kesejahteraan dan perlindungan anak berada dibawah koordinasi KPP.
Untuk mengimplementasikan hak-hak anak tersebut, pemerintah/Negara RI telah memiliki Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Undang-Undang ini didasari oleh 4 prinsip utama KHA, yaitu:
a. Non diskriminasi
b. Kepentingan terbaik bagi anak
c. Hak untuk hidup dan berkembang
d. Berpartisipasi

REKAYASA SOSIAL DI INDONESIA

2010-02-22T05:43:00.000-08:00

Dalam dunia pemaknaan, engineering akan lebih dikenal sebagai sebuah diksi dari dunia sains dan teknologi. Istilah mengacu kepada suatu proses rancang bangun yang disengaja dan direncanakan dengan cara dan teknik tertentu untuk mendapatkan sebuah hasil (berupa produk maupun karya) yang diinginkan.

Dalam konteks sosial, pemakaian istilah engineering pernah disosialisasikan misalnya oleh Jalaludin Rahmat dalam bukunya Rekayasa Sosial, Reformasi atau Revolusi. Dalam buku ini engineering diartika sebagai sebuah rekayasa. Dalam konteks sosial ini engineering bisa dimaknai sebagai sebuah proses perancangan kondisi social seperti yang diinginkan (das sollen). Misi dalam proses ini jelas yaitu wujudnya kondisi sosial yang diharapkan. Keinginan untuk merancang kondisi sosial ini muncul ketika kondisi faktual (das sein) berjalan tidak seperti apa yang diharapkan. Atau dalam kata lain terdapat gap antara kondisi yang diinginkan (das sollen) dengan kondisi faktual (das sen). Dengan kondisi ini maka sebuah proses engineering dalam konteks sosial (yang bisa disebut juga sebagai social engineering) bisa disebut sebagai bagian dari disiplin aktifitas perubahan sosial.

Social Engineering vis a vis Unplanned Social Change

Kalau kita perhatikan dinamika sosial yang terjadi ditengah masyarakat, maka kita akan dapati perubahan selalu berjalan seiring dengan dinamika itu. Tanpa kita duga dan kita rencanakan banyak terjadi perubahan dalam masyarakat. Misalnya dalam masyarakat Minangkabau. Dahulu ada semacam atauran tidak tertulis dalam masyarakat bahwa setiap anak lelaki yang telah baligh harus ditempa di Surau (semacam langgar kalau di Jawa). Mereka belajar Al Quran disana dan juga Pencak Silat. Surau juga merupakan tempat yang paling sering mereka jadikan sebagai tempat beristirahat dimalam hari. Tapi pada kurun waktu terakhir ini, budaya seperti ini tidak lagi dilakoni oleh anak-anak muda yang baru baligh. Surau pun sering lebih sering kosong melompong.

Perubahan sosial semacam ini dapat disebut sebagai perubahan sosial yang tidak direncanakan (unplanned social change). Ciri utama perubahan semacam ini yaitu terjadi secara terus menerus dan perlahan-lahan tanpa ada yang mengarahkan dan merencanakan. Perubahan model begini lebih sering merupakan akibat perkembangan teknologi, pengetahuan dan globalisasi.

Berbeda dengan Social Engineering, seperti yang kita bahas diatas perubahan model ini adalah perubahan yang disengaja, direncanakan dan memiliki cara dan teknik tertentu (yang bisa juga disebut sebagai metodologi). Selain itu perubahan ini juga menentukan disain akhir dari proses perubahan yang dilakukan.

Dengan melihat kondisi perubahan diatas, dalam konteks pergerakan yang menginginkan adanya perubahan masyarakat menuju kondisi yang lebih baik tentulah model perubahan yang terencana yang menjadi concern kita. Karena ketika kita menetapkan akan mewujudkan masyarakat yang lebih baik, maka sesungguhnya kita telah menetapkan sebuah disain akhir dari proses yang akan kita lakukan, dan ini merupakan karakter khas dari social engineering.

Problem Sosial dan Problem Individu

Terkait dengan Sosial Engineering, kita perlu memahami apa yang disebut problem sosial dan problem individu. Sebuah proyek sosial engineering ditetapkan karena adanya kondisi factual yang tidak seperti apa yang diharapkan. Seperti misalnya ada keinginan kita untuk memiliki sebuah institusi pemerintahan dan system yang betul menegakkan hukum, yang bebas dari intervensi asing dan mampu mensejahterakan masyarakat. Namun faktanya ternyata system kita adalah mandul dalam penegakkan hukum, selalu diintervensi asing dan gagal dalam mensejahterakan masyarakat. Maka disini ada ketidak sesuaian antara yang ideal (yang diharapkan) dengan hal yang real (factual). Dipandang dari sudut hal yang ideal, kondisi real yang seperti ini disebut sebagai sebuah masalah sosial atau problem sosial.
Maka sebuah “proyek” Social Engineering (sepertinya bisa juga kita sebagai rancang bangun sosial) adalah sebuah proyek yang diluncurkan sebagai sebuah upaya dan proses untuk mengentaskan permasalahan sosial atau problem sosial.
Dalam masyarakat selain terdapat problem sosial seperti yang kita contohkan, terdapat pula problem personal atau problem individu. Dalam menyelesaikan kasus atau masalah individui maka tentu tidak sama dengan menyelesaikan probem sosial. Akan terdapat perbedaan dari segi sasaran atau objek yang akan dirubah atau diselesaikan dan dari segi cara yang dipakai untuk merubah masalah tersebut.

Bagi sebuah problem individual tentu objeknya adalah individual atau personal, karena permasalahan yang terjadi skalanya adalah perorangan. Contoh permasalahan individu adalah kebodohan seorang anak. Maka untuk menyelesaikan masalah si anak tadi cukup meneliti keadaan si anak itu saja, kalau secara intelektual dia normal maka cukup dengan menyuruh sang anak untuk belajar lebih giat misalnya, atau memasukkan si anak bimbingan belajar atau dengan memberi motivasi berprestasi kepada si anak.
Namun bagaimana kalau ternyata kebodohan anak ternyata dialami banyak anak? Nah, disinilah kemudian kita haruslah jeli, jika sebuah problem yang sepertinya masalah individual ternyata terjadi secara massif dan banyak hal itu tidak lagi dapat disebut sebagai masalah atau problem individual, tapi sudah tergolong sebagai sebuah problem sosial. Dan tentu dari segi cara yang dipakai untuk menyelesaikannya tidak bisa lagi dengan individual therapy, karena yang akan terselesaikan hanya permasalahan satu atau dua anak.

Pembedaan antara problem sosial dan problem individual harus betul-betul kita pahami, agar kita tidak salah dalam memberikan obat. Bukannya problemnya selesai, salah-salah malah kita kemudian menjadi bagian dari masalah nantinya.

Revolusi dan Reformasi

Sebagai sebuah proses, Social Engineering memiliki tujuan mewujudkan sebuah bangunan sosial yang baru. Dimana terjadi perubahan pada berbagai tatanan sosial, relasi kekuasaan, bentuk dan fungsionalisasi institusi dan lembaga, serta komponen-komponen lain yang merupakan bagian dari pembentuk sebuah kondisi sosial. Bahkan proses ini bisa mendisain sebuah system sosial yang sama sekali baru untuk menggantikan system lama yang sudah “berkarat” dan bikin susah.

Dari sini kemudian sebuah proses rancang bangun sosial bisa diarahkan kepada dua bentuk: revolusi atau reformasi. Pemilihan dari bentuk ini sangat tergantung dari :
1. Ideas atau pemikiran

2. Pemahaman tentang fakta masyarakat.

Bisa dikatakan ideas atau pemikiran merupakan basis utama konseptual dalam menentukan bentuk perubahan sosial yang kita tuju. Sebuah ideas atau pemikiran yang ideal akan mampu menjelaskan secara terperinci bangunan sosial yang ideal yang harus dirinci. Bahkan sebuah ideas yang paripurna bisa menerangkan metodologi yang harus ditempuh untuk mewujudkan sebuah perubahan sosial. Sebagai sebuah pemikiran, ideas tadi bisa bersumber dari dua hal, dari kemampuan atau kecerdasan intelektual dan dari wahyu.

Ketika harus Memilih : Revolusi atau Reformasi?

Jika kita betul-betul menguasai ideas tentang wujud ideal kondisi sosial yang kita inginkan maka kita telah memiliki semacam standar yang akan kita gunakan sebagai pembanding dengan kondisi actual dari masyarakat.

a. Memilih Revolusi

Revolusi adalah sebuah perubahan total. Ia tidak sekedar merubah perbagian dari komponen sosial. Revolusi diluncurkan untuk mengganti sebuah tatanan atau system. Penggantian berasal dari pemahaman yang mendalam terhadap fakta yang dialami masyarakat. Penggantian tatanan atau system harus berangkat dari sebuah kondisi bahwa problem sosial yang terjadi telah begitu akut dan sangat jauh menyimpang dari ideas yang dimiliki. Permasalahan utama yang kemudian menyebabkan munculnya ide revolusi adalah perkara asas yang diterapkan dalam sebuah system. Asas dalam sebuah system merupakan hal yang fundamental. Asaslah yang menentukan menentukan banyak hal dalam masyarakat, terutama peraturan dan undang-undang yang akan dijalankan oleh masyarakat. Rusaknya sebuah asas ibarat rusaknya akar dalam sebatang pohon, yang akan menyebabkan kerusakan pada keseluruhan bagian dari pohon. Kerusakan sebauah asas dalam sebuah system akan berakibat fatal. Akan terjadi kerusakan dan penyimpangan dalam sebagian besar aspek kehidupan masyarakat.

Disinilah dibutuhkan revolusi. Sasaran utama dari revolusi merubah asas dari sebuah system. Penyebutan dari asas adalah ideology. Perubahan ini akan mewujudkan sebuah konsekwensi berubahnya secara total relasi kekuasaan dan bentuk serta fungsi lembaga dan institusi. Dalam sebuah revolusi masyarakat betul-betula akan dibawa ke dalam sebuah “alam” yang betul-betul baru. Mengenai ini Piotr Sztompka sebagaiman yang dikutip Jalaludin Rahmat menyebutkan: Revolusi adalah manifestitasi perubahan yang paling spektakuler. Revolusi menengarai guncanagn fundamental dalam proses sejarah, membentuk kembali masyarakat dari dalam dan merancang lagi bangsa. Revolusi tidak membiarkan apapun seperti sebelumnya, revolusi menutup satu zaman dan membuka zaman baru. Pada saat revolusi masyarakat mengalami puncak perannya, ledakan potensi transformasi diri. Pada bangkitnya revolusi, masyarakat dan para anggotanya seakan-akan dihidupkan kembali, hampir dilahirkan kembali. Dalam pengertian ini, revolusi adalah tanda kesehatan sosial. Masih menurut Sztomka sebuah

Dalam dinamika sosial ada beberapa perubahan yang sering disebut-sebut sebagai revolusi, padahal tidak :

1. Kudeta (coup d`etat)

2. Pemberontakan

3. Mutiny (perlawanan), sebuah bentuk reaksi sosial berupa perlawanan tanpa disertai dengan visi yang jelas mengenai perubahan yang diperlukan

4. Perang saudara

5. Perang kemerdekaan

6. Kerusuhan sosial

Apa yang menyebabkan perubahan sosial tidak dapat dikatakan sebagai revolusi? Karena:

1. Skala perubahan terbatas, tidak sampai mencakup semua tahap dan dimensi masyarakat: ekonomi, politik, budaya, kehidupan sehari-hari dan bentuk serta fungsi lembaga
2. Perubahan tersebut tidak sampai mencapai akar atau inti dari konstitusi dan fungsi dari tahap dan dimensi masyarakat yang disebut diatas.

Dalam mewujudkan sebuah revolusi ada 3 hal yang harus terpenuhi:

1. Adanya ideology alternative

2. Adanya organisasi yang kuat yang menjadi pelaku utama

3. Penciptaan momentum

b. Memilih Reformasi

Semua adalah kebalikan dari revolusi. Reformasi hanya menyentuh beberapa dimensi saja dan tidak memerlukan perubahan asas. Sebuah reformasi dilakukan ketika yang bermasalah hanyalah sebatas kesalahan fungsi dari beberapa organ atau cabang saja. Reformasi dilakukan ketika asas yang berlaku masih sesuai dengan konsep dari ideas.

Polwil purwakarta cabut tersangaka kasus sapi gate

2010-01-22T05:53:00.000-08:00

Jumat, 20 Februari 2009 | 10:30 WIB

Purwakarta, Kompas - Penyidik Kepolisian Wilayah Purwakarta mencabut status tersangka bagi tiga orang dalam kasus dugaan korupsi program bantuan sapi di Kabupaten Subang tahun 2004. Hal itu dilakukan setelah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Jawa Barat mencabut hasil audit atas kerugian negara dalam kasus tersebut pada 19 November 2008. Wakil Kepala Polwil Purwakarta Ajun Komisaris Besar Tagam Sinaga mengungkapkan hal itu saat menjawab pertanyaan wakil pengunjuk rasa di Markas Polwil Purwakarta, Kamis (19/2).

Tiga orang yang dicabut status tersangkanya adalah Eep Hidayat, mantan bupati yang kini kembali menjabat Bupati Subang; Rahmat Solihin, mantan Kepala Dinas Sosial Subang; serta Syarif Hidayat, mantan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Peternakan.

Massa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Subang berunjuk rasa di Jalan RE Martadinata menuntut penuntasan kasus senilai Rp 2,422 miliar tersebut. Mereka menilai penyidikan kasus itu jalan di tempat.

Selain berorasi dan menggelar aksi teatrikal, massa menyerahkan papan bunga bertuliskan "Turut Berduka Cita atas Meninggalnya Supremasi Hukum di Kabupaten Subang" kepada polisi. Itu merupakan bentuk keprihatinan mahasiswa atas lambannya penuntasan kasus korupsi. Sejak 2005

Zaenal Abidin, Ketua PMII Cabang Kabupaten Subang, mengatakan, kasus tersebut telah ditangani polisi sejak tahun 2005. Penyidik Polwil Purwakarta bahkan telah mengumumkan tiga tersangka pada November 2008.

Akan tetapi, hingga hampir empat tahun sejak ditangani polisi, para tersangka masih bebas. Penanganan kasus juga tidak menunjukkan perkembangan sehingga memicu spekulasi dan reaksi beragam dari masyarakat Subang. (mkn)

Pernyataan Sikap PMII Cab. Subang

2010-01-22T05:26:00.000-08:00

PERNYATAAN SIKAP

PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA (PMII)
CABANG KABUPATEN SUBANG

TENTANG

APBD Kab. SUBANG 2010 YANG TIDAK BERPIHAK PADA KESEJAHTERAA RAKYAT

Mengapa Kau Diam…..?

Mengapa Kau Diam …..?

Semua Diam………. !

Hari ini Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Subang 2010 telah diketuk palu oleh DPRD, namun yang terjadi bukanlah untuk keberpihakan kepada kesejahteraan rakyat. Anggaran yang mencapai 1 (SATU) Triliyun lebih sebagian besar untuk membiayai/dinikmati aparatur pemerintah (70 %) sedangkan yang menyentuh rakyat langsung hanya 30 % itu untuk dibagikan ke 1,4 juta jiwa penduduk Subang.

KAPAN RAKYAT SUBANG AKAN SEJAHTERA……..???

Atas dasar itulah , sebagai bentuk Moral, Kami dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang kabupaten Subang menyatakan Sikap :

Menolak APBD 2010 Kab.Subang Yang tidak berpihak pada rakyat (70 % : 30 %)
Segera Rubah APBD 2010 kab.Subang Agar berpihak Pada rakyat (50 % : 50 %)
Adanya transparansi tentang kebijakan dari DPRD Kab.Subang
Lakukan Konferensi Pers setiap hasil kebijakn DPRD Subang
Pertegas profesionalisme, TUPOKSI DPRD dan Aparatur Pemerintah Daerah

Wallahul Muwafiq Ila Aqwamith Tharieq

Subang, 11 Januari 2010

Pengurus Cabang

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia

Kabupaten Subang

HUMOR DUSDUR

2010-01-01T00:42:00.000-08:00

NEGARA FEDERAL

Jakarta, RMOL. Humor dan kelitan Gus Dur bukan sekadar lucu-lucuan. Ketika pada 1998-1999 terjadi kontroversi panas mengenai wacana negara kesatuan dan negara federal, Gus Dur menawarkan solusi agak lucu tetapi mengena.

Ketika itu, Amien Rais dengan bendera Partai Amanat Nasional (PAN) mengajak kita berwacana atau memikirkan kemungkinan Indonesia menjadi negara federal. Menurut Amien, negara federal bisa lebih demokratis diterapkan di negara sebesar Indonesia. Ajakan itu kontan mendapat tanggapan panas, misalnya, dari Akbar Tandjung (Golkar) dan Megawati (PDIP).

Amien diserang habis karena dianggap mau merusak keutuhan dan persatuan bangsa dan negara. Ketika ditanya soal kontroversi itu, Gus Dur mengatakan, negara federal baik karena menjamin lebih demokratis, sedangkan negara kesatuan baik karena lebih menjamin keutuhan bangsa. "Kalau saya begini saja, namanya tetap negara kesatuan, tapi isinya pakai negara federal. Gitu saja kok repot," kata Gus Dur. [yan]

SEMUA PRESIDEN PUNYA PENYAKIT GILA

Jakarta, RMOL. Yang ini, masih humor Gus Dur di depan Fidel Castro ketika berkunjung ke negara Kuba. Kepada Castro, Gus Dur menyatakan bahwa semua Presiden Indonesia punya penyakit gila.

Presiden pertama Bung Karno gila wanita, presiden kedua Soeharto gila harta, presiden ketiga Habibie benar-benar gila ilmu, sedangkan Gus Dur sendiri sebagai presiden keempat sering membuat orang gila karena yang memilihnya juga orang-orang gila. Sebelum tawa Castro reda, Gus Dur langsung bertanya. "Yang Mulia Presiden Castro termasuk yang mana?" "Saya termasuk yang ketiga dan keempat," jawab Castro sambil tertawa.Apa selesai sampai di situ? Tidak.

Ketika mengunjungi Habibie di Jerman, oleh orang dekat Habibie, Gus Dur diminta mengulangi cerita lucunya dengan Castro itu. Merasa tak enak untuk menyebut Habibie benar-benar gila atau gila beneran, Gus Dur memodifikasi cerita tersebut. Kepada Habibie, dia mengatakan, dirinya bercerita kepada Castro bahwa presiden Indonesia hebat-hebat. Kata Gus Dur, Presiden Soekarno negarawan, Presiden Soeharto seorang hartawan, Presiden Habibie ilmuwan, sedangkan Gus Dur wisatawan.

Selain menghindari menyebut Habibie benar-benar gila, pernyataan itu sekaligus merupakan jawaban Gus Dur yang bersahabat atas kritik bahwa dirinya sebagai presiden yang banyak pergi ke luar negeri. [yan]

GUYONAN CHE GUEVARA

Jakarta, RMOL. Ini guyonan Gus Dur sewaktu masih menjadi Presiden RI dan berkunjung ke Kuba untuk menemui Presiden Fidel Castro.Fidel Castro mendatangi hotel tempat Gus Dur dan rombongannya menginap. Mereka pun terlibat pembicaraan hangat, menjurus serius. Agar pembicaraan tidak terlalu membosankan, Gus Dur pun mengeluarkan jurus andalannya, yaitu guyonan.Beliau bercerita pada Fidel Castro, bahwa ada tiga orang tahanan yang berada dalam satu sel.

Para tahanan itu saling memberitahu bagaimana mereka bisa sampai ditahan. "Saya dipenjara karena saya anti dengan Che Guevara," kata tahanan pertama. Seperti diketahui Che Guevara memimpin perjuangan kaum sosialis di Kuba.

Tahanan kedua berkata geram."Oh kalau saya dipenjara karena saya pengikut Che Guevara!” Mereka berdua terlibat perang mulut. Tapi mendadak mereka teringat tahanan ketiga yang belum ditanya. "Kalau kamu kenapa sampai di penjara di sini?” tanya mereka berdua kepada tahanan ketiga.

Lalu tahanan ketiga itu menjawab dengan berat hati."Karena saya Che Guevara…”Fidel Castro pun tertawa tergelak-gelak mendengar guyonan Gus Dur tersebut. [yan]

HAPUSKAN PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI

Jakarta, RMOL. Ketika sebagian kalangan berteriak untuk memusnahkan pornoaksi dan pornografi karena dinilai tidak sesuai dengan syariat Islam, Gus Dur justru kurang sependapat. Gus Dur mengambil contoh dari sisi pandangan Islam tentang porno.

Misalnya saja ketika Gus Dur menjawab interview dengan Jaringan Islam Liberal, Gus Dur menyebut kitab Raudlatul Mu’aththar sebagai korban tentang kesalahan memandang pengertian daripada kata porno.

“Anda tahu, kitab Raudlatul Mu’aththar (The Perfumed Garden, Kebun Wewangian) itu merupakan kitab Bahasa Arab yang isinya tata cara bersetubuh dengan 189 gaya, ha … ha … ha. Kalau gitu, kitab itu cabul dong?”

TIGA JENIS POLISI

Jakarta, RMOL. Selain pejuang demokrasi dan tokoh pluralis, Gus Dur juga dikenal sering mengeluarkan humor-humor brilian dan menggugah rasa kebangsaan. Ini salah satu guyonan Gus Dur.

Gus Dur sering terang-terangan ketika mengritik. Tidak terkecuali ketika mengkritik dan menyindir polisi. Menurut Gus Dur di negeri ini hanya ada tiga polisi yang jujur. “Pertama, patung polisi. Kedua, polisi tidur. Ketiga, polisi Hoegeng (bekas Kapolri).” Lainnya? Gus Dur hanya tersenyum. [yan]

MENGENANG SOSOK "GUSDUR"

2009-12-31T23:54:00.000-08:00

GUSDUR KETURUNAN NABI MUHAMMAD SAW

Apa? Gus Dur, keturunan nabi? banyak orang yang tidak percaya bahwa Gus Dur yang terkenal kontroversial ini adalah keturunan nabi, namun dalam kenyataannya, silsilah gus dur menyambung ke rasullulah SAW.

Dapat dibuktikan dari sebuah Al-kitab Talchis karangan Abdulloh Bin Umar Assathiri. Sumber ini diklaim telah diteliti dan direstui Rois Aam Jam’iyah Ahlith Thoriqoh Al Muktabaroh An Nahdliyyah KH. Habib Lutfi Ali Yahya, Pekalongan.

Berikut petikan silsilah Gus Dur sampai ke Nabi Muhammad SAW:

1. Muhammad Salallahu Alaihi Wailaihi Wasalam,

2. Sayyidina Fatimatus Zahro dengan Sayyidina Ali,
3. Sayyidina Husen Bin Ali,
4. Sayyidina Ali Zaenal Abidin,
5. Sayyidina Muhammad Al-Baqir,
6. Sayyidina Ja’far Shodiq,
7. Sayyidina Ali AL-Uroidi,
8. Sayyidina Muhammad Annaqib,
9. Sayyidina Sayyidina Isa Arrumi,
10. Sayyidina Ahmad Al-Muhajir Ilallah.
11. Sayyidina Ubaidillah,
12. Sayyidina Alawi,
13. Sayyidina Muhammad,
14. Sayyidina Alawi Muhammad,
15. Sayyidina Ali Choli’ Qosam,
16. Sayyidina Muhammad Shohibul Mirbath,
17. Sayyidina Alawi,
18. Sayyidina Amir Abdul Malik,
19. Sayyidina Abdulloh Khon,
20. Sayyidina Ahmad Syah Jalal,
21. Sayyidina Jamaludin Khusen,
22. Sayyidina Ibrohim Asmuro,
23. Sayyidina Ishak,
24. Sayyidina Ainul Yaqin (Sunan Giri),
25. Sayyidina Abdurrohman (Jaka Tingkir),
26. Sayyidina Abdul Halim (P. Benawa),
27. Sayyidina Abdurrohman (P. Samhud Bagda),
28. Sayyidina Abdul Halim,
29. Sayyidina Abdul Wahid,
30. Sayyidina Abu Sarwan.
31. Sayyidina KH. As’ari,
32. Sayyidina KH. Hasyim As’ari
33. Sayyidina KH. Abdul Wahid Hasyim
34. KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur).
——————————
Mudah-mudahan Allah swt memuliakan Rosulullah, Keluarga besarnya, termasuk Gus Dur, dan umatnya di belahan dunia manapun ..

WASIAT GUSDUR

Jakarta, RMOL. Gus Dur telah tiada. Tapi, ajaran dan pesan-pesannya tetap abadi sepanjang masa. Sejumlah kerabat dan tokoh nasional mencatat wasiat Bapak Pluralisme itu sebelum wafat.

Wakil Ketua KPK, Chandra M Hamzah mengaku pernah diwasiati Gus Dur sebelum wafat. Hal itu terjadi ketika dia bertemu empat mata dengan Gus Dur sebelum dirawat di RSCM. Kata Chandra, dalam pertemuan yang berlangsung setengah jam itu, Gus Dur berpesan, Indonesia memerlukan orang berani dan nekat. "Intinya Gus Dur berpesan perlu orang-orang nekat untuk mengurus negara ini," ungkap Chandra.

Pesan itu, jelas Chandra, dijadikan pemicu semangat dan keberanian dirinya dan lembaganya dalam memberantas korupsi. “Saya memaknainya bukan sebagai amanat. Tapi saya sepakat kita harus punya keberanian dan ketegasan mengurus negara ini,” kata Chandra.

Chandra menambahkan, banyak nilai-nilai yang bisa ditauladani dari Gus Dur, salah satunya keberaniannya dalam mendukung pemberantasan korupsi. “Tidak banyak tokoh-tokoh yang berani di saat-saat sulit menyatakannya dengan bahasa yang tegas dan lugas,” kenangnya.

Chandra yang ikut menghadiri prosesi pemakaman Gus Dur di Jombang menjanjikan, akan merealisasikan pesan Gus Dur dengan menjadikan KPK ke depan akan lebih berani dan jujur.

Aktivis Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi (Kompak), Ray Rangkuti menilai pesan Gus Dur yang disampaikan ke Chandra merupakan amanat untuk bangsa. “Itu amanah bagi generasi muda, dan bangsa, untuk jangan takut-takut dalam memerangi korupsi. Sekarang ini yang dibutuhkan bangsa adalah orang yang tidak takut terhadap halangan, sehingga sudah benar pesan Gus Dur itu bila untuk mengurus negara ini butuh orang yang nekat,” paparnya.Ray mengatakan, pesan Gus Dur itu sudah pas pada konteks untuk melawan korupsi yang saat ini sudah semakin akut. Romo Benny Susetyo, Sekretaris Eksekutif Hubungan Antaragama Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) mengungkapkan, ada satu pesan Gus Dur yang disampaikan ke dirinya.

"Saat itu Gus Dur berpesan agar kaum fundamentalis jangan dijauhi, tetapi harus dicintai," kata Romo Benny mengutip salah satu pesan Gus Dur.Ketua PBNU, Said Agil Siradj yang pernah ngobrol panjang bersama Gus Dur di RSCM mengungkapkan, Gus Dur berpesan agar kader-kader NU mengimplementasikan ajaran Islam yang toleran, Islam yang balance, jangan cenderung fanatik dan tidak selalu liberal.

“Saat menjenguk Gus Dur sakit, beliau banyak berbincang persoalan penegakkan hukum kasus Bank Century. Beliau (Gus Dur) minta kasus itu diusut tuntas,” kata Said Agil.

Wakil Sekjen PBNU, Saiful Bachri Anshori mengungkapkan, Gus Dur berpesan ke dirinya agar penegakan hukum dijalankan dengan benar. Karena demokrasi tanpa hukum bukan demokrasi.

“Gus Dur juga berpesan agar pemberantasan korupsi terus ditegakkan. Saya kira tidak ada orang yang meragukan komitmen Gus Dur soal ini,” kata Anshori.Khusus bagi warga NU, lanjutnya, Gus Dur berharap NU banyak melahirkan kader-kader muda yang progresif.

Sementara itu, orang dekat Gus Dur, Imam Mudzakkir mengaku, Gus Dur masih mempunyai mimpi soal kejayaan NU di tahun mendatang. Salah satunya, posisi Rois Aam PBNU yang kini diduduki KH Sahal Mahfud dapat dilanjutkan oleh KH Mustofa Bisri atau Gus Mus. “Beberapa kali saya bertemu beliau sebelum wafat, beliau bercerita secara terbuka soal keinginanya agar Gus Mus menjadi Rois Aam PBNU. Ini mungkin termasuk wasiat beliau,” kata Imam Mudzakkir.

Gus Mus adalah orang dekat Gus Dur sejak kecil dan sekarang memiliki jiwa kepemimpinan dan ketokohan yang tidak diragukan lagi. Buktinya, Gus Mus dalam prosesi pemakaman Gus Dur didaulat menjadi pembaca doa dari pihak keluarga.

“Gus Dur bilang, kalau Gus Mus jadi Rois Aam dan saya ketua dewan syuro, luar biasa mas nanti kita. Siapa yang tidak kenal kita," papar Imam menirukan Gus Dur.

Ketua Dewan Tanfidz DPP PKB, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengaku menerima tiga wasiat dari Gus Dur untuk masa depan PKB. Pertama, keteladanan dan pendirian Gus Dur. Kedua, daya tahan dan kemandirian PKB sebagai partai yang berbasis Islam dan kebangsaan. Ketiga, menjadikan demokrasi sebagai solusi dan kultur politik nasional.

"Kami akan merangkul teman-teman yang berbeda, teman-teman yang tidak merasa disapa akan kita ajak. Pesan Gus Dur agar PKB tenang-tenang saja, agar PKB tumbuh dengan normal," ujar Muhaimin.

Sementara itu, istri Gus Dur, Sinta Nuriyah mengungkapkan, sebelum meninggal, Gus Dur telah memberikan isyarat ke dirinya dan keluarga. "Dia maunya Kamis malam Jumat di Tebuireng," kata Sinta.

Waktu itu, kata Sinta, Kamis malam Jumat terdekat adalah menjelang Natal 25 Desember 2009. Lalu Sinta bertanya pada Gus Dur, apakah tidak sebaiknya pada malam Jumat pekan berikutnya yang jatuh pada 31 Desember ini.

Lalu Gus Dur menjawab, "Pokoke Kamis malam Jumat aku di Tebuireng," kata Sinta menirukan Gus Dur.

Pernyataan itu kemudian dianggap Sinta sebagai wasiat. Sebuah wasiat bahwa Gus Dur yang meninggal pada Rabu 30 Desember pukul 18.45 itu ingin dimakamkan esoknya di Tebuireng. Dan persis, pada Kamis malam Jumat, jasad Gus Dur sudah bersemayam di sebuah makam yang berdekatan dengan makam kakek dan ayahnya yaitu KH Hasyim Asy'ari dan KH Wahid Hasyim. [yan]

WARGA AUSTRALIA PUJI SOSOK "GUSDUR"

Kiprah KH Abdurahman Wahid alias Gus Dur sebagai negarawan diakui banyak pihak. Perdana Menteri Australia Kevin Rudd pun mengakui peran penting Gus Dur dalam hubungan bilateral Indonesia dan Australia.

"Mantan presiden Wahid banyak dikagumi dan dihormati. Bukan hanya di Indonesia, tetapi juga banyak warga Australia dan warga lainnya di seluruh kawasan kita," ujar Rudd dalam keterangan pers yang diterima redaksi detikcom, (1/1/2010).

Rudd menjelaskan kunjungan bersejarah Gus Dur ke Australia pada tahun 2001, bernilai penting bagi hubungan kedua negara. Sejak tahun 1975, baru pada era Gus Dur seorang Presiden RI mengunjungi negeri kanguru itu.

"Kunjungan itu sangat berarti untuk hubungan bilateral Australia-Indonesia dan memberi landasan positif bagi hubungan Australia-Indonesia di tahun-tahun berikutnya," jelas Rudd.
Rudd pun menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya Gus Dur. Menurutnya Gus Dur sangat berpengaruh sebagai seorang pemimpin Islam moderat di Indonesia dan pendukung toleransi etnis dan keagamaan.

"Bela sungkawa kami tujukan secara khusus kepada keluarga almarhum, termasuk istri dan empat putri yang ditinggalkannya," pungkas Rudd.

TANGIS PMII-PMKRI UNTUK GUSDUR-FRANS SEDA

VIVAnews - Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) menggelar renungan bersama mengenang dua tokoh bangsa, yakni Abdurrahman Wahid alias Gus Dur dan Frans Seda. Renungan tersebut mereka lakukan saat arah jarum jam menunjukkan pukul 00:00 Waktu Indonesia Tengah, 1 Januari 2010.

Renungan yang diikuti sekitar 50 orang orang tersebut merupakan acara dalam merayakan pergantian tahun 2009 ke 2010, yang difokuskan untuk mengenang dua tokoh tersebut. Renungan digelar di Sekertariat PMKRI Sulsel, di Jalan Dr. Soetomo, Makassar.

”Di penghujung 2009, kita baru saja ditinggalkan dua tokoh bangsa, yakni Gus Dur dan Frans Seda. Kami mau menghabiskan malam ini dengan mengenang mereka, tanpa hura-hura,” kata Febrianus, ketua PMKRI Sulawesi Selatan, Jumat, 1 Januari 2010.

Dua organisasi berbasis agama itu menganggap Gus Dur dan Frans Seda merupakan dua tokoh yang patut dikenang. Keduanya, tambah Febri adalah sosok yang sangat gigih dan teguh pendirian. Keduanya juga memiliki kesamaan dari sisi kemanusiaan dan cara pandang.

”Keduanya, meski berbeda ideologi, tapi sangat peduli terhadap keberagaman dan kebersamaan. Nilai-nilai humanis mereka tidak terbantahkan,” ujarnya.
Dengan kekuatan itu, Febri berharap, semangat tersebut tetap tertanam di hati sanubari masyarakat Indonesia. Bagi Febri, kedua tokoh tersebut patut dicontoh, dan ajaran-ajarannya perlu dilestarikan di bangsa yang sangat plural ini.

Pantauan VIVAnews, Suasana haru dan isak tangis tampak terlihat dari sejumlah peserta renungan saat mereka mendoakan dua tokoh bangsa tersebut. Tampak puluhan lilin dan juga dua foto milik Gus Dur dengan Frans Seda terpampang di tengah-tengah peserta renungan. Kegiatan tersebut baru berakhir sekitar pukul 01:40 Wita, dini hari tadi.

GUSDUR WAFAT, SULTAN KHAWATIR SOAL PLURALISME

Liputan6.com, Yogyakarta: Sri Sultan Hamengku Buwono X khawatir masalah keragaman dan plurarisme tidak ada yang merawat, setelah Abdurrahman Wahid wafat. Bahkan, ujar Sultan di Yogyakarta, Kamis (31/12), kekhawatiran ini juga dialami sejumlah kalangan yang merasa kehilangan setelah ditinggal Gus Dur.

"Saat ini belum ada pemimpin atau tokoh di negeri ini yang bisa menyamai seperti Gus Dur," ucap Sri Sultan. Alasan Gubernur DIY, yang selama ini mampu merangkul seluruh kelompok di masyarakat hanyalah Gus Dur. Pemimpin sekarang, jelas Sultan, selalu mengedepankan ekonomi untuk kesejahteraan, bukan kebudayaan untuk peradapan bangsa.

Sri Sultan juga menyampaikan penyesalannya karena tidak bisa hadir pada pemakaman mantan presiden ke-4 RI itu di Jombang, Jawa Timur, karena kesulitan tranportasi.

Mantan Presiden Abdurrahman Wahid ini dimakamkan di kompleks Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur Kamis (31/12), diiringi isak tangis. Pemakaman yang berlangsung pukul 13:35 diawali dengan upacara, dipimpin Presiden Yudhoyono [baca: Isak Tangis Iringi Pemakaman Gus Dur]. (ETA)

GUSDUR SUKA BICARA CEPLAS CEPLOS

Liputan6.com, Jakarta: Almarhum mantan Presiden Abdurahman Wahid adalah tipikal orang yang berbicara apa adanya. Kebiasaan ceplas ceplos tak jarang membuat merah kuping orang yang dibicarakannya. Sebuah kalimat jenaka Gus Dur yang sangat melekat di masyarakat adalah "gitu aja kok repot".

Salah satu ucapan Gus Dur lainnya yang tidak akan pernah dilupakan publik adalah ketika Gus Dur tahun 1999 di depan sidang paripurna DPR memberikan penjelasan tentang keputusannya membubarkan Departemen Sosial dan Departemen Penerangan. Gus Dur menilai DPR seperti taman kanak-kanak.

Cucu pendiri Nahdlatul Ulama juga dikenal sebagai orang yang punya rasa humor tinggi. Ketika diserang lawan-lawan politiknya, tak jarang Gus Dur menangggapinya dengan enteng. Meski ucapan sering menuai kecaman, masyarakat terutama kalangan nahdliyin, begitu mencintainya.(JUM/AYB)

BAPAK BANGSA ITU BERANI AMBIL TEROBOSAN

Liputan6.com, Jakarta: Abdurrahman Wahid yang akrab disapa Gus Dur adalah tokoh muslim Indonesia dan pemimpin politik yang akhirnya menjadi presiden ke-4 RI pada 1999. Gus Dur menggantikan Presiden BJ Habibie kala itu setelah dipilih MPR hasil pemilihan umum 1999.
Nahdlatul Ulama atau NU menjadi awal karier politik Gus Dur. Pada Musyawarah Nasional NU 1984 mantan ketua Tanfidziyah (badan eksekutif) terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar NU.

Pada Juli 1997 merupakan awal krisis finansial Asia. Almarhum Presiden Soeharto semasa memimpin Indonesia mulai kehilangan kendali atas situasi ini. Gus Dur didorong melakukan reformasi dengan Megawati Sukarnoputri dan Amien Rais.

Seiring jatuhnya Soeharto, partai-partai politik mulai terbentuk. Pada Juni 1998 banyak orang dari NU meminta Gus Dur membentuk partai politik baru. Maka pada Juli 1998 berdirilah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Peraih gelar Doktor Kehormatan dari Universitas Jawaharlal Nehru, India itu dipercaya duduk sebagai ketua dewan penasehat.

Masa kepresidenan Gus Dur dimulai pada 20 Oktober 1999 dan berakhir pada Sidang Istimewa MPR pada 2001. Gus Dur diganti Megawati Sukarnoputri setelah mandatnya dicabut MPR.

Gus Dur juga dikenal sebagai pemimpin kharismatik dan berani mengambil sejumlah terobosan. Setelah terpilih sebagai presiden, Gus Dur membentuk Kabinet Persatuan Nasional. Kabinet koalisi ini meliputi anggota berbagai partai politik: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PKB, Golongan Karya, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Amanat Nasional, dan Partai Keadilan.

Awal pemerintahannya, Gus Dur melakukan dua reformasi pemerintahan. Pertama ia membubarkan Departemen Penerangan. Kedua Gus Dur membubarkan Departemen Sosial yang korup. Saat menjadi presiden, pria berjuluk Bapak Tionghoa itu mengumumkan Tahun Baru Cina atau Imlek menjadi hari libur nasional pada Januari 2001. Ia juga mengusulkan TAP MPRS Nomor XXIX/MPR/1966 yang melarang Marxisme-Leninisme dicabut.

Namun kini pemimpin besar dan ulama kharismatik itu dipanggil Maha Kuasa dalam usia 69 tahun. Selamat jalan Gus Dur. Kami kehilangan keberanian, keluwesan memimpin negeri ini dan terutama sekali: canda-canda segarmu [baca: SBY Jadi Inspektur Upacara Pemakaman Gus Dur].(AIS)

GUSDUR DIKENAL TEGAS DAN HUMORIS

Liputan6.com, Jakarta: Perjalanan bersama almarhum Abdurrahman Wahid atau akrab disapa Gus Dur ke sebuah pondok pesantren di Jombang, Jawa Timur, sangat berkesan bagi Muhammad Nuh, tetangga Gus Dur. "Baru dua minggu lalu saya pergi ke Pesantren Jombang," tutur Nuh di Ciganjur, Jakarta Selatan, Kamis (31/12) pagi yang turut berduka atas kepergian sang Bapak Bangsa. Ia tak menyangka perjalanan itu adalah yang terakhir buat dia.

Bagi Nuh, almarhum Gus Dur memiliki kepribadian yang patut ditiru. "Beliau adalah orang yang tegas dan humoris," ucap Nuh. Pria bertubuh langsing itu juga mengagumi Gus Dur sebagai pribadi yang tak pernah dendam terhadap siapapun. Selain itu, tambah Nuh, penerima penghargaan Ramon Magsaysay Award itu juga dikenal sebagai pemimpin yang sangat memperhatikan warganya.

Saat Gus Dur berada di Jombang untuk berziarah ke makam sejumlah tokoh lama NU, gula darah Gus Dur turun drastis. Pria berusia 68 tahun itu mendadak dilarikan ke rumah sakit setempat. Kondisi Gus Dur menurun saat akan berziarah ke makam Kiai Haji Wahab Hasbuloh. "Kadar gula Bapak turun hingga 76," kata Dhohir Farisi, suami Yenny Wahid [baca: Kesehatan Gus Dur Ambruk di Jombang].(AIS)

HMI: KEBERANIAN GUSDUR DICATAT SEJARAH

Jakarta, RMOL. Selain toleran, Gus Dur merupakan sosok yang teguh memegang prinsip dan konsisten dalam memperjuangkan nilai-nilai demokrasi.Demikian disampaikan Ketua DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Bidang Dakwah dan Pengembangan Pemikiran Islam, Rudi Ismawan, kepada Rakyat Merdeka Online, beberapa saat lalu (Kamis, 31/12).

“Di tangan Gus Dur, pemahaman ke-Islaman dan wawasan kebangsaan menjadi satu. Dua hal yang belum selesai di era Soekarno itu dapat diselesaikan dengan baik oleh Gus Dur. Meski tak menyebut demokrasi religius, Gus Dur telah membangunan tatanan demokrasi dan pluralisme yang berdasar dari ajaran Islam. IMM merasa kehilangan dan turut berbelasungkawa atas wafatnya Gus Dur. Mungkin, dalam 100 tahun, Indonesia baru bisa melahirkan kembali sosok seperti Soekarno dan Gus Dur,” kata Rudi.Menurut Rudi, kebesaran hati dan keteguhan Gus Dur dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) patut ditiru oleh setiap generasi dan pemimpin Indonesia. [yan]

HASYIM MUZADI UNGKAP PESAN TERAKHIR GUSDUR

Jakarta, RMOL. Indonesia kehilangan tokoh berkarakter yang berani mengambil risiko sebagai pemimpin.
Begitu disampaikan Ketua Umum PB Nahdlatul Ulama, KH Hasyim Muzadi, beberapa saat lalu saat tiba di RS Cipto Mangunkusumo (Rabu malam, 30/12).
NU adalah yang paling kehilangan, katanya lagi. KH Hasyim Muzadi mengatakan, dalam dekade terakhir ini belum ada tokoh sebesar Gus Dur, baik dari hal pemikiran dan konsistensi perjuangannya.
“Orisinal, Gus Dur orang yang luar biasa,” ujar KH Hasyim Muzadi yang menggantikan Gus Dur sebagai Ketua PB NU.
Hasyim Muzadi terakhir kali bertemu Gus Dur dua pekan lalu. Saat itu dia datang bersama keluarga. Ketika itu, Hasyim Muzadi melihat Gus Dur sudah kelelahan.
“Tetapi ia pantang mengeluh. Apapun deritanya, beliau tidak mengeluh. Dia tanggung sendiri,” ujarnya.
Pesan terakhir Gus Dur pada Hasyim adalah agar NU dijaga baik-baik.[guh]

GUSDUR YANG PERTAMA DIALOG DENGAN SEPARATIS

Jakarta, RMOL. The Australian: Yang Pertama Dialog dengan Separatis Kepergian Abdurrahman Wahid juga menjadi pembicaraan di negeri tetangga, Australia.
Harian The Australian edisi Kamis, 31 Desember 2009, mengenang mantan Presiden RI ini sebagai seorang tokoh bangsa yang memiliki komitmen kuat terhadap prinsip-prinsip demokrasi. Gus Dur juga dikenang sebagai tokoh yang kerap memberikan pembelaan kepada kelompok lemah, termasuk kelompok minoritas Tionghoa dan Kristen di Indonesia.
“Beberapa keputusan kunci di masa pemerintahannya adalah bukti dari komitmennya pada demokrasi. Mr. Wahid mengunjungi Timor Timur untuk menyampaikan permintaan maaf atas kriminalitas Indonesia di masa lalu. Dia juga membangun komitmen publik yang begitu besar dengan menggelar pertemuan rutin di Jakarta dengan pemimpin Timor Timur seperti Xanana Gusmao dan Jose Ramos Horta. Beliau juga melibatkan Indonesia dalam membantu membangun Timor Timur sebagai negara yang sukses,” tulis The Australian.
Di dalam hubungan bilateral Indonesia-Australia, Gus Dur juga dikenang sebagai salah seorang pendukung hubungan baik kedua negara. Walaupun ada beberapa elemen dari kebijakan Australia mengenai Timor Timur yang tidak disukai Gus Dur, tetapi Gus Dur yang lahir di Jombang 69 tahun lalu itu tetap mengunjungi Australia.
Ia membuat keputusan yang jelas dan positif bahwa adalah kepentingan Indonesia untuk memperbaiki hubungan bilateral kedua negara.
The Australian juga mengenang upaya Gus Dur mengadili Soeharto, penguasa Orde Baru. Walaupun gagal, namun upaya itu cukup membantu dalam menegakkan moral politik di Indonesia.
Poin lain yang dicatat oleh The Australian adalah keberanian Gus Dur menegakkan supremasi sipil dan menggeser supremasi militer yang sepanjang masa Orde Baru menjadi hukum alam yang tidak terbantahkan. Gus Dur juga dikenang The Australian sebagai pemimpin Indonesia pertama yang membuka dialog perdamaian dengan kelompok separatis di Aceh dan Papua. [guh]

SANG PEJUANG DEMOKRASI

Jakarta, RMOL. Pemikiran dan sikap Gus Dur yang nyeleneh membuatnya gagal memimpin Indonesia selama lima tahun .

Demikian disampaikan Ketua Umum PB Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Arip Mustopa, kepada Rakyat Merdeka Online, beberapa saat lalu (Kamis, 31/12).

“Namun, keberaniannya mengambil amanah tersebut di tengah krisis kepemimpinan nasional dan menguatnya isu SARA ketika itu, akan dicatat sebagai keberanian yang bersejarah. Bangsa Indonesia memperoleh hikmah dari sejarah hidup dan gagasan-gagasan beliau,” kata Arip.

Menurut Arip, Gus Dur akan dikenang sebagai seorang pejuang demokrasi, pluralisme, kebebasan, kerukunan antara umat beragama dan keberpihakan pada kaum minoritas. Gus Dur juga, kata Arip, akan dikenang sebagai penganjur Islam yang moderat dan inklusif. [yan]

GUSDUR DIMATA GEORGE JUNUS ADITJONDRO

Jakarta, RMOL. Di dalam buku “Korupsi Kepresidenan: Reproduksi Oligarki Berkaki Tiga, Istana, Tangsi dan Partai Penguasa” yang ditulis dan diterbitkan George Junus Aditjondro tahun 2006 lalu ada bagian yang menyoroti nepotisme di era pemerintahan Abdurrahman Wahid.
“Tetapi beliau tidak menghambat, tidak menekan, juga tidak meminta bagian itu disensor,” ujar George ketika dihubungi (Kamis, 31/12).

Buku yang diterbitkan oleh LKiS, sebuah penerbitan yang berafiliasi dengan NU, menguliti praktik KKN yang bertranformasi dari rezim Soeharto ke rezim-rezim setelahnya, Habibie, Megawati, dan Gus Dur hingga SBY.
Mengenai Gus Dur, di halaman 25 buku itu misalnya, George menulis, “Memang, rezim Gus Dur patut diberikan jempol karena berani mengambil langkah-langkah menegakkan supremasi sipil dan mulai mengadili Soeharto. Namun, dalam hal membiarkan nepotisme keluarga Wahid serta kroniisme para pendukungnya dari lingkungan NU dan PKB, Gus Dur belum banyak bergeser dari tradisi Soeharto.”
“Walhasil, skandal Bulog-gate I dan Brunei-gate memberikan umpan kepada lawan-lawan politiknya untuk menggulingkan dia atas nama “pemberantasan KKN di lingungan penyelenggara negara”. Padahal saat itu wacana politik tingkat nasional sudah mulai dijangkiti kecaman-kecaman terhadap Taufiq Kiemas, suami Megawati Soekarnoputri, Wakil Presiden yang dijagokan untuk menggantikan Gus Dur.”
Pada bagian selanjutnya, sebut George, buku itu juga menyoroti bagaimana orang-orang di sekitar Gus Dur berusaha untuk mendapatkan proyek pemerintah, dan ada juga yang menjadi makelar kasus BLBI.
“Saya tidak perlu sebutkan secara rinci. Tetapi yang jelas Gus Dur tidak melarang dan tidak marah. Menurut saya Gus Dur jauh lebih demokrat dibandingkan orang yang menyebut dirinya Partai Demokrat,” ujarnya.

George Junus Aditjondro menambahkan bahwa ia tak sepakat bila Gus Dur disebut sebagai tokoh kontroversial.
Menurut investigator korupsi ini, Gus Dur adalah tokoh yang berfikir jauh ke depan, melewati zamannya.
"Beliau bukan skripturalis yang terpaku pada teks dan kaku. Beliau banyak ijtihad dan melakukan penafsiran dengan menggunakan pikiran. Dia berani mengusulkan penghapusan TAP MPR yang mengekang HAM, misalnya," ujar George kepada Rakyat Merdeka Online (Kamis, 31/12).
Menurut George dirinya tidak terlalu berduka dengan kepergian Gus Dur. Perasaan ini karena menurutnya Gus Dur telah melakukan begitu banyak hal untuk bangsa Indonesia. Hasil karya Gus Dur ini akan kekal abadi.
"Saya melihat beliau sebagai agamawan, ilmuwan dan seniman. Gus Dur tokoh yang paripurna," demikian GJA. [guh]

MULTITALENTA, TIPOLOGI GUSDUR SULIT LAHIR DI BUMI INDONESIA

Jakarta, RMOL. Sosok Gus Dur memang unik. Dia memiliki talenta dan ciri khas yang sulit dimiliki oleh tokoh lain. Dalam 100 tahun ke depan, orang seperti Gus Dur belum tentu akan lahir lagi dari bumi Indonesia.“Gus Dur itu tokoh langka yang belum tentu dimiliki banga ini dalam kurun waktu 100 tahun ini. Pemikirannya berpengaruh dalam lintas bidang, tidak saja agama, namun juga sosial, politik dan budaya,” kata Direktur Eksekutif Charta Politica, Bima Arya Sugiarto, kepada Rakyat Merdeka Online (Kamis, 31/12).

Di samping itu, kata Bima, Gus Dur merupakan negarawan multitalenta yang kontribusinya tak ternilai dalam hal perlindungan minoritas, penghargaan pluralisme dan tentu saja penguataan demokrasi dan HAM. Ditambahkannya, pada zaman Gus Dur lah, banyak pemikir-pemikir muda Islam bisa tumbuh dan berkembang.

“Gus Dur punya jasa dalam memberikan ruang yang luas bagi inteletual muda Islam sebagai generasi baru untuk berkiprah dan melakukan pembaharuan pemikiran,” demikian Bima. [zul]

MEMPERINGATI HARI PAHLAWAN

2009-11-09T22:36:00.000-08:00

Kyai Abbas Buntet Cirebon

Pemimpin Perang 10 Nopember 1945 di Surabaya

Sebuah Fakta Sejarah versi Santri

Pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia merdeka setelah penjajah Jepang tidak berdaya. Pada tanggal 29 September 1945 tentara sekutu (Inggris) yang bertugas sebagai Polisi Keamanan mendarat di berbagai kota besar di Jawa dan Sumatra, di antaranya adalah di kota Surabaya. Mereka bermaksud untuk melucuti persenjataan tentara Jepang. Ternyata, Belanda membonceng tentara Inggris dan melakukan tindakan-tindakan anarkis.

Tentu rakyat Indonesia yang telah merdeka tidak ingin kedaulatannya dikoyak-koyak kembali oleh Belanda. Maka meletuslah perang dahsyat yang terkenal dengan “Perang 10 November”. Namun rakyat Surabaya tidak dapat berbuat banyak, bahkan telah mundur ke luar kota Surabaya. Selain itu, mereka juga menunggu kiai dari sang Macan Jawa Barat ( Cirebon ). Karena menurut Khadratussyekh KH. Hasyim Asy’ari perlawanan akan dimulai nanti kalau sudah datang ulama dari Cirebon. Dan ulama yang dimaksud adalah KH. Abbas. Fakta sejarah tersebut, diakui oleh santri sebagai bukti bahwa Kiai Abbas adalah pemimpin pertempuran 10 November 1945 di Surabaya.

Salah satu bukti sejarah yang memperkuat indikasi bahwa Kyai Abbas adalah Pemimpin Pertempuran 10 November di Surabaya adalah penuturan Abdul Wachid, satu-satunya pengawal Kiai Abbas yang memberikan kesaksian secara tertulis melalui H. Samsu pada tahun 1998.

Berikut penuturannya :

Pada hari itu, kalau tidak salah, tanggal 6 November 1945 saya dengan tiga orang yaitu Usman, Abdullah dan Sya’rani mendapat tugas dari Detasemen Hizbullah Resimen XII/SGD untuk mengawal Kyai Abbas ke front Surabaya.

Pada jam 06.30 rombongan kami, dengan diiringi pasukan Hizbullah Resimen XII Divisi I Syarif Hidayat meninggalkan Markas Detasemen menuju stasiun Prujakan Cirebon. Rombongan kami, selain tiga pengawal serta Kiai Abbas, juga ikut Kiai H. Achmad Tamin dari Losari sebagai pendamping Kiai Abbas. Selanjutnya kami naik Kereta Api Express. Pada waktu itu, Kyai Abbas mengenakan jas buka abu-abu, kain sarung plekat bersorban dan beralas kaki trumpah (sandal japit kulit). Kiai Abbas menyerahkan sebuah kantong pada saya. Setelah saya raba-raba, ternyata isinya sandal bakyak. Saya sempat heran bahkan tertawa sendiri, untuk apa sandal bakyak ini? Bukankah Kiai sudah memakai trumpah? Atau senjata perang? Masa senjata kok bakyak?

Pada sekitar jam 17.00, kereta api yang kami tumpangi telah masuk di stasiun Rembang Jawa Tengah. Ternyata sudah banyak orang yang menunggu. Lalu kami diantar ke Pondok Pesantren Kiai Bisri di Rembang. Pada malam harinya, ba’da salat isya, para ulama yang jumlahnya diperkirakan lebih dari 15 orang, mengadakan musyawarah untuk menentukan komando / pemimpinan pertempuran di Surabaya. Hasil musyawarah memutuskan bahwa komado pertempuran dipercayakan kepada Kiai Abbas.

Ba’da shalat shubuh, pondok pesantren Rembang sudah ramai. Para santri sudah siap berangkat ke Surabaya, dan banyak pula yang berseragam Hizbullah. Di halam masjid sudah ada dua mobil sedan kuna yang berkapasitas empat orang penumpang. Bapak Kyai Abbas memanggil saya dan rekan-rekan pengawal dari Cirebon. Beliau meminta bingkisan (sandal bakyak) yang dititipkannya pada saya. Beliau juga menyuruh kepada kami, pengawal dari Cirebon, untuk tidak ke mana-mana sampai beliau kembali dari Surabaya.

Setelah itu, Kiai Abbas naik salah satu mobil dengan Kiai Bisri di jok belakang sementara H. Achmad Tamin duduk di depan dengan sopir. Sedang sedan yang satunya lagi berpenumpang empat orang kiai yang saya sendiri tidak tahu namanya. Dengan diiringi pekik takbir “ALLAHUAKBAR!!!”, dan pekik MERDEKA !!! yang saling bersahutan, rombongan kiai itu perlahan-lahan bergerak meninggalkan pondok pesantren Rembang.

Sudah hampir sepekan kami berada di Pondok pesantren Rembang. Tiada kabar berita apa-apa. Ini membuat kami gelisah. Ingin rasanya menyusul ke Surabaya kalau saja tidak ada pesan dari Kyai untuk tidak boleh ke mana-mana. Baru pada tanggal 13 November 1945, ada beberapa laskar Hizbullah (santri pondok pesantren Rembang) yang datang. Kedatangannya disambut oleh santri-santri termasuk kami dan langsung dibrondong pertanyaan-pertanyaan tentang situasi peperangan Kota Surabaya.

Menurut cerita santri Rembang yang baru datang tersebut, begitu rombongan para kiai datang, langsung disambut dengan gemuruh takbir dan pekik merdeka. Lalu para kiai tersebut masuk ke masjid dan melakukan shalat sunnah. Kemudian Kiai dari Cirebon (Kiai Abbas-red) memerintahkan kepada pendamping beliau (Kyai H. Achmad Tamin-red) untuk berdoa di tepi kolam masjid. Dan kepada Kyai Bisri dari Rembang beliau (Kiai Abbas-red) memohon agar memerintahkan para laskar / pemuda-pemuda yang akan berjuang untuk mengambil air wudlu dan meminum air yang telah diberi doa. Segera saja para laskar / pemuda-pemuda itu berebutan, bahkan ada yang merasa kurang dengan hanya berwudlu dan menerjunkan diri masuk ke dalam kolam.

Kemudian, bagaikan lebah keluar dari sarangnya, pemuda-pemuda dari segala lapisan Badan Perjuangan AREK-AREK SUROBOYO menyerbu Belanda dengan diringi takbir dan pekik merdeka yang bergemuruh di seluruh penjuru kota Surabaya yang disambut dengan rentetan tembakan gencar dari serdadu Belanda. Korban dari kedua belah pihak pun tak terelakkan berjatuhan, terutama dari pihak kita yang hanya bersenjata bambu runcing, pentungan atau golok seadanya yang disongsong dengan semburan peluru dari berbagai senjata otomatis modern. Sungguh tragis dan mengerikan.

“Kami dengan para kyai berada di tempoat yang agak tinggi, jadi jelas sekali dapat melihat keadaan di bawah sana”, jelas santri Rembang yanag ternyata pengawal Kiai Bisri Rembang. Saat itu, lanjut cerita santri Rembang, Kiai Cirebon (Kiai Abbas-Red) mengenakan alas kaki sandal bakyak berdiri tegak di halaman masjid. Kemudian beliau membaca doa dengan menengadahkan kedua tangannya ke langit. Kiranya do’a beliau terkabulkan. Saya melihat dengan mata kepala sendiri keajaiban yang luiar biasa. Beribu-ribu alu (penumbuk padi) dan lesung (tempat padi saat ditumbuk) dari rumah-rumah rakyat berhamburan terbang menerjang serdadu-serdadu Belanda. Suaranya bergemuruh bagaikan air bah sehingga Belanda kewalahan dan merekapun mundur ke kapal induk mereka. Tidak lama kemudian, pihak sekutu mengirim pesawat Bomber Hercules. Akan tetapi pesawat itu tiba-tiba meledak di udara sebelem bereaksi. Kemudian beberapa pesawat sekutu berturut-turut datang lagi yang maksudnya akan akan menjatuhkan bom-bom untuk menghancurkan Kota Surabaya, namun beberapa pesawat itupun mengalami nasib yang sama, meledak di udara sebelum beraksi. “disitulah kehebatan Kiai Cirebon (Kiai Abbas-Red) yang dapat saya saksikan sendiri”, tandas santri Rembang meyakinkan para santri.

Keesokan harinya, lanjut cerita santri Rembang, pihak musuhpun datang lagi berbondong-bondong berupa kompi tang-tang / mobil baja dan truk-truk menyerang kubu-kubu pertahanan tentara / laskar kita yang didiringi oleh dentuman kanon dan mortir serta rentetan tembakan tembakan 12,7 dari pesawat udara yang cukup banyak jumlahnya sehingga tentara dan laskar kita banyak yang gugur dan terpaksa mundur di pinggir kota Surabaya. Menjelang malam hari tiba, pertempuran baru agak mereda. Hanya beberapa tembakan kecil saja yang masih terdengar di sana sini. Kemudian kami diperintah pulang oleh Pak Kyai (Kyai Bisri-red) untuk menyampaikan berita keadaan di front Surabaya kepada kelaurga dan warga Pondok Pesantren bahwa Pak kyai dan para ‘Alim ‘Ulama lainnya dalam keadaan selamat sehat wal ‘afiat. Dan dianjurkan kepada semua warga pondok dan masyarakat Rembang untuk berdoa memohon kepada Allah SWT atas perlindungan, keselamatan dan kemenangan bagi para pejuang kita yanag dalam pertempuran melawan dan mengusir penjajah Belanda dari bumi Indonesia.

Tiga hari kemudian, menjelang pagi, Kiai Abbas dengan pendampingnya Kyai H. Achmad Tamin dan Kyai Bisri Rembang serta beberapa Kyai lainnya datang. Kami tidak banyak memperoleh informasi dari beliau-beliau tentang kejadian Surabaya. Setelah shubuh, kami para pengawal dari Cirebon diperintahkan berkemas-kemas untuk pulang kembali ke Cirebon.

Dengan menumpang Kereta Api Express jam 06.00, kami bertolak meninggalkan Rembang dan tiba di Cirebon dengan selamat pada jam 17.30. sepanjang perjalanan dari Rembang ke Cirebon, tidak banyak yang kami bicarakan, karena Kyai Abbas dalam kelelahan dan kantuk yang amat sangat karena selama di Surabaya beliau kurang istirahat dan kurang tidur.